Lulusan SMK Banyak Pengangguran? Ini Kata Kemendikbudristek

Kemendikbudristek ungkap lulusan SMK langsung kerja -istimewa/bengkuluekspress-

Harianbengkuluekspress.id- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi membantah  asumsi masih banyak lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)  menjadi pengangguran. 

Berdasarkan   data Badan Pusat Statistis (BPS)  hasil survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) menunjukkan adanya kenaikan dari 32,1% pada tahun 2021 menjadi 38,4% pada tahun 2023.

Kenaikan kebekerjaan setelah satu tahun kelulusan juga dialami oleh lulusan diploma dari kampus vokasi yang menunjukkan angka 50,2% pada tahun 2021, naik menjadi 58,6% pada tahun 2023.

Sesjen Kemendikbudristek,  Suharti menuturkan pentingnya menekan dan mencermati data untuk bisa memahami kondisi yang ada. Pasalnya, jika berkaca pada data dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), memperlihatkan semakin banyak lulusan SMK yang bekerja dalam satu tahun setelah kelulusan. 

“Dari kebekerjaan tersebut tampak bahwa ada hasil positif yang signifikan dari intervensi kita pada pendidikan vokasi. Ke depannya, Kemendikbudristek ingin tetap melakukan banyak hal untuk memastikan para lulusan SMK maupun Politeknik sesuai dengan kebutuhan industri dan juga mendorong mereka agar menjadi entrepreneur yang mampu membuka lapangan pekerjaan,” terangnya. 

Pihak Kemendikbudristek  bebernya telah melakukan berbagai dukungan dan keleluasaan kepada sekolah dan perguruan tinggi dalam mengembangkan kurikulum agar terus relevan termasuk bersama dunia usaha dan dunia industrtri. 

BACA JUGA: 10 Tahun Terapkan Kurikulum Merdeka, Kemendikbud Ungkap Kian Berdampak Pada Peningkatan Pendidikan

BACA JUGA:Pendaftaran PPPK 2024 Dibuka 26 September, Cek Syarat Daftar dan Kiat Lolos PPPK

Dengan  memperkuat link and match antara kerjasama program keahlian antara   Kemendikbudristek bersama Dunia Usaha dan Dunia Industri. 

“Pembukaan atau penutupan program studi atau program keahlian yang sudah jenuh dapat menyesuaikan kebutuhan di lapangan,” katanya.

Selain itu, penting juga memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Daerah. “Khususnya Pemerintah Provinsi yang memiliki kewenangan pengelolaan SMK, Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, konsorsium, dan lembaga lainnya,” kata Suharti.

Ia menegaskan “Link and match dilakukan dari hulu ke hilir secara bersamaan. Bahkan, kami juga mengundang guru-guru tamu dari industri untuk mengajar di sekolah dan perguruan tinggi untuk memberikan pengetahuan serta pengalamannya kepada peserta didik,”  tukasnya. (**) 

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan