Tingkatkan Kinerja, Orientasi Hasil Ini Nilai SAKIP Pemprov Bengkulu

Reporter: Eko Putra Membara |

Editor: Zalmi Herawati |

Rabu , 10 Jul 2024 - 22:05

IST/BE Evaluasi SAKIP Pemprov Bengkulu, di Gedung Daerah Provinsi Bengkulu, Rabu 10 Juli 2024.--

Tidak hanya itu, menurut Rohidin peningkatan nilai SAKIP juga harus diimbangi dengan dampak yang dirasakan oleh masyarakat.

"Ukuran dampak ini harus menjadi perhatian serius dari para pimpinan OPD saat melakukan evaluasi SAKIP ini secara komprehensif. Jika tidak memberikan dampak apa-apa bagi kesejahteraan masyarakat untuk apa nilai SAKIP kita tinggi," ujarnya.

Untuk itu, Rohidin mengatakan, evaluasi yang dilakukan ini haruslah dimulai pada level pimpinan OPD. Kemudian baru di 'breakdown' pada level di bawahnya secara berjenjang.

"Jadi mutlak sesungguhnya yang namanya pada sistem kinerja pemerintah itu berada pada level pimpinan OPD dan setelah itu baru diakumulasikan pada kinerja OPD yang bersangkutan," tandas Rohidin. (Eko Putra Membara)

tingkatkan kinerja, orientasi hasil ini nilai sakip pemprov bengkulu                            harianbengkuluekspress.id - nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (sakip) pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu, masih berada pada angka 69,31 persen. nilai tersebut masih menunjukkan kinerja pemprov masuk kategori b. meningkatkan kinerja menjadi penting dilakukan, agar sistem kerja yang dibangun itu, berdampak terhadap hasil kesejahteran masyarakat. dengan meningkatkan kinerja dan berorientasi pada hasil.
asisten deputi koordinasi pelaksanaan kebijakan dan evaluasi reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan wilayah i kementerian dalam negeri (kemendagri) akhmad hasmy menegaskan, pentingnya evaluasi sakip untuk memajukan kinerja pemprov bengkulu.
"kita melihat sejauh mana implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil," terang hasmy secara daring dalam kegiatan evaluasi sakip pemprov bengkulu, di gedung daerah provinsi bengkulu, rabu 10 juli 2024.
dijelaskannya, sakip yang baik dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti efisiensi penggunaan apbd. jika sakip sudah baik, hal itu dapat terlihat dari efisiensi dalam apbd.
baca juga:job fair di benmall masih dibuka, 43 perusahaan sediakan 1.000 lowongan kerja
baca juga:siswi smp korban asusila, rekaman video tersebar sekolah panggil ortu
"dipastikan apbd yang dikeluarkan berdampak pada kinerja," tuturnya.
pada 2023, pemprov bengkulu memperoleh nilai sakip sebesar 69,31 persen, dengan predikat b. untuk mencapai nilai bb (sangat bagus), hasmy mengatakan, perlu langkah strategis dilakukan. seperti, peningkatan kualitas dokumen yang menggambarkan 'logical framework' yang benar. peningkatan pencapaian kinerja serta penggambaran perubahan pola pikir budaya kinerja akibat penerapan manajemen kinerja. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dan rencana aksi melalui aplikasi yang sudah terintegrasi. pelaksanaan refocusing program dan kegiatan pada pencapaian kinerja dan efisiensi anggaran.
"dengan komitmen dan kerja keras dari semua pihak, saya yakin sakip provinsi bengkulu dapat mencapai nilai yang lebih baik," ujar hasmy.
gubernur bengkulu prof h rohidin mersyah mengatakan,  untuk meningkatkan nilai sakip, tentu harus diimbangi dengan peningkatan kinerja. maka komitmen perubahan pola pikir kerja perlu dilakukan.
"komitmen ini yang harus kita pegang kuat agar nilai sakip kita bisa meningkat," jelas rohidin.
baca juga:terdakwa korupsi rsud dituntut berbeda, ini tuntutan masing-masing terdakwa
tidak hanya itu, penguatan tim kerja pada manajemen pemerintah juga harus dilakukan. tidak hanya pada  level atas, tapi juga hingga level opd masing-masing. ketika terbentuk tim kerja, maka sinergi dalam membangun komitmen dan budaya kerja, akan mampu bentukan rumusan-rumusan dokumen yang sistematis dan terarah.
"termasuk mensinergikan kabupaten/kota dan provinsi dengan kebijakan nasional. itu akan menjadi sangat sulit jika masing masing-masing berdiri sendiri antar bagian opd dan terpisah-pisah opd," tuturnya.
tidak hanya itu, menurut rohidin peningkatan nilai sakip juga harus diimbangi dengan  dampak yang dirasakan oleh masyarakat.
"ukuran dampak ini harus menjadi perhatian serius dari para pimpinan opd saat melakukan evaluasi sakip ini secara komprehensif. jika tidak memberikan dampak apa-apa bagi kesejahteraan masyarakat untuk apa nilai sakip kita tinggi," ujarnya.
baca juga:selangkah lagi, spk 323 pppk rampung
untuk itu, rohidin mengatakan, evaluasi yang dilakukan ini haruslah dimulai pada level pimpinan opd. kemudian baru di 'breakdown' pada level di bawahnya secara berjenjang.
"jadi mutlak sesungguhnya yang namanya pada sistem kinerja pemerintah itu berada pada level pimpinan opd dan setelah itu baru diakumulasikan pada kinerja opd yang bersangkutan," tandas rohidin. (eko putra membara)