DPD RI Bentuk Pansus Judi Online, Sultan : Kalau Ada Anggota Saya Yang Terlibat, Usut

Reporter: Endang |

Editor: Endang S |

Jumat , 15 Nov 2024 - 16:29

Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin-istimewa/bengkuluekspress-

Harianbengkuluekspress.id- Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan digital (Komodigi) serta Polri berupaya untuk memblokir situs-situs judi online.

Pihaknyapun menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas perjudian online termasuk pejabat negara.

Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin telah menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk membantu memberantas perjudian daring.

Hal tersebut disampaikan Sultan di gedung DPR / MPR pada Jumat 15 November 2024 saat menjawab pertanyaan wartawan apakah ada anggota DPD yang terlibat dalam perjudian daring.

"Saya sih kalau ada anggota saya yang terlibat, usut. Enggak ada urusan. Saya punya fungsi pengawasan yang melekat dikonstitusi. Saya bisa saja buat pansus ini." kata Sultan.

Dia mengklaim bahwa pejabat negara akan membantu memberantas perjudian online bahkan jika mereka terlibat dalam kasus untuk mewujudkan Emas Indonesia 2045.

"Kita hanya perlu bersih-bersih. Saya setuju dengan Pak Prabowo. Kami beralih dari yang lama ke yang baru. Kami sedang mempersiapkan Indonesia Gold 2045. Kita bersih-bersih. Negara membutuhkan uang. Jadi proses transisi ini, kita harus menjalaninya dengan baik. Itu tidak benar, dibenerin," katanya.

Belakangan, mantan Menteri Penerangan dan Komunikasi (Menkominfo) Budie Arie, Sultan menyebutkan keterlibatannya dalam kasus judi online, pihaknya mengaku mendukung pemeriksaaan jika ada perintah dari presiden.

"Saya sinyal dari Kepala negara. Jika kepala negara pimpin itu bersih, sekarang itu beliayu dalam on fire, semangat membangun bangsa dan ketulusannya. Saya bilang why not? " ujarnya menambahkan.

Meski demikian, dia mengimbau masyarakat dan pemerintah untuk tidak langsung mempercayai apa yang diyakini benar sebelum pemeriksaan dilakukan.

"Tapi tetap kita tidak boleh juga menjustifikasi ini itu. Ini adalah era terbuka. Transparansi adalah kata kuncinya. Kita tidak bisa lagi percaya, begitulah kita tidak bisa lagi melakukannya," tutupnya. (**)

dpd ri bentuk pansus judi online, sultan : kalau ada anggota saya yang terlibat, usut                            harianbengkuluekspress.id- pemerintah indonesia melalui kementerian komunikasi dan  digital (komodigi) serta polri berupaya untuk memblokir situs-situs judi online.
pihaknyapun menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas perjudian online termasuk pejabat negara.  
ketua dpd ri, sultan bachtiar najamudin telah menyetujui pembentukan panitia khusus (pansus) untuk membantu memberantas perjudian daring.
hal tersebut disampaikan sultan di gedung dpr / mpr pada jumat  15 november 2024 saat  menjawab pertanyaan wartawan apakah ada anggota dpd yang terlibat dalam perjudian daring.
"saya sih kalau ada anggota saya yang terlibat, usut. enggak ada urusan. saya punya fungsi pengawasan yang melekat dikonstitusi. saya bisa saja buat pansus ini." kata sultan. 
dia mengklaim bahwa pejabat negara akan membantu memberantas perjudian online bahkan jika mereka terlibat dalam kasus untuk mewujudkan emas indonesia 2045.
baca juga:dinilai efektif membentuk karakter, mendikdasmen menghidupkan kembali pramuka
baca juga:mulai 1 januari 2025, ppn jadi 12 persen, ada sejumlah barang tidak terkena, berikut daftarnya
"kita hanya perlu bersih-bersih. saya setuju dengan pak prabowo. kami beralih dari yang lama ke yang baru. kami sedang mempersiapkan indonesia gold 2045. kita bersih-bersih. negara membutuhkan uang. jadi proses transisi ini, kita harus menjalaninya dengan baik. itu tidak benar, dibenerin," katanya.
belakangan, mantan menteri penerangan dan komunikasi (menkominfo) budie arie, sultan menyebutkan keterlibatannya dalam kasus judi online, pihaknya mengaku mendukung pemeriksaaan jika ada perintah dari presiden.
"saya sinyal dari kepala negara. jika kepala negara pimpin itu bersih, sekarang itu beliayu dalam on fire, semangat membangun  bangsa  dan ketulusannya. saya bilang why not? " ujarnya menambahkan.
meski demikian, dia mengimbau masyarakat dan pemerintah untuk tidak langsung mempercayai apa yang diyakini benar sebelum pemeriksaan dilakukan.
"tapi tetap  kita  tidak boleh juga menjustifikasi ini itu. ini adalah era terbuka. transparansi adalah kata kuncinya. kita tidak bisa lagi percaya, begitulah kita tidak bisa lagi melakukannya," tutupnya. (**)

Tag

Share