Logical Fallacy Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Kalangan Remaja dan Usia Sekolah

Reporter: Eko |

Editor: Asrianto |

Rabu , 14 Aug 2024 - 12:07

Asma Nadia Harahap (Menteri Pemberdayaan Perempuan BEM KBM UNIB 2024)-Istimewa/Bengkuluekspress.-

Harianbengkuluekspress.id- Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat edukasi seksual yang cukup rendah.

Salah satu yang menjadi faktor adalah edukasi seksual masih dianggap tabu oleh sebagian masyarakat indonesia. Tercatat sekitar 84% remaja di Indonesia belum mendapat edukasi seksual.

Hal ini menimbulkan berbagai dampak meliputi tingginya tingkat seks bebas di luar nikah, kehamilan diluar nikah hingga tingginya risiko penularan penyakit menular seksual.

Berdasarkan data dari BKKBN tercatat sebanyak 60% remaja telah melakukan hubungan seksual dengan rentang usia 14-15 tahun sebanyak 20% dan usia 19-20 sebanyak 20%.

Angka ini menjadi evaluasi besar betapa dibutuhkannya edukasi seksual dikalangan remaja.

Regulasi yang tepat menjadi penting sebagai legitimasi untuk dapat memberi edukasi seksual sedari dini.

Maka pemerintah mengeluarkan PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Namun, terdapat kontroversi dalam pasal yang termuat dalam PP tersebut yaitu pada Pasal 103 yang dalam angka (4) memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang salah satunya dengan menyediakan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja.

Jelas pasal ini menjadi diskursus hangat diberbagai kalangan. Penolakan muncul dari berbagai pihak dengan pemberian analisis dari berbagai perspektif yang mempertanyakan urgensi penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan pelajar hingga multitafsir mengenai pasal tersebut.

Penulis juga akan memberikan opini mengenai PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai bentuk penulis kritis akan berbagai isu terkhusus pada edukasi seksual.

