Percepat Realisasi Anggaran, DIPA Tembus Segini

Reporter: Eko Putra |

Editor: Haijir |

Jumat , 01 Dec 2023 - 22:19

RIO/BE Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah didampingi Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu Bayu Andri Prasetya menyerahkan penghargaan LKPD terbaik Treasury Award dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu kepada Pemprov Bengkulu yang diwak--

percepat realisasi anggaran, dipa tembus segini                            bengkulu, be - daftar isian pelaksanaan anggaran (dipa) dan daftar alokasi transfer keuangan daerah provinsi bengkulu tembus rp 16,08 triliun. alokasi apbn ke bengkulu itu, meningkat rp 1,36 triliun atau 9,24 persen dari pagu awal tahun 2023 sebesar rp 14,72 triliun.
total alokasi tersebut terbagi atas belanja pemerintah pusat ke kementerian/lembaga di bengkulu sebesar rp 5,22 triliun dan tkd ke pemprov dan pemda kabupaten/kota sebesar rp 10,86 triliun.
gubernur bengkulu prof h rohidin mersyah mengatakan, anggaran transfer dari pemerintah pusat itu, harus segera direalisasikan oleh pemerintah daerah dan kementerian lembaga di provinsi bengkulu.
"segara percepat realisasinya," terang rohidin, usai penyerahaan dipa dan alokasi tkd provinsi bengkulu tahun 2024, di gedung daerah provinsi bengkulu, jumat (1/12).
dijelaskannya, jika belajar dari tahun-tahun sebelumnya, realisasi anggaran tersebut terkesan lama. padahal mulai 1 januari 2024 itu, sudah bisa direalisasikan anggarannya. namun nyatanya, realisasinya baru dimulai setelah awal tahun.
"memang kita lihat, terkadang lama membelanjakannya," tuturnya.
rohidin mengatakan, saat ini sistem pemerintahaan, telah berbasis elektronik. artinya, melalui sistem tersebut kinerja pemerintah bisa berjalan cepat, akuntabel dan transparan.
"jika perlu semua pejabat pegang kartu kredit, sampai lingkungan staf. jangan lagi menyimpan uang di laci," tambah rohidin.
untuk merealisasikan program kegiatan, menurut rohidin, saat ini sudah menggunakan sistem e-katalog. sistem tersebut, tidak lagi harus melakukan lelang yang membutuhkan waktu lama. bahkan, kegiatan infrastruktur itu, juga sudah bisa menggunakan sistem e-katalog.
"lelangnya bisa cepat menggunakan e-katalog. dimanapun