4 Pimpinan DPRD Provinsi Wajah Baru, Sumardi Ditetapkan Ketua

Reporter: Eko |

Editor: Dendi Supriadi |

Senin , 14 Oct 2024 - 22:10

Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Sumardi melambaikan tangan ke arah wartawan dalam rapat paripurna pengumuman dan penetapan dirinya sebagai calon ketua, bersama wakil-wakil ketua definitif DPRD Provinsi Bengkulu periode 2024-2029, Senin, 14 Oktober 2024.-RIO/BE -

4 pimpinan dprd provinsi wajah baru, sumardi ditetapkan ketua                            harianbengkuluekspress.id  - pimpinan dprd provinsi bengkulu untuk periode 2024 - 2029 ditetapkan dalam sidang paripurna  yang digelar senin, 14 oktober 2024.
adapun nama pimpinan baru tersebut, yakni drs sumardi mm dari daerah pemilihan (dapil) kota bengkulu ditunjuk partai golkar sebagai ketua dprd provinsi bengkulu.
kemudian, suprisman dapil rejang lebong-lebong sebagai wakil ketua (waka) i dari pan. lalu, sonti bakara sh dapil bengkulu utara - bengkulu tengah sebagai waka ii dari pdi perjuangan.
sedangkan waka iii agusriadi ssi msi dapil bengkulu utara-bengkulu tengah mewakili partai gerindra.
sementara pimpinan dewan yang lama, ihsan fajri ssos mm dari pdi-p yang sebelumnya menjadi ketua dprd provinsi, bergeser menjadi ketua fraksi pdi-p. lalu suharto se mba sebelumnya menjadi waka ii dari partai gerindra, bergeser menjadi ketua fraksi partai gerindra.
baca juga:dua tahun korupsi dana desa, kades dan kaur keuangan ditetapkan tersangja langsung ditahan
baca juga:rohidin berhasil tingkatkan harga pertanian, warga kepahiang kompak lanjutkan!kemudian samsu amanah ssos yang sebelumnya menjadi waka i  hanya diberi tugas sebagai ketua sementara dprd provinsi bengkulu.
ketua sementara, samsu amanah mengatakan, dalam sidang paripurna telah dilakukan penetapan usulan pimpinan dprd provinsi bengkulu.
"kita sudah lakukan penetapan unsur pimpinan dprd provinsi, selanjutnya diserahkan ke kementerian dalam negeri (kemendagri)," kata samsu, usai sidang paripurna penetapan unsur pimpinan di gedung dprd provinsi bengkulu, senin, 14 oktober 2024.
samsu mengatakan, nama-nama unsur pimpinan dprd provinsi tersebut dipilih dari hasil keputusan masing-masing empat partai politik (parpol) peraih kursi terbanyak. seperti partai golkar mendapatkan 10 kursi, pan 6 kursi, pdi-p 6 kursi dan partai gerindra 6 kursi.
"nama-nama itu unsur pimpinandipilih dari masing-masing dpp parpol," ujarnya.
menurutnya, unsur pimpinan dewan memang ditentukan oleh dewan pimpinan pusat (dpp) parpol. meski demikian, dpp parpol bisa saja mengubah nama pimpinan dewan tersebut sesuai dengan kebijakan.
"bisa saja dpp mengubah nama pimpinan dewan kapan saja. karena partai di daerah hanya mengikuti keputusan dari dpp," tambah samsu.
di sisi lain, dikirimnya nama-nama unsur pimpinan dprd provinsi ke kemendagri itu, untuk dikeluarkan surat keputusan (sk) pimpinan dewan definitif.
setelah sk keluar, maka unsur pimpinan akan dilantik oleh ketua pengadilan tinggi bengkulu."kalau sk-nya sudah keluar dari kemendagri, penjadwalan pelantikan akan langsung dilakukan," tutur samsu.
sembari menunggu sk dari kemendagri, samsu mengatakan, pihaknya tetap membahas kode etik dewan dan tata tertib (tatib).
"kode etik dan tatib tetap kita bahas," ungkapnya.
di sisi lain, calon ketua dprd provinsi bengkulu, sumardi mengatakan, untuk pelantikan nanti ketua sementara dprd provinsi bengkulu yang menjadwalkan.
"kita pada prinsipnya mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku saja. nanti kalau sk-nya sudah turun, baru dilakukan pelantikan dan kita sebagai calon pimpinan dalam melakukan kerja, tentu mengikuti sumpah pelantikan," ujar sumardi.
sementara itu, sekretaris daerah (sekda) provinsi bengkulu, isnan fajri ssos mkes mengatakan,  dengan adanya pimpinan dewan yang telah definitif, maka tugas dewan bisa dijalankan penuh tanggungjawabnya."tentunya bisa bersinergi dengan pemprov, untuk mempercepat pembangunan bengkulu," terang isnan.
tidak hanya itu, isnan berharap para dewan yang terpilih  bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, kompak, dan produktif. tentunya, sejalan dan bersinergi dengan eksekutif dalam melaksanakan pembahasan legislasi di dprd.
"semua agenda pembahasan di dprd antara legislatif dan eksekutif bisa berjalan lancar, dinamis, dan tepat waktu," tandasnya. (151)