Pemberhentian Prades Lubuk Resam Ikuti Aturan, Begini Penjelasan Kadesnya

Reporter: renald |

Editor: Novriyanto |

Jumat , 07 Jun 2024 - 20:47

Kades Lubuk Resam, Imkahar--

"Bahkan 1 dari 5 perangkat desa yang diberhentikan tersebut menjabat sebagai sekretaris desa yang sering pergi dan jarang masuk kantor, serta hanya masuk kerja dalam setahun hanya 2,5 bulan," sampainya.

Di tempat terpisah, Inspektur Inspektorat (Ipda) BS, Hamdan Syarbaini SSos mengatakan, dengan tegas bahwa pemberhentian prades harus sesuai dengan regulasi yang ada. Salah satunya mendapatkan rekomendasi dari pihak kecamatan dalam upaya memberhentikan prades, serta peraturan terbaru pemberhentian dan pengangkatan prades juga harus diajukan kepada bupati.

"Jadi dalam pemberhentian perangkat desa ini harus sesuai dengan regulasi yang ada. Kami terus sampaikan kepada para kepala desa yang ada," sampainya.

Hamdan juga menanggapi tentang isu pemberhentian prades yang ada di Desa Lubuk Resam. Ia menceritakan bahwa dirinya sempat memanggil Kades yang bersangkutan untuk menanyakan hal tersebut.

"Saya sempat panggil Kepala Desa Lubuk Resam, waktu itu saya sedang di BKD. Begitupun dengan Camat Kedurang juga sudah saya hubungi untuk menanyakan perihal pemberhentian perangkat desa yang ada," sambungnya.

Adapun hasil pemanggilan Kades dan konfirmasi ke pihak kecamatan, semuanya mengakui bahwa rekomendasi pemberhentian prades Lubuk Resam sudah dikeluarkan secara resmi. Maka hal tersebut menjadi salah satu dasar penting yang dapat dipegang dalam pemberhentian dan perekrutan prades yang baru.

"Tentunya kami akan memastikan kembali kelengkapan berkas pemberhentian Perangkat Desa Lubuk Resam, jika seluruhnya lengkap kami mendukung sepenuhnya dan jika ada berkas yang tidak terpenuhi. Maka pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa tidak dibenarkan," pungkasnya. (renald)

