3 ASN Lebong Mangkir Panggilan Bawaslu Bergulir ke BKN

Reporter: Erik |

Editor: Dendi Supriadi |

Sabtu , 12 Oct 2024 - 21:58

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Lebong, Acep Pebrian Utama STP MAP menjelaskan soal 3 ASN Lebong yang mangkir panggilan. -IST/BE-

Data terhimpun, terkait netralitas ASN dalam Pilkada di Kabupaten Lebong tahun 2024 ini, sebelumnya Bawaslu telah melimpahkan 20 berkas terkait netralitas ASN.

20 ASN yang sebelumnya dilaporkan dan telah dilimpahkan dinilai memenuhi unsur pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lainnya. Yakni pasal 1 Angka 6 dan Pasal 5 huruf n Angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pelanggaran yang dilakukan oleh 20 ASN itu juga sebagaimana tertuang dalam bentuk Pelanggaran dan Jenis Sanksi Atas Pelanggaran Netralitas Pegawai ASN huruf B Pelanggaran Disiplin angka 12 Lampiran II Keputusan Bersama Menpan RB, Mendagri, Kepala BKN, KASN, dan Ketua Bawaslu Nomor 2 Tahun 2022, Nomor: 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 tahun 2022, Nomor: 30 tahun 2022, Nomor: 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. (614)

3 asn lebong mangkir panggilan bawaslu bergulir ke bkn                            harianbengkuluekspress.id – dari 34 aparatur sipil negara (asn) di lingkup pemerintah kabupaten (pemkab) lebong yang dipanggil badan pengawas pemilu (bawaslu) lebong, ada 3 orang yang tidak hadir alias mangkir. meskipun telah dipanggil sebanyak 2 kali.
para asn tersebut dilaporkan terkait netralitas asn pada pilkada di kabupaten lebong 2024. asn mangkir tersebut segera dilaporkan ke badan kepegawaian negara (bkn).
koordinator divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa bawaslu lebong, acep pebrian utama stp map mengatakan, dari 34 orang yang terdiri dari asn dan 1 kepala desa definitif yang dilaporkan terkait netarlitas, bawaslu telah memanggil pihak terlapor untuk dimintai keterangan.
“dari 34 orang yang dilaporkan, semuanya sudah kita panggil,” katanya, sabtu, 12 oktober 2024.
lanjut acep, dalam pemanggilan pertama hanya ada sebanyak 27 orang yang hadir, sementara 7 orang tidak hadir sehingga dilakukan pemanggilan ke 2.
“dari 7 orang yang dipanggil, hanya 4 orang yang memenuhi panggilan,” jelasnya.
baca juga:siap angkat martabat bengkulu tingkat nasional, sultan pulang bengkulu disambut antusias
baca juga:oknum mahasiswa asal empat lawang kuras isi warung, begini pengakuannya 
masih dijelaskan acep, dalam melakukan pemanggilan, pihaknya hanya memanggil sebanyak 2 kali dan tidak ada panggilan ke 3 atau seterusnya. sementara dalam pemanggilan ke 2 masih ada 3 asn yang tidak memenuhi panggilan tanpa adanya alasan.
“kita memanggil hanya 2 kali dan hadir tidak hadir terlapor tetap kita proses,” ujarnya.
selanjutnya, bawaslu memproses untuk nantinya laporan dan dari hasil pemeriksaan atau klarifikasi dari para terlapor dilimpahkan ke badan kepegawaian negara (bkn).
“dalam waktu dekat ini akan kita limpahkan ke bkn,” tegasnya.
sementara itup, terkait sanksi dari para asn yang melakukan pelanggaran netralitas, yang kewenangan dalam memutuskan nantinya dari bkn. karena dari bawaslu hanya melakukan klarifikasi dari pihak-pihak terlapor untuk para asn.
“jika terbukti bersalah, nanti bkn yang memutuskan sanksinya,” tutupnya.
data terhimpun, terkait netralitas asn dalam pilkada di kabupaten lebong tahun 2024 ini, sebelumnya bawaslu telah melimpahkan 20 berkas terkait netralitas asn. 
20 asn yang sebelumnya dilaporkan dan telah dilimpahkan dinilai memenuhi unsur pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. yakni pasal 1 angka 6 dan pasal 5 huruf n angka 5 peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. 
pelanggaran yang dilakukan oleh 20 asn itu juga sebagaimana tertuang dalam bentuk pelanggaran dan jenis sanksi atas pelanggaran netralitas pegawai asn huruf b pelanggaran disiplin angka 12 lampiran ii keputusan bersama menpan rb, mendagri, kepala bkn, kasn, dan ketua bawaslu nomor 2 tahun 2022, nomor: 800-5474 tahun 2022, nomor 246 tahun 2022, nomor: 30 tahun 2022, nomor: 1447.1/pm.01/k.1/09/2022 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai asn dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. (614)