Banyak Pajak Menunggak 2023, Ini Upaya yang BKD Mukomuko Optimalkan PAD

Reporter: Endi |

Editor: Asrianto |

Selasa , 13 Aug 2024 - 15:18

Noftri Syahyadi, Kabid Pendapatan I BKD Kabupaten Mukomuko-Endi/Bengkuluekspress-

Seperti pajak parkir kendaraan, penggunaan tenaga listrik non-PLN, dan penggunaan air bawah tanah pada perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di daerah tersebut.

Dengan adanya kerjasama ini, BKD Mukomuko berharap dapat menyelesaikan seluruh utang pajak tahun 2023 pada tahun ini juga.

Selain itu, langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Mukomuko,

Sehingga target PAD tahun 2024 sebesar Rp 17 miliar dapat tercapai, melebihi target tahun sebelumnya yang sebesar Rp 16,9 miliar.

Yadi juga menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah tersebut akan diperoleh dari 11 jenis pajak daerah, termasuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir,

Serta Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Dengan komitmen yang kuat dari BKD dan dukungan Kejaksaan Negeri Mukomuko, diharapkan pendapatan daerah dapat dioptimalkan dan berbagai program pembangunan di daerah ini dapat berjalan dengan lancar dan berkelanjutan. (end)

banyak pajak menunggak 2023,  ini upaya yang bkd mukomuko optimalkan pad                            harianbengkuluekspress.id -  badan keuangan daerah (bkd) kabupaten mukomuko, provinsi bengkulu, telah menjalin kerjasama strategis dengan kejaksaan negeri setempat.
hal itu dilakukan sebagai upaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah (pad) dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di kabupaten mukomuko.
langkah ini diambil untuk menagih utang pajak tahun 2023 yang hingga kini masih tertunggak.
kolaborasi ini dimulai dengan penandatanganan nota kesepahaman (mou) antara kepala bkd mukomuko dan kejaksaan negeri mukomuko.
baca juga:terbaru, 29 desa di bs terima dd tambahan rp 4 miliaran, penuhi syarat ini untuk mendapatkannya
baca juga:ibu hamil patut tahu, manfaat dan sederet risiko penggunaan usg pada ibu hamil 
melalui mou ini, bkd memberikan kuasa khusus kepada kejaksaan untuk membantu proses penagihan pajak yang belum dibayarkan oleh wajib pajak, terutama yang berkaitan dengan pajak galian c batu dan pajak parkir kendaraan, dengan total nilai mencapai rp150 juta.
"kami melihat pentingnya melibatkan kejaksaan negeri karena keberadaan aparat penegak hukum biasanya lebih disegani oleh para wajib pajak, sehingga diharapkan proses penagihan bisa lebih efektif," jelas noftri syahyadi, kabid pendapatan i bkd kabupaten mukomuko.
selain membantu dalam penagihan, kejaksaan negeri mukomuko juga akan terlibat dalam kegiatan sosialisasi peraturan daerah tentang pajak kepada masyarakat dan pemilik usaha di wilayah tersebut.
dalam waktu dekat, mereka akan mendatangi pemilik usaha sarang burung walet untuk memberikan pemahaman mengenai kewajiban pajak dan peraturan yang berlaku.
baca juga:ikan mikih terancam punah, ini upaya dinas perikanan mukomuko untuk melindunginya
baca juga:sering melakukan usg merusak janin, mitos atau fakta 
"kami akan memulai sosialisasi dengan mendatangi pemilik usaha burung walet skala besar yang kontribusinya masih minim meskipun mereka sudah membayar pajak. hal ini penting agar mereka memahami kewajiban pajak mereka secara penuh," tambah yadi.
tidak hanya fokus pada pajak usaha burung walet, kejaksaan negeri mukomuko juga akan membantu memungut pajak dari sektor lain,
seperti pajak parkir kendaraan, penggunaan tenaga listrik non-pln, dan penggunaan air bawah tanah pada perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di daerah tersebut.
dengan adanya kerjasama ini, bkd mukomuko berharap dapat menyelesaikan seluruh utang pajak tahun 2023 pada tahun ini juga.
selain itu, langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di kabupaten mukomuko,
sehingga target pad tahun 2024 sebesar rp 17 miliar dapat tercapai, melebihi target tahun sebelumnya yang sebesar rp 16,9 miliar.
yadi juga menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah tersebut akan diperoleh dari 11 jenis pajak daerah, termasuk pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan pajak parkir,
baca juga:terbaru, unsur pimpinan dprd bisa beli mobnas perorangan tanpa lelang, begini mekanismenya
baca juga:untuk pelaku umkm, ada kur bri rp 250 juta, tenor hingga 5 tahun, angsurannya cuma segini perbulan
serta pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (pbb-p2), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb), dan pajak mineral bukan logam dan batuan.
dengan komitmen yang kuat dari bkd dan dukungan kejaksaan negeri mukomuko, diharapkan pendapatan daerah dapat dioptimalkan dan berbagai program pembangunan di daerah ini dapat berjalan dengan lancar dan berkelanjutan. (end)