pemberhentian prades lubuk resam ikuti aturan, begini penjelasan kadesnya                            kades: kita sudah kantongi rekomendasi camat
harianbengkuluekspress.id - kepala desa (kades) lubuk resam, kedurang, imkahar menanggapi perdebatan dan tudingan miring terhadap pemberhentian perangkat desa (prades) di desa lubuk resam kecamatan kedurang kabupaten bengkulu selatan (bs) pada awal januari 2024 lalu. pasalnya jumlah prades yang harus dinyatakan berhenti dari jabatannya tidak tanggung-tanggung, yaitu berjumlah 5 orang. namun imkahar menyampaikan, alasan adanya pemberhentian prades atas dasar untuk meningkatkan kualitas birokrasi dan pelayanan yang ada di desa kepada masyarakat. sebab dari pengakuan imkahar sudah banyak masyarakat desa menyampaikan keluhan dan masukan atas pelayanan yang ada dan untuk dilakukan penyegeran pada perangkat desa yang ada.
"masukan masyarakat desa tersebut sudah disampaikan kepada saya selaku kepala desa. namun saya tetap melakukan pembinaan dan melakukan evaluasi melalui pihak kecamatan sebelum adanya rekomendasi pemberhentian perangkat desa," ujar imkahar kepada be saat ditemui di kantornya, jumat 7 juni 2024.
lebih lanjut imkahar juga menjelaskan, setelah dilakukan evaluasi kepada 5 perangkat desa tersebut, seluruhnya sudah memenuhi persyaratan yang cukup untuk dilakukan pergantian. bahkan dalam upaya pemberhentian prades tersebut juga telah mendapat rekomendasi secara resmi dari pihak kecamatan.
"rekomendasi pemberhentian perangkat desa dari camat kedurang sudah kami dapatkan sejak awal januari 2024 lalu. salah satu faktor pemberhentian perangkat desa karena sumber daya masyarakat (sdm, red) perangkat desa yang tidak mumpuni dan jauh dari harapan untuk memberikan pelayanan yang maksimal sesuai dengan harapan," jelasnya.
imkahar juga mengatakan, bahwa selama 3 tahun dirinya mejabat sebagai kades komunikasi kepada perangkat desanya terjalin dengan baik. bahkan, prades yang diberhentikan secara resmi tidak menyampaikan keberatan setelah mengetahui alasannya diberhentikan, bahkan pada waktu itu masa sanggah sudah diberikan selama 14 hari setelah pemberhentian sesuai dengan regulasi. sebab hal tersebut juga sudah disampaikan dari pihak kecamatan dan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (dpmd) bs.
"tidak ada bantahan atau keberatan dari perangkat desa yang berhentinkan meskipun telah diberikan waktu sanggah selama 14 hari setelah diiberhentikan dan tidak ada uapaya mengajukan laporan ke ptun. sebab alasan pemberhentian telah disampaikan kepada mereka," katanya.
baca juga:pemdes padang bindu bagikan bantuan ini
baca juga:masyarakat diminta cek identitas, ini tujuannya
pada kesempatan itu, imkahar juga menerangkan,  setelah adanya surat rekomendasi pemberhentian prades pihaknya sudah pernah mencoba melakukan penjaringan prades yang baru. namun penjaringan prades yang telah dilakukan pada awal februari lalu syarat kuotanya tidak terpenuhi dan harus diulang kembali.
"kami sangat membutuhkan perekrutan perangkat desa baru karena untuk mendukung kegiatan di desa. dalam waktu dekat perekrutan perangkat desa baru segera akan kami lakukan kembali," katanya.
di tempat terpisah, camat kedurang, inbima kasiri spt mling membenarkan bahwa kades lubuk resam telah mengantongi rekomendasi camat kedurang untuk pemberhentian dan melakukan perekrutan prades baru. ia juga menyampaikan 5 prades yang diberhentikan memang memenuhi unsur untuk adanya perganti.
"surat rekomendasi pemberhentian perangkat desa lubuk resam memamg benar adanya dan saya yang mengeluarkannya," terangnya.
inbima juga menerangkan,  dari 5 orang prades yang diberhentikan dari jabatannya, 1 orang diantaranya mengundurkan diri.  bahkan 1 dari 4 orang prades lainnya terhitung masuk kerja di kantor desa lubuk resam hanya selama 2,5 bulan dalam 1 tahun.
"bahkan 1 dari 5 perangkat desa yang diberhentikan tersebut menjabat sebagai sekretaris desa yang sering pergi dan jarang masuk kantor, serta hanya masuk kerja  dalam setahun hanya 2,5 bulan," sampainya.
di tempat terpisah, inspektur inspektorat (ipda) bs, hamdan syarbaini ssos mengatakan, dengan tegas bahwa pemberhentian prades harus sesuai dengan regulasi yang ada. salah satunya mendapatkan rekomendasi dari pihak kecamatan dalam upaya memberhentikan prades, serta peraturan terbaru pemberhentian dan pengangkatan prades juga harus diajukan kepada bupati.
"jadi dalam pemberhentian perangkat desa ini harus sesuai dengan regulasi yang ada. kami terus sampaikan kepada para kepala desa yang ada," sampainya.
hamdan juga menanggapi tentang isu pemberhentian prades yang ada di desa lubuk resam. ia menceritakan bahwa dirinya sempat memanggil kades yang bersangkutan untuk menanyakan hal tersebut.
"saya sempat panggil kepala desa lubuk resam, waktu itu saya sedang di bkd. begitupun dengan camat kedurang juga sudah saya hubungi untuk menanyakan perihal pemberhentian perangkat desa yang ada," sambungnya.
adapun hasil pemanggilan kades dan konfirmasi ke pihak kecamatan, semuanya mengakui bahwa rekomendasi pemberhentian prades lubuk resam sudah dikeluarkan secara resmi. maka hal tersebut menjadi salah satu dasar penting yang dapat dipegang dalam pemberhentian dan perekrutan prades yang baru.
"tentunya kami akan memastikan kembali kelengkapan berkas pemberhentian perangkat desa lubuk resam, jika seluruhnya lengkap kami mendukung sepenuhnya dan jika ada berkas yang tidak terpenuhi. maka pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa tidak dibenarkan," pungkasnya. (renald)