Dana Kampanye Pilgub Bengkulu Maksimal Rp 29,9 Miliar, Jika Lebih Dikenakan Sanksi

Reporter: Eko |

Editor: Dendi Supriadi |

Kamis , 26 Sep 2024 - 21:29

Anggota KPU Provinsi Bengkulu, Sarjan Efendi-IST/BE-

dana kampanye pilgub bengkulu maksimal rp 29,9 miliar, jika lebih dikenakan sanksi                              harianbengkuluekspress.id - dana kampanye calon gubernur dan wakil gubernur (wagub) bengkulu dibatasi maksimal rp 29,99 miliar.
anggota komisi pemilihan umum (kpu) provinsi bengkulu, sarjan efendi se mak mengatakan, dana kampanye dibatasi berdasarkan hasil kesepakatan bersama dengan masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur bengkulu.
"dana kampanye sudah dibatasi maksimal rp 29,99 miliar," kata sarjan, kamis, 26 september 2024.
sarjan menjelaskan, dana kampanye yang dibatasi maksimal rp 29,99 miliar tersebut harus dipatuhi oleh masing-masing pasangan calon. baik pasangan nomor urut 2, rohidin mersyah-meriani dan pasangan nomor urut 1, helmi hasan-mian.
"tidak boleh dana kampanye yang dikeluarkan oleh masing-masing pasangan calon melebihi batas yang ditetapkan," tuturnya.
baca juga:capaian pajak kendaraan terbanyak se-indonesia, dit lantas polda raih penghargaan kemenkeu dan korlantas
baca juga:6 kotak suara rusak dan 5 botol tinta bocor, ini tanggapan kpu bu 
ketika nantinya ditemukan dana kampanye melebihi batas yang dikeluarkan, maka pasangan calon akan diberikan sanksi berupa dana yang telah dikeluarkan wajib dikembalikan kepada negara.
"kalau lebih yang dikeluarkan, harus dikembalikan kelebihan itu ke kas negara," tegas sarjan.
sementara itu, ketua kpu provinsi bengkulu, rusman sudarsono se mengatakan, untuk sumbangan dana kampanye juga dibatasi dari perorangan maksimal hanya rp 75 juta. 
sementara, untuk sumbangan dana kampanye berasal dari badan hukum, maksimal rp 750 juta. namun sumbangan dana kampanye dari pasangan calon sendiri tidak dilakukan pembatasan.
"kalau pasangan calon, tidak dibatasi besaran sumbangan dana kampanyenya,"  terang rusman.
rusman menjelaskan, besaran sumbangan dana kampanye itu telah diatur dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada. 
sumber dana kampanye boleh bisa berasal dari beberapa sumber. seperti sumbangan partai politik pengusung, sumbangan calon, serta sumbangan pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum.
"dalam uu nomor 10 tahun 2016 sudah diatur untuk sumbangan dana kampanye," tegas rusman.
sumbangan dana kampanye tidak hanya berupa uang tunai. tetapi juga dapat berupa cek, surat berharga, barang atau jasa yang nilainya bisa diukur berdasarkan harga pasar. 
sedangkan sumbangan dana kampanye yang tidak diperbolehkan yakni sumbangan berasal dari negara. seperti badan usaha milik negara (bumn), badan usaha milik daerah (bumd) dan negara asing.
"semua sumbangan dana kampanye itu wajib dilaporkan ke kpu," tegasnya.
laporan sumbangan dana kampanye, ujar rusman, harus dilaporkan melalui aplikasi sikadeka. semua dana kampanye yang masuk harus melalui rekening khusus. laporannya juga harus diberikan secara jelas dan tercatat. pada tanggal 28 september 2024, hasil laporan awal dana kampanye (ladk) pilgub 2024 akan diumumkan.
"hal ini untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas," imbuh rusman.
rusman menegaskan, untuk laporan awal dana kampanye (ladk) wajib diserahkan h-1 sebelum tahapan kampanye dimulai. begitupun dengan laporan akhir dana kampanye juga harus dilaporkan setelah proses kampanye berakhir. 
ladk ini akan diperiksa dan hasilnya akan diumumkan pada sabtu, 28 september 2024.
"awal kampanye dan akhir kampanye wajib dilaporkan semua," tandasnya. (151)