Masih Banyak Siswa di Bengkulu Belum Dapat Sekolah

Reporter: Endang |

Editor: Endang S |

Selasa , 09 Jul 2024 - 14:30

ilustrasi posko pengaduan PPDB -istimewa/bengkuluekspress-

Harianbengkuluekspress.id- Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SD, SMP di kota Bengkulu telah ditutup.

Alhasil, masih banyak siswa yang belum mendapatkan sekolah negeri karena terdepak dari jalur zonasinya.

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Disdikbud Kota Bengkulu Denny Apriansyah di Bengkulu tak menampik keluhan tersebut.

Pihaknya mengakui, keluhan tersebut terus berdatangan hingga ditutupnya posko pengaduan PPDB 2024.

Menurut Denny, sedikitnya ada 71 aduan laporan siswa yang belum mendapatkan sekolah.

"Terkait dengan PPDB kita telah menerima jalur zonasi dan jalur lainnya yang tidak tertampung di sekolah negeri dan telah diakomodasi yang mendekati rumah," ujar dia.

Lebih lanjut dikatakan Den

Masih dikatakannya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bengkulu terus mengakomodasi laporan siswa yang belum mendapatkan sekolah selama proses pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2024.

Meskipun posko pengaduan PPDB 2024 telah resmi ditutup, pihak Disdikbud akan mengakomodasi serta mencarikan solusi agar anak-anak tetap sekolah.

"Bagi anak-anak yang belum mendapatkan sekolah maka Disdikbud Kota Bengkulu tetap melayani dengan menyalurkan ke sekolah yang masih menampung, " jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Disdikbud Kota Bengkulu A. Gunawan meminta masyarakat khususnya wali murid untuk melaporkan ke posko pengaduan jika ditemukan adanya kecurangan pada pelaksanaan PPDB 2024 disertakan dengan alat bukti.

Termasuk melarang keras memungut sumbangan dalam bentuk apapun selama PPDB berlangsung. Sehingga jika ada sekolah yang melakukan tindakan tersebut diminta agar segera dilaporkan.

masih banyak siswa di bengkulu  belum dapat sekolah                             harianbengkuluekspress.id- pendaftaran penerimaan peserta didik baru (ppdb)  jenjang sd, smp di kota bengkulu telah ditutup. 
alhasil, masih banyak siswa yang belum mendapatkan sekolah negeri karena terdepak dari jalur  zonasinya.  
kepala bidang pembinaan pendidikan dasar disdikbud kota bengkulu denny apriansyah di bengkulu tak menampik keluhan tersebut. 
pihaknya mengakui, keluhan tersebut terus berdatangan  hingga ditutupnya posko pengaduan ppdb 2024. 
menurut denny, sedikitnya ada 71 aduan laporan siswa yang belum mendapatkan sekolah. 
 "terkait dengan ppdb kita telah menerima jalur zonasi dan jalur lainnya yang tidak tertampung di sekolah negeri dan telah diakomodasi yang mendekati rumah," ujar dia.
lebih lanjut dikatakan den
masih dikatakannya,  dinas pendidikan dan kebudayaan (disdikbud) kota bengkulu terus mengakomodasi laporan siswa yang belum mendapatkan sekolah selama proses pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (ppdb) 2024.
meskipun posko pengaduan ppdb 2024 telah resmi ditutup, pihak disdikbud akan mengakomodasi  serta mencarikan solusi agar anak-anak tetap sekolah. 
  baca juga:disdik akomodir 71 lebih siswa selama ppdb
baca juga:manfaatkan posko pengaduan ppdb, jika anak
"bagi anak-anak yang belum mendapatkan sekolah maka disdikbud kota bengkulu tetap melayani dengan menyalurkan ke sekolah yang masih menampung, " jelasnya. 
sebelumnya, kepala disdikbud kota bengkulu a. gunawan meminta masyarakat khususnya wali murid untuk melaporkan ke posko pengaduan jika ditemukan adanya kecurangan pada pelaksanaan ppdb 2024 disertakan dengan alat bukti.
termasuk  melarang  keras memungut sumbangan dalam bentuk apapun selama ppdb berlangsung. sehingga jika ada sekolah yang melakukan tindakan tersebut diminta agar segera dilaporkan.
"jika ada sekolah yang terbukti memungut sumbangan, kami minta agar segera dilaporkan," ujar gunawan
larangan ini tidak hanya berlaku pada pungutan sumbangan, tetapi juga mencakup penjualan seragam dan buku kepada calon siswa. hal ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi yang harus ditanggung oleh para orang tua siswa.
sebagai tindak lanjut, dinas pendidikan dan kebudayaan kota bengkulu telah mengeluarkan edaran resmi kepada seluruh sekolah terkait aturan ppdb 2024/2025.
dalam edaran tersebut, terdapat poin-poin penting yang menegaskan tentang larangan pungutan dan penjualan atribut sekolah yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis (juknis). (**)