WTP 7 Kali Berturut-turut, Prestasi Gemilang di Bawah Kepemimpinan Gubernur Rohidin Mersyah

Reporter: Eko |

Editor: Dendi |

Rabu , 29 May 2024 - 21:51

Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI, Slamet Kurniawan menyerahkan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri yang mewakili Gubernur Bengkulu dalam Sid-RIO/BE -

wtp 7 kali berturut-turut, prestasi gemilang di bawah kepemimpinan gubernur rohidin mersyah                            harianbengkuluekspress.id - pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (wtp) atas laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) provinsi tahun 2023 dari badan pemeriksa keuangan (bpk). dengan kembali wtp, maka pemprov bengkulu di bawah kempimpinan gubernur rohidin mersyah  sudah 7 kali berturut-turut meraih wtp.
penyerahan opini wtp kali ini  dilakukan oleh auditor utama keuangan negara v bpk ri, dr slamet kurniawan msc ak csfa cpa cfra ermcp didampingi kepala perwakilan bpk provinsi bengkulu, muhamad toha arafat se msi ak ca csfa cfra dalam sidang paripurna di gedung dprd provinsi bengkulu, rabu, 29 mei 2024.
opini wtp tersebut diterima oleh  ketua dprd provinsi bengkulu, ihsan fajri ssos mm dan gubernur bengkulu, prof h rohidin mersyah yang diwakili sekretaris daerah (sekda) provinsi bengkulu, isnan fajri ssos mkes.
auditor utama keuangan negara v bpk ri, slamet kurniawan mengatakan, opini wtp yang diberikan oleh bpk merupakan pernyataan profesional mengenai kewajaran laporan keuangan. 
namun, bukan merupakan jaminan tidak adanya fraud atau kecurangan yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya fraud di kemudian hari.
baca juga:pemprov raih predikat wtp, begini kata dprd provinsi bengkulu
baca juga:pemprov bengkulu raih predikat wtp, ini rekomendasi bpk ri
"hal ini perlu disampaikan, mengingat masih banyak terjadinya kesalahpahaman oleh sebagian kalangan mengenai makna opini bpk," kata slamet.
dalam penyerahan opini wtp ini, bpk masih menemukan permasalahan terkait sistem pengendalian intern (spi) dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. 
seperti, pengelolaan belanja barang dan jasa belum sepenuhnya memadai. ada anggaran dan realisasi belanja bahan bakar minyak (bbm) dan pelumas kendaraan dinas di 9 organisasi perangkat daerah (opd) belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.
"begitupun dengan belanja perjalanan dinas di 9 opd terjadi lebih bayar," bebernya.
kemudian, soal alokasi anggaran belanja jasa iklan atau reklame film dan pemotretan tahun 2023, juga belum sepenuhnya disusun secara efektif, efisien, transparan, dan sesuai skala prioritas.
"penatausahaan aset tetap di pemprov bengkulu juga belum sepenuhnya tertib," tambahnya.
atas kondisi tersebut, bpk memberikan rekomendasi kepada gubernur bengkulu untuk menindaklanjuti temuan tersebut selama 60 hari ke depan. rekomendasinya segera menyusun peraturan gubernur tentang pengelolaan penggunaan bbm untuk kendaraan dinas, dan memproses pemulihan kelebihan pembayaran dengan menyetorkan ke kas daerah. termasuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian.
"menginstruksikan tapd agar berkoordinasi dengan banggar dprd untuk merasionalisasi anggaran belanja jasa iklan atau reklame film, pemotretan dan mengalokasikan anggaran sesuai dengan skala prioritas pembangunan daerah," tegasnya.
tidak hanya itu, slamet juga mengatakan gubernur juga harus segera mengusulkan rencana sensus bmd secara menyeluruh dalam menjamin keakuratan data dan kepastian kondisi serta keberadaan aset tetap. 
semua rekomendasi itu, harus segera ditindaklanjuti. sebab, telah diatur dalam  pasal 20 undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
"pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada bpk tentang tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. jawaban atau penjelasan disampaikan kepada bpk selambat-lambatnya 60 hari setelah lhp diterima," tuturnya.
berdasarkan data pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (tlrhp) bpk, posisi per semester ii 2023 se-provinsi bengkulu adalah sebesar 78,61 persen dan telah melampaui target
nasional sebesar 75 persen. 
namun, untuk posisi tlrhp bpk pada pemprov bengkulu sendiri baru mencapai 62,44 persen.
"lhp ini tidak hanya digunakan sebagai sarana pertanggungjawaban
(akuntabilitas), melainkan digunakan pula sebagai informasi untuk pengambilan keputusan keuangan (penganggaran) serta mendorong dan memotivasi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan apbd," ungkapnya.
sementara itu, wakil ketua ii dprd provinsi bengkulu, h suharto se mba menegaskan, meski telah mendapatkan wtp, pemprov juga tidak boleh lengah. sebab, masih ada catatan dari bpk yang harus ditindaklanjuti selama 60 hari ke depan.
"kita apresiasi dulu atas opini wtp yang diberikan bpk ini. ke depan, harus terus ditingkatkan. tidak boleh lengah, walaupun terus mendapatkan wtp," terang suharto.
ia menegaskan, kinerja pemerintah harus dapat ditingkatkan. khususnya dalam penataan administrasi. sehingga wtp dapat terus dipertahankan.
"masalah yang belum tuntas, segera dituntaskan," tuturnya.
tidak hanya itu, dprd provinsi juga ditingkatkan oleh bpk ri untuk mengoptimalkan lagi pengawasan. agar opd bisa lebih berhati-hati, tertata dan terukur dalam menjalankan kerjanya.
"fungsi pengawasan ini kita perkuat. agar penggunaan apbd lebih tetap sasaran," ungkap suharto.
di sisi lain, sekdaprov bengkulu, isnan fajri  menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan wtp yang didapatkan 7 kali berturut-turut ini.
"alhamdulillah opini wtp berhasil kembali diraih. artinya pemprov bengkulu sudah tujuh kali berturut-turut," ujar isnan.
isnan  menyampaikan terima kasih bpk ri atas opini wtp yang diberikan. terkhusus kepada gubernur bengkulu rohidin mersyah atas kepemimpinannya yang telah membawa pemprov bengkulu meraih prestasi gemilang ini.
"tentu ini tidak lepas dari keberhasilan kepemimpinan di era gubernur bengkulu rohidin mersyah," ungkapnya.
isnan juga meminta kepada opd di lingkungan pemprov bengkulu untuk menindaklanjuti rekomendasi dari bpk. selain itu, opd harus lebih efektif dan akuntabel dalam penggunaan anggaran.
"kita akan segera tindaklanjuti apa yang telah menjadi rekomendasi bpk," tandas isnan. (151)