Pemprov Bengkulu Komitmen Perangi Korupsi, Plt Gubernur Rosjonsyah Tegaskan Ini

Harianbengkuluekspress.id  - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu berkomitmen untuk memerangi tindak pidana korupsi. Hal ini menyusul rendahnya angka Monitoring Center for Prevention (MCP) di Provinsi Bengkulu yang masih berada di angka 72. 

Angka ini jauh di bawah standar ideal yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebesar 90.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu, Dr H Rosjonsyah mengatakan Pemprov Bengkulu akan terus berupaya  untuk meningkatkan nilai MCP, guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

"Perlu komitmen bersama, untuk memperbaiki stuasi ini," terang Rosjonsyah usai mengikuti puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 secara daring dari Ruang Kerja Wakil Gubernur Bengkulu, Senin, 9 Desember 2024.

BACA JUGA:Stasiun Pemantau Laut Segera Dibangun, Pemprov Bengkulu Hibahkan Lahan 3 Ha ke Bakamla RI

BACA JUGA:Tekuk Myanmar 1:0, Timnas Indonesia Optimis Melaju ke Semi Final Piala AFF 2024

Dijelaskannya, posisi Bengkulu yang saat ini berada dalam zona merah dugaan tindak pidana korupsi. Kondisi ini harus segera diatasi lewat komitmen bersama.  Termasuk peningkatan pengawasan, transparansi, hingga partisipasi masyarakat

"Kita harus bekerja lebih keras lagi untuk meningkatkan nilai MCP," tuturnya.

Melalui Hakordia 2024, lanjut Rosjonsyah, menjadi momen penting bagi Indonesia, termasuk Provinsi Bengkulu untuk memperkuat langkah nyata dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di berbagai sektor.

"Maka kepada seluruh pemangku kepentingan di daerah untuk bersatu dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih," beber Rosjonsyah.

Menurutnya, Hakordia harus dimanfaatkan sebagai peluang untuk melakukan pembenahan menyeluruh demi perubahan ke arah yang lebih baik.

"Kita perlu melakukan pembenahan secara serius. Saya, sebagai Plt Gubernur Bengkulu ingin menjadikan Hakordia ini sebagai momentum penting untuk memperkuat upaya menekan angka korupsi di Bengkulu," ujar Rosjonsyah.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Budi Gunawan menegaskan, korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menghambat pembangunan. Maka pentingnya upaya pemberantasan korupsi yang menyeluruh, sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

"Pemberantasan korupsi harus dilakukan mulai dari pemerintah pusat hingga ke tingkat desa atau kelurahan," ungkap Budi saat membuka peringatan Hakordia 2024.