BPKP Awasi Kinerja BUMD, Ini Pernyataan Kepala BPKP Provinsi Bengkulu

Harianbengkuluekspress.id - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengawasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Termasuk, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang memiliki berperan sebagai aktor pertumbuhan perekonomian daerah.

BPKP Awasi Kinerja BUMD Faisal Cahyo Nugroho mengatakan, pentingnya perbaikan tata kelola untuk memaksimalkan kinerja badan usaha milik pemerintah daerah tersebut.

"Tantangan utama yang kita hadapi adalah menjaga akuntabilitas data," terang Faisal, dalam Workshop Penguatan Tata Kelola BUMD, BLUD, dan BUMDes, di  Aula Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu, Selasa 12 November 2024.

Selain itu, menurut Faisal, pengelolaan sumber daya manusia yang belum optimal juga menjadi tantangan BUMD, BLUD dan BUMDes. Termasuk regulasi yang belum memadai juga menjadi tantangan tersendiri.

BACA JUGA:Menyemai Cinta Nabi melalui Lomba Mewarnai Kaligrafi

BACA JUGA:Ketua KPU Dilaporkan Wartawan ke Bawaslu Benteng, Begini Masalahnya

"Regulasi yang belum optimal juga menjadi tantangan," ungkapnya.

Terbatasnya akses pasar juga menjadi hambatan bagi BUMD, BLUD, dan BUMDes dalam mengembangkan usahanya. Maka, menurut Faisal, untuk mengatasi hal ini, BPKP mendorong adanya sinergi antara pemerintah daerah, BUMD, BLUD dan BUMDes untuk membuka peluang pasar yang lebih luas.

"BPKP mendorong adanya pengawasan kolaboratif, kinerja BUMD, BLUD, dan BUMDes dapat ditingkatkan. Sehingga memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan daerah," tambah Faisal.

Lewat upaya yang dilakukan secara bersama itu, menurut Faisal, mampu mendorong perbaikan tata kelola serta mengoptimalkan pengembangan usaha BUMD, BLUD dan BUMDes.

BACA JUGA:Bejat, Ayah Gagahi Anak Kandung di Benteng, Begini Alasannya

"Sehingga bisa lebih berkontribusi pada perekonomian daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)," tegasnya.

Sementara itu, Asisten II Setdaprov Bengkulu RA Denni SH MH  menyoroti lima potensi yang perlu diperhatikan oleh BUMD, BLUD, dan BUMDes. Mulai dari pemahaman demografi, penentuan peluang pasar yang tepat, serta sinergi dengan OPD untuk mendukung program pemerintah.

"Ketika tata kelola BUMD, BLUD, dan BUMDes dapat semakin ditingkatkan. Maka, kedepan mampu memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian daerah, khususnya melalui peningkatan PAD bagi provinsi dan desa," tandas Denni.