logical fallacy penyediaan alat kontrasepsi bagi kalangan remaja dan usia sekolah                             harianbengkuluekspress.id- indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat edukasi seksual yang cukup rendah.
salah satu yang menjadi faktor adalah edukasi seksual masih dianggap tabu oleh sebagian masyarakat indonesia. tercatat sekitar 84% remaja di indonesia belum mendapat edukasi seksual.
hal ini menimbulkan berbagai dampak meliputi tingginya tingkat seks bebas di luar nikah, kehamilan diluar nikah hingga tingginya risiko penularan penyakit menular seksual.
berdasarkan data dari bkkbn tercatat sebanyak 60% remaja telah melakukan hubungan seksual dengan rentang usia 14-15 tahun sebanyak 20% dan usia 19-20 sebanyak 20%.
baca juga:butuh tambahan modal usaha, ajukan kur bsi rp 500 juta, tenor hingga 5 tahun, angsurannya cuma segini perbulan
baca juga:jelang hari kemerdekaan, harga tbs anjlok, ini daftar harga terbarunya
angka ini menjadi evaluasi besar betapa dibutuhkannya edukasi seksual dikalangan remaja. 
regulasi yang tepat menjadi penting sebagai legitimasi untuk dapat memberi edukasi seksual sedari dini.
maka pemerintah mengeluarkan pp nomor 28 tahun 2024 tentang peraturan pelaksana undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan.
namun, terdapat kontroversi dalam pasal yang termuat dalam pp tersebut yaitu pada pasal 103 yang dalam angka (4) memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang salah satunya dengan menyediakan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja.
jelas pasal ini menjadi diskursus hangat diberbagai kalangan. penolakan muncul dari berbagai pihak dengan pemberian analisis dari berbagai perspektif yang mempertanyakan urgensi penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan pelajar hingga multitafsir mengenai pasal tersebut.
penulis juga akan memberikan opini mengenai pp nomor 28 tahun 2024 tentang peraturan pelaksana undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan sebagai  bentuk penulis kritis akan berbagai isu terkhusus pada edukasi seksual.
baca juga:hasil seleksi beasiswa santri berprestasi diumumkan, peserta bisa cek disini 
baca juga:meriahkan hut ri ke-79, disdikbud bs gelar lomba tari tradisonal, ini pesertanya
pertama, pembahasan panas atas kontroversi penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja merupakan logical fallacy yang menyebabkan ambiguitas akan pasal tersebut.
bagaimana tidak? secara tidak langsung regulasi tersebut melegalkan seks bebas bagi usia pelajar dan remaja dengan mendukung penyediaan alat kontrasepsi.
lalu, tidak ada urgensi khusus yang mengharuskan pemerintah membuat aturan penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja beda halnya jika penyediaan tersebut ditujukan bagi kalangan yang sudah menikah sebagai bentuk upaya menjaga kesehatan alat reproduksi.
ambiguitas pasal tersebut dapat disalahgunakan serta melanggengkan seks bebas dikalangan remaja.
kedua, ketika terdapat logical fallacy dalam penyediaan alat kontrasepsi bagi usia pelajar dan remaja yang menimbulkan ambiguitas pelanggengan seks bebas dan seks diluar nikah jelas secara norma yang berlaku tidak dapat dibenarkan.
berdasarkan tingkatan norma yang tertinggi adalah norma agama jelas perilaku seks bebas melanggar norma agama.
dalam konsep ajaran islam perbuatan zina atau hubungan seks yang dilakukan tanpa adanya hubungan suami istri merupakan dosa besar bahkan untuk mendekati perbuatan zina saja dilarang.
baca juga:keren dan tangguh, 4 hp samsung turun harga, berikut daftarnya
baca juga:nilai tukar rupiah pagi ini, rabu 14 agustus 2024, menguat lagi terhadap dolar as
dalam tataran falsafah hidup bangsa yang kita anut yaitu pancasila tidak membenarkan perbuatan yang sifatnya amoral dan nir-etika terutama seks bebas dan seks diluar nikah yang jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila.
jika dilihat dalam tataran sosiologis, penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja yang berujung pada didukungnya seks diluar nikah  juga bertentangan dengan budaya ketimuran yang dianut oleh bangsa indonesia.
jelas seks diluar nikah bukan budaya indonesia tetapi adalah budaya barat yang tidak sepatutnya untuk diadopsi oleh masyarakat indonesia yang hal tersebut bertentangan pula dengan norma kesusilaan.
ketiga, dalam membentuk suatu aturan hukum harus memuat 3 landasan yaitu landasan filosofis (philosophische grondslag), landasan yuridis (wettelijke grondslag), dan landasan sosiologis (sociologische grondslag).
dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus pula didasarkan pada asas-asas peraturan perundang-undangan salah satunya adalah kejelasan rumusan yang termuat dalam pasal.
berdasarkan hemat penulis, pasal 103 dalam perumusannya tidak jelas serta tidak ada pasal yang menjelaskan lebih lanjut mengenai penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja.
baca juga:update harga emas, rabu 14 agustus 2024, produksi antam dan ubs di pegadaian
baca juga:cacam, ingin lolos pppk, 9 guru di bs setor uang ke oknum, totalnya ratusan juta, begini pengakuannya
walapun dalam keterangan yang disampaikan oleh media kepala biro komunikasi dan pelayanan publik menjelaskan penyediaan alat kontrasepsi ditujukan bukan untuk semua remaja melainkan remaja yang sudah menikah dan ingin menunda kehamilan.
namun, hal tersebut tidak serta merta menghilangkan ambiguitas pasal tersebut.
karena, peraturan yang dibuat menjadi hukum tertulis (ius constitutum) dan apabila yang penyataan yang disampaikan merupakan maksud dari pasal yang menyediakan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja
maka perlu dibuat secara tertulis dalam regulasi yang telah menjadi hukum positif agar pernyataan tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat yang tidak bisa disalahgunakan.
setidaknya penulis memiliki beberapa catatan kritis atas ketidakjelasan rumusan yang terdapat pada pasal tersebut yaitu sebagai berikut:
dalam pasal tersebut tidak ada penjelasan lebih lanjut indikator usia sekolah dan remaja seperti apa yang dapat disediakan alat kontrasepsi.
lalu tidak adanya kejelasan mengenai penyediaan alat kontrasepsi bagi yang berstatus pelajar atau alat kontrasepsi ini diberikan kepada usia sekolah dan remaja yang sudah menikah.
seharusnya pasal ini diperjelas dan dipertegas bahwa yang dapat disediakan alat kontrasepsi adalah mereka yang dalam masa usia sekolah dan remaja yang sudah menikah.
maka ketika hal ini diperjelas dan dipertegas tidak akan menimbulkan logical fallacy yang berdampak pada ambiguitas serta tidak akan terjadi penyalahgunaan pasal tersebut.
lalu yang harus digaris bawahi dan tidak boleh dilupakan adalah ambang batas usia pernikahan dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat satu menyatakan batas usia minimal perkawinan bagi calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun.
maka menurut penulis jangan sampai juga hal ini menimbulkan padangan bahwa penulis mendukung pernikahan usia dini.
dalam pasal tersebut tidak menjelaskan bagaimana mekanisme pendistribusian alat kontrasepsi serta bagaimana alat kontrasepsi tersebut bisa diperoleh.
ketika mekanisme pendistribusian dan cara memperoleh alat kontrasepsi tidak dijelaskan maka hal ini rentang untung disalahgunakan yang berarti alat kontrasepsi mudah diperjual-belikan untuk usia sekolah dan remaja.
maka amat sangat penting mekanisme pendistribusian dan cara mendapatkan alat kontrasepsi ini diperjelas dan dipertegas secara terperinci.
baca juga:pkkmb 2024, 6 kampus raih rekor muri, berikut daftarnya
baca juga:kasus hiv/aids di mukomuko tinggi, 32 orang terpapar, 16 diantaranya meninggal, ini imbauan kadis dinkes
maka menurut hemat penulis regulasi tersebut sangat perlu dilaksanakan pengkajian ulang akan penyediaan alat kontrasepsi bagi usia pelajar dan remaja serta dilakukannya revisi terhadap pp nomor 28 tahun 2024 tentang peraturan pelaksana atas undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan.
penjelasan harus dibuat secara terperinci siapa saja kategori remaja yang dapat disediakan alat kontrasepsi tentunya adalah yang sudah menikah dengan catatan juga bahwa hal ini bukan menjadi validasi atau bentuk dukungan terhadap pernikahan usia dini, prosedur pemberiannya, serta aturan yang ketat agar regulasi ini tidak disalahgunakan.
karena sangat penting suatu aturan dibuat secara terperinci agar terdapat kepastian hukum dan menghidari dari logical fallacy.
penulis: asma nadia harahap  (menteri pemberdayaan perempuan bem kbm unib 2024). (eko)