Jangan Politisasi Perbedaan, Ini Imbauan Dewan Penasehat PWI Provinsi Bengkulu

Reporter: Rewa Yoke |

Editor: Zalmi Herawati |

Kamis , 03 Oct 2024 - 21:08

Dewan Penasihat PWI Provinsi Bengkulu, Dr. Zacky Antoni, SH, MH--

Harianbengkuluekspress.id - Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi Bengkulu, calon pasangan calon kepala daerah mulai dari gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, agar jangan mempolitisasi perbedaan. Sebab, hal itu dapat memecah persatuan dan kesatuan.

Dewan Penasihat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Bengkulu, Dr Zacky Antoni SH MH menegaskan, pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman masyarakat. Sehingga setiap perbedaan suku, bahasa, dan warna kulit seharusnya tidak menjadi bahan politisasi yang meruncing dan memicu konflik.

“Perbedaan adalah kekayaan bangsa. Jangan sampai itu dijadikan alat untuk memecah belah masyarakat,” ujar Zacky, Kamis 3 Oktober 2024.

Menurut Zacky, politisasi perbedaan dapat menimbulkan friksi sosial yang berbahaya. Bahkan hal itu dapat memicu ketegangan yang membahayakan stabilitas sosial dan harus dicegah sejak dini.

“Kita telah melihat banyak contoh di mana perbedaan yang seharusnya dirayakan malah menjadi pemicu konflik karena dimanfaatkan secara politis,” lanjutnya.

Zacky juga menyoroti masalah praktik politik transaksional atau money politics yang sering terjadi menjelang pemilu. Menurutnya, money politics tidak hanya merusak moralitas demokrasi, tetapi juga membuka peluang korupsi di kalangan pejabat terpilih.

"Praktik politik transaksional itu harus dilarang keras. Jika dibiarkan, ini akan menciptakan pejabat yang lebih memikirkan kepentingan pribadi daripada rakyat,” tegas Zacky.

Ia menjelaskan, politik transaksional akan memicu korupsi bagi kepala daerah terpilih. Sebab maraknya korupsi di kalangan pejabat adalah rendahnya gaji kepala daerah yang tidak sebanding dengan tanggung jawab yang mereka emban.

“Kita harus jujur bahwa gaji kepala daerah itu kecil, sementara mereka memegang tanggung jawab yang besar. Ini salah satu faktor kenapa LP Sukamiskin penuh,” katanya.

Zacky menekankan kepala daerah yang terpilih melalui money politics sering kali terjebak dalam lingkaran korupsi, karena mereka merasa harus ‘mengembalikan’ biaya politik yang mereka keluarkan.

“Korupsi sering terjadi karena ada tekanan untuk mengembalikan modal politik. Itu sebabnya praktik ini harus diberantas,” jelas Zacky.

jangan politisasi perbedaan, ini imbauan dewan penasehat pwi provinsi bengkulu                            harianbengkuluekspress.id - menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) di provinsi bengkulu, calon pasangan calon kepala daerah mulai dari gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, agar jangan mempolitisasi perbedaan. sebab, hal itu dapat memecah persatuan dan kesatuan.
dewan penasihat persatuan wartawan indonesia (pwi) provinsi bengkulu, dr zacky antoni sh mh menegaskan, pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman masyarakat. sehingga setiap perbedaan suku, bahasa, dan warna kulit seharusnya tidak menjadi bahan politisasi yang meruncing dan memicu konflik. 
“perbedaan adalah kekayaan bangsa. jangan sampai itu dijadikan alat untuk memecah belah masyarakat,” ujar zacky, kamis 3 oktober 2024.
menurut zacky, politisasi perbedaan dapat menimbulkan friksi sosial yang berbahaya. bahkan hal itu dapat memicu ketegangan yang membahayakan stabilitas sosial dan harus dicegah sejak dini.
baca juga:58 personel naik pangkat, 2 personel purna tugas
baca juga:penataan kantor gubernur dikebut, buat kolam dan taman
“kita telah melihat banyak contoh di mana perbedaan yang seharusnya dirayakan malah menjadi pemicu konflik karena dimanfaatkan secara politis,” lanjutnya. 
zacky juga menyoroti masalah praktik politik transaksional atau money politics yang sering terjadi menjelang pemilu. menurutnya, money politics tidak hanya merusak moralitas demokrasi, tetapi juga membuka peluang korupsi di kalangan pejabat terpilih. 
"praktik politik transaksional itu harus dilarang keras. jika dibiarkan, ini akan menciptakan pejabat yang lebih memikirkan kepentingan pribadi daripada rakyat,” tegas zacky.
ia menjelaskan, politik transaksional akan memicu korupsi bagi kepala daerah terpilih. sebab maraknya korupsi di kalangan pejabat adalah rendahnya gaji kepala daerah yang tidak sebanding dengan tanggung jawab yang mereka emban. 
baca juga:datangi sekolah genjot ikd, ini program dukcapil kota bengkulu
“kita harus jujur bahwa gaji kepala daerah itu kecil, sementara mereka memegang tanggung jawab yang besar. ini salah satu faktor kenapa lp sukamiskin penuh,” katanya.
zacky menekankan kepala daerah yang terpilih melalui money politics sering kali terjebak dalam lingkaran korupsi, karena mereka merasa harus ‘mengembalikan’ biaya politik yang mereka keluarkan.
“korupsi sering terjadi karena ada tekanan untuk mengembalikan modal politik. itu sebabnya praktik ini harus diberantas,” jelas zacky.
ia mengajak semua pihak, termasuk masyarakat, untuk ikut mengawasi proses politik agar berjalan dengan bersih dan adil. 
baca juga:anggota dewan kampanye wajib cuti 
“masyarakat juga punya peran penting dalam memastikan demokrasi berjalan dengan baik. jangan memilih calon hanya karena uang, tetapi pilihlah yang memiliki visi dan integritas,” tambahnya.
zacky menyoroti pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat agar mereka memahami bahaya politik transaksional. 
“pendidikan politik harus diperkuat, terutama untuk memberikan pemahaman bahwa politik bukan sekadar soal menang atau kalah, tetapi soal melayani masyarakat dengan integritas,” jelasnya.selain itu, zacky meminta lembaga penegak hukum untuk tegas dalam menindak praktik money politics. 
“penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan tidak pandang bulu. jika ada bukti, proses hukum harus dijalankan tanpa kompromi,” tutupnya. (rewa yoke)