Baru 116 Desa/Kelurahan di Provinsi Bengkulu Sadar Hukum, Begini Penjelasan Plt Gubernur

Reporter: Eko |

Editor: Dendy Supriadi |

Kamis , 05 Dec 2024 - 21:11

Kanwil Kemenkumham Bengkulu mengukuhkan 43 desa/kelurahan binaan menuju Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Provinsi Bengkulu di Balai Raya Semarak Bengkulu, Kamis, 5 Desember 2024.-IST/BE-

Santosa mengatakan, piagam pengukuhan telah diterima oleh kepala desa dan lurah dari 4 kabupaten dan 1 kota. Rinciannya, 12 lurah di Kota Bengkulu, enam kepala desa dan lurah di Kabupaten Lebong.

Kemudian, 11 kepala desa di Kabupaten Bengkulu Selatan, 11 kepala desa di Kabupaten Seluma, dan tiga kepala desa di Kabupaten Rejang Lebong.

"Saya percaya bahwa terbentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum ini dapat mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dan berbudaya hukum," ujar Santosa.

Program Desa/Kelurahan Sadar Hukum adalah inisiatif berkelanjutan untuk membangun kesadaran hukum masyarakat. Kolaborasi antara instansi pemerintah dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program ini.

"Kita juga akan memberikan Penghargaan Anubhawa Sasana desa dan kelurahaan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 mendatang," tandasnya. (151/prw)

Daftar Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Dikukuhkan 2024:

Kota Bengkulu

1. Kelurahan Bentiring Permai

2. Kelurahan Sidomulyo

3. Kelurahan Dusun Besar

4. Kelurahan Padang Jati

5. Kelurahan Timur Indah

6. Kelurahan Jalan Gedang

baru 116 desa/kelurahan di provinsi bengkulu sadar hukum, begini penjelasan plt gubernur                            harianbengkuluekspress.id - provinsi bengkulu memiliki 1.514 desa dan kelurahan. dari ribuan desa dan kelurahaan itu, baru 116 yang resmi menyandang status sadar hukum.
dari 116 desa yang telah dikukuhkan sebagai desa/kelurahan sadar hukum, 73 desa/kelurahan telah diresmikan oleh menteri hukum dan ham ri pada tahun 2013. 
sementara 43 desa/kelurahan lainnya telah dikukuhkan oleh kepala kantor wilayah kementerian hukum dan ham bengkulu, santosa sh mh di balai raya semarak bengkulu, kamis 5 desember 2024.
pelaksana tugas (plt) gubernur bengkulu, dr h rosjonsyah mengatakan, peningkatan jumlah desa/kelurahan sadar hukum memerlukan usaha terus-menerus untuk menyebarluaskan pengetahuan hukum.
"hal ini penting karena tidak semua orang secara otomatis memahami hukum," tegas rosjonsyah saat menghadiri pengukuhan desa/kelurahan sadar hukum.
rosjonsyah menjelaskan, desa/kelurahan sadar hukum menjadi penting untuk digencarkan. agar semakin banyak masyarakat yang memahami dan menghormati hukum.
baca juga:kpu bs rampungkan pleno, gusnan - ii sumirat suara terbanyak
baca juga:tertipu jual beli tanah warga bengkulu rp 250 juta, di sini lokasi tanah yang dibeli korban
sebab, kesadaran hukum dapat tercermin dari tingkat kepatuhan terhadap aturan hukum, yang menjadi kunci terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, tertib, dan damai.
"kesadaran hukum juga berimplikasi pada kualitas kehidupan masyarakat, baik dalam konteks lokal maupun nasional," tuturnya.
rosjonsyah mengatakan, desa/kelurahan sebagai unit pemerintahan yang langsung berhadapan dengan dinamika masyarakat. sehingga, perlu memiliki kemampuan memimpin warga, termasuk dalam menghadapi berbagai permasalahan hukum.
"kita menyadari bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat adalah modal penting bagi pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan global. sebab, daerah dengan tingkat kesadaran hukum yang tinggi akan mendukung iklim investasi dan kelancaran roda pemerintahan," bebernya.
sementara itu, kepala kantor wilayah kementerian hukum dan ham bengkulu, santosa mengatakan, penetapan desa/kelurahan sadar hukum itu merupakan bagian dari upaya bersama dalam memperkuat eksistensi indonesia sebagai negara hukum.
"desa/kelurahan sadar hukum di provinsi bengkulu ini telah melalui proses verifikasi oleh badan pembinaan hukum nasional (bphn) kemenkumham ri," jelas santosa.
santosa mengatakan, piagam pengukuhan telah diterima oleh kepala desa dan lurah dari 4 kabupaten dan 1 kota. rinciannya, 12 lurah di kota bengkulu, enam kepala desa dan lurah di kabupaten lebong.
kemudian, 11 kepala desa di kabupaten bengkulu selatan, 11 kepala desa di kabupaten seluma, dan tiga kepala desa di kabupaten rejang lebong.
"saya percaya bahwa terbentuknya desa/kelurahan sadar hukum ini dapat mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dan berbudaya hukum," ujar santosa.
program desa/kelurahan sadar hukum adalah inisiatif berkelanjutan untuk membangun kesadaran hukum masyarakat. kolaborasi antara instansi pemerintah dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program ini.
"kita juga akan memberikan penghargaan anubhawa sasana desa dan kelurahaan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 mendatang," tandasnya. (151/prw)
 
 
daftar desa/kelurahan sadar hukum yang dikukuhkan 2024:
kota bengkulu
1. kelurahan bentiring permai
2. kelurahan sidomulyo
3. kelurahan dusun besar
4. kelurahan padang jati
5. kelurahan timur indah
6. kelurahan jalan gedang
7. kelurahan lingkar barat
8. kelurahan lingkar timur
9. kelurahan padang harapan
10. kelurahan kandang limun
11. kelurahan kebun tebeng
12. kelurahan tanah patah
 
kabupaten lebong
1. desa nangai tayau i
2. kelurahan pasar muara aman
3. desa daneu
4. kelurahan amen
5. kelurahan tanjung agung
6. kelurahan embong panjang
 
kabupaten bengkulu selatan
1. desa simpang pino
2. desa tungkal i
3. desa lubuk sirih ilir
4. desa batu kuning
5. desa batu bandung
6. desa pagar dewa
7. desa babatan ulu
8. desa talang indah
9. desa telaga dalam
10. desa keban jati
11. desa tanjung alam
 
kabupaten seluma
1. kelurahan puguk
2. kelurahan dermayu
3. desa lokasi baru
4. desa tanjung agung
5. kelurahan lubuk kebur
6. desa talang tinggi
7. desa tenangan
8. desa tangga batu
9. kelurahan pasar tais
10. desa sidosari
11. desa sido luhur
 
kabupaten rejang lebong
1. desa watas marga
2. desa suban ayam
3. desa bandung marga