Debat Paslon Bupati Benteng, Sempat Memanas Soal Hibah Tornas Kades

Reporter: Bakti Benteng |

Editor: Dendy Supriadi |

Selasa , 12 Nov 2024 - 22:42

Tiga Paslon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah mengikuti debat publik tahap kedua yang diselenggarakan, Senin, 11 November 2024 malam.-RIO/BE -

Harianbengkuluekspress.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) kembali menggelar debat antar Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Benteng, di Mercure Hotel pada Senin, 11 November 2024 malam.

Debat ini dihadiri oleh 3 (tiga) Paslon Bupati dan Wakil Bupati Benteng periode 2024-2029, yakni Paslon nomor urut 1, Drs Rachmat Riyanto ST MAP dan Tarmizi SSos, Paslon nomor urut 2, Evi Susanti SIP MAP dan Rico Zaryan Saputra SE serta Paslon nomor urut 3, H Sri Budiman SE dan Septi Peryadi STP MAP.

Mengawali debat, masing-masing Paslon menyampaikan beberapa program unggulan yang akan direalisasikan apabila terpilih nanti.

Hanya saja, suasana di lokasi debat sempat memanas saat sesi tanya jawab antar Paslon.

Calon Bupati nomor urut 2, Evi Susanti mengkritik program Pemerintah Daerah (Pemda) Benteng disaat Calon Bupati nomor urut 1, Rachmat Riyanto masih menjabat Sekretaris Daerah (Sekda).

Yaitu, hibah motor dinas (tornas) kepada seluruh kepala desa (Kades) di wilayah Kabupaten Benteng yang menimbulkan permasalahan sampai akhirnya dilirik aparat penegak hukum (APH).

Pemberian hibah Tornas dari Pemerintah Daerah (Pemda) ke Pemerintah Desa (Pemdes) diduga menyalahi aturan sehingga menyebabkan para Kades menjadi repot.

"Kenapa ini hal itu bisa terjadi? Ini salah dalam mengambil kebijakan. Akibatnya, para Kades berjuang sendiri menyelesaikan permasalahan ini atas kesalahan administrasi yang dilakukan. Selaku jenderalnya birokrasi saat itu, apa yang anda lakukan?," tanya Evi kepada Rachmat Riyanto.

Pertanyaan yang disampaikan Evi ini juga menjadi bahan kritik dari Calon Wakil Bupati dari nomor urut 3, Septi Peryadi.

Septi menyayangkan hal ini bisa terjadi. Semestinya, terang Septi, Pemda Benteng harus melakukan konsultasi hukum terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Jangan sampai, niat dan tujuan yang baik menyebabkan permasalahan di kemudian hari.

"Jika terpilih nantinya, kami akan lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan," pungkas Rachmat.

Sementara itu, Calon Bupati nomor urut 1, Rachmat Riyanto membenarkan adanya aturan yang tak memperbolehkan adanya hibah kendaraan dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Desa.

debat paslon bupati benteng, sempat memanas soal hibah tornas kades                            harianbengkuluekspress.id -  komisi pemilihan umum (kpu) kabupaten bengkulu tengah (benteng) kembali menggelar debat antar pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati benteng, di mercure hotel pada senin, 11 november 2024 malam. 
debat ini dihadiri oleh 3 (tiga) paslon bupati dan wakil bupati benteng periode 2024-2029, yakni paslon nomor urut 1, drs rachmat riyanto st map dan tarmizi ssos, paslon nomor urut 2, evi susanti sip map dan rico zaryan saputra  se serta paslon nomor urut 3, h sri budiman se dan septi peryadi stp map.
mengawali debat, masing-masing paslon menyampaikan beberapa program unggulan yang akan direalisasikan apabila terpilih nanti.
hanya saja, suasana di lokasi debat sempat memanas saat sesi tanya jawab antar paslon.
baca juga:warga antusias siap menangkan paslon nomor 1, sebut disuka pemimpin ideal untuk kota bengkulu
baca juga:17 ormas di kota bengkulu bersatu dukung disuka, berikut daftarnya
calon bupati nomor urut 2, evi susanti mengkritik program pemerintah daerah (pemda) benteng disaat calon bupati nomor urut 1, rachmat riyanto masih menjabat sekretaris daerah (sekda).
yaitu, hibah motor dinas (tornas) kepada seluruh kepala desa (kades) di wilayah kabupaten benteng yang menimbulkan permasalahan sampai akhirnya dilirik aparat penegak hukum (aph).
pemberian hibah tornas dari pemerintah daerah (pemda) ke pemerintah desa (pemdes) diduga menyalahi aturan sehingga menyebabkan para kades menjadi repot.
"kenapa ini hal itu bisa terjadi? ini salah dalam mengambil kebijakan. akibatnya, para kades berjuang sendiri menyelesaikan permasalahan ini atas kesalahan administrasi yang dilakukan. selaku jenderalnya birokrasi saat itu, apa yang anda lakukan?," tanya evi kepada rachmat riyanto.
pertanyaan yang disampaikan evi ini juga menjadi bahan kritik dari calon wakil bupati dari nomor urut 3, septi peryadi. 
septi menyayangkan hal ini bisa terjadi. semestinya, terang septi, pemda benteng harus melakukan konsultasi hukum terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. jangan sampai, niat dan tujuan yang baik menyebabkan permasalahan di kemudian hari.
"jika terpilih nantinya, kami akan lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan," pungkas rachmat.
sementara itu, calon bupati nomor urut 1, rachmat riyanto membenarkan adanya aturan yang tak memperbolehkan adanya hibah kendaraan dari pemerintah daerah ke pemerintah desa.
"hibah tornas ke kades merupakan bentuk kepedulian pemda. ini hanya administrasi dan sampai saat ini tornas tetap boleh digunakan," demikian rachmat.
 
//sepakat optimalkan pelayanan publik
meskipun sempat memanas, pelaksanaan debat berlangsung aman dan kondusif dengan mengusung tema "aksesbilitas peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang responsif".
masing-masing paslon menyampaikan beberapa program unggulan yang berkaitan dengan optimalisasi pelayanan publik di wilayah kabupaten benteng.
dalam kesempatan itu, calon bupati nomor urut 1, rachmat riyanto mengaku akan melakukan mengoptimalisasi layanan di mall pelayanan publik (mpp) di kabupaten benteng. baik layanan secara manual maupun pelayanan secara online melalui portal digital mpp benteng.
"optimalisasi layanan mpp akan menjadi program utama. di samping itu, kapasitas sdm yang bertugas juga akan kita tingkatkan agar semua keluhan bisa  terselesaikan dengan baik. mpp merupakan salah satu ikon di kabupaten benteng," ungkap rachmat.
senada, calon bupati nomor urut 2, evi susanti juga menyampaikan hal yang sama. disamping optimalisasi pelayanan mpp, evi mengaku akan meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik yang sampai saat ini dinilai belum maksimal.
"pengadaan alat rekam ktp-el akan kami laksanakan karena alat rekam yang ada sering mengalami kerusakan. kami juga akan mendorong percepatan pembentukan pengadilan negeri (pn) dan pengadilan agama kabupaten benteng. sehinga, masyarakat tak perlu bolak-balik ke kabupaten bengkulu utara," papar evi.
di sisi lain, calon wakil bupati benteng nomor urut 3, septi peryadi mengungkapkan, pelayanan di mpp benteng masih seringkali dikeluhkan masyarakat. 
sebab, ada beberapa pelayanan yang belum bisa dituntaskan di mpp dan terpaksa diproses di masing-masing kantor organisasi perangkat daerah (opd) teknis.(135)