Terbukti Nodai Anggota PPLN Saat Dinas Luar, Ketua KPU RI Diberhenti Permanen

Reporter: Rewa |

Editor: Dendi |

Rabu , 03 Jul 2024 - 21:49

Ketua KPU RU Hasyim Asy'ari berterima kepada DKPP yang telah memberhentikan dirinya. -Istimewa/Bengkulu Ekspress-

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana memastikan pemerintah menghormati keputusan DKPP terhadap Hasyim.

Putusan itu buntut dari aduan dari perempuan berinisial CAT yang merupakan seorang Anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda.

"Mengenai sanksi pemberhentian tetap untuk Ketua KPU Hasyim Asy'ari oleh DKPP akan ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Presiden," kata Ari dalam keterangannya.

Namun, Ari tidak merinci kapan Keputusan Presiden itu akan diterbitkan Presiden Joko Widodo, mengingat dalam poin tiga putusan, DKPP meminta Presiden melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan.

Ari kemudian juga memastikan pemecatan Hasyim tidak mempengaruhi gelaran Pilkada serentak 2024. Kontestasi politik itu akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal merujuk Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024.

Yakni, pemungutan suara Pilkada 2024 jatuh pada tanggal 27 November 2024. Dilanjutkan penghitungan dan rekapitulasi suara yang dijadwalkan pada 27 November-16 Desember 2024.

"Pemerintah memastikan Pilkada Serentak tetap berlangsung sesuai jadwal, karena terdapat mekanisme pemberhentian antar waktu untuk mengisi kekosongan anggota KPU," ujar Ari. (999/**)

terbukti nodai anggota ppln saat dinas luar, ketua kpu ri diberhenti permanen                             harianbengkuluekspress.id - dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp) memutuskan memecat hasyim asy'ari dari jabatannya sebagai ketua merangkap anggota komisi pemilihan umum (kpu) ri. 
keputusan ini dibacakan dalam sidang putusan di kantor dkpp ri, jakarta pada rabu, 3 juli 2024 sore. 
pemecatan tersebut setelah hasyim asy'ari terbukti melakukan tindak asusila atau kekerasan seksual terhadap anggota panitia pemilihan luar negeri (ppln) di den haag, belanda berinisial cat saat melakukan kunjungan ke luar negeri meninjau tahapan pemilu pada 2023 lalu. 
menyikapi pemberhentian tersebut, hasyim mengucapkan rasa syukur dan terima kasih karena sudah dibebastugaskan, meski kpu saat ini akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak di seluruh daerah di indonesia. 
baca juga:5 komisioner kpu benteng disidang dkpp, ini jadwalnya
baca juga:dkpp berhentikan ketua kpu ri, ini kesalahannya
"saya mengucapkan alhamdulillah dan saya mengucapkan terima kasih kepada dkpp yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota kpu yang menyelenggarakan pemilu," kata hasyim saat jumpa pers di kantor kpu, jakarta pusat, rabu, 3 julai 2024 sore. 
"sebagaimana teman-teman jurnalis ketahui bahwa dkpp telah membacakan putusan perkara dimana saya jadi teradu. dan sebagaimana diketahui substansi, teman-teman tadi sudah mengikuti semua," kata hasyim.
sidang tersebut dimulai pada pukul 14.10 wib yang dipimpin oleh ketua dkpp ri, heddy lugito. hasyim tidak hadir, melainkan mengikutinya secara virtual melalui aplikasi zoom. 
dalam kesempatan itu, hasyim juga minta maaf secara khusus kepada awak media. 
"kepada teman-teman jurnalis yang selama ini berinteraksi dengan saya, kalau ada kata-kata tindakan yang kurang berkenan saya minta maaf," jelasnya.
untuk diketahui, 
saat membacakan putusan, ketua majelis sidang dkpp, heddy lugito menyatakan bahwa seluruh permohonan pengadu telah dikabulkan. 
"kami menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu hasyim asy'ari selaku ketua merangkap anggota komisi pemilihan umum karena terbukti melakukan tindakan asusila," ungkap heddy.
proses pemberhentian ini dimulai setelah pengaduan resmi diajukan oleh korban yang merupakan anggota ppln di den haag. 
bukti dan kesaksian yang diajukan dalam persidangan cukup kuat untuk meyakinkan majelis dkpp tentang kesalahan yang dilakukan oleh hasyim asy'ari saat melakukan kunjungan kerja terkait persiapan pemilu luar negeri di den haag, belanda.
"bukti dan kesaksian yang diajukan dalam persidangan cukup kuat, hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (kepp) karena melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan anggota ppln di den haag, belanda," tambah heddy.
dkpp dalam putusannya menyatakan ada hubungan seks antara hasyim dengan seorang anggota ppln den haag inisial cat itu.
dkpp mengatakan hubungan badan dilakukan secara paksa di kamar hotel tempat hasyim menginap pada 3 oktober 2023. saat itu, hasyim berada di den haag berkaitan dengan kepemiluan.
heddy juga menambahkan bahwa majelis meminta presiden ri untuk melaksanakan putusan ini paling lama tujuh hari sejak putusan dibacakan. 
"majelis dkpp juga meminta kepada presiden ri untuk melaksanakan putusan ini paling lama tujuh hari sejak putusan ini dibacakan," jelas heddy.
selain itu, majelis dkpp juga memerintahkan badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) untuk mengawasi pelaksanaan putusan tersebut. 
"kami juga memerintahkan badan pengawas pemilihan umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini," tambah heddy. 
selain itu, heddy menegaskan pentingnya menjaga integritas dan kredibilitas lembaga penyelenggara pemilu.
"keputusan ini diambil demi menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap kpu sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang independen dan terpercaya," tutupnya.
 
respons istana kepresidenan 
 
istana kepresidenan merespons putusan dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp) yang menjatuhkan sanksi pemecatan kepada ketua kpu hasyim asy'ari yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu.
koordinator staf khusus presiden, ari dwipayana memastikan pemerintah menghormati keputusan dkpp terhadap hasyim. 
putusan itu buntut dari aduan dari perempuan berinisial cat yang merupakan seorang anggota panitia pemilihan luar negeri (ppln) den haag, belanda.
"mengenai sanksi pemberhentian tetap untuk ketua kpu hasyim asy'ari oleh dkpp akan ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan presiden," kata ari dalam keterangannya.
namun, ari tidak merinci kapan keputusan presiden itu akan diterbitkan presiden joko widodo, mengingat dalam poin tiga putusan, dkpp meminta presiden melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan.
ari kemudian juga memastikan pemecatan hasyim tidak mempengaruhi gelaran pilkada serentak 2024. kontestasi politik itu akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal merujuk peraturan kpu nomor 2 tahun 2024.
yakni, pemungutan suara pilkada 2024 jatuh pada tanggal 27 november 2024. dilanjutkan penghitungan dan rekapitulasi suara yang dijadwalkan pada 27 november-16 desember 2024.
"pemerintah memastikan pilkada serentak tetap berlangsung sesuai jadwal, karena terdapat mekanisme pemberhentian antar waktu untuk mengisi kekosongan anggota kpu," ujar ari. (999/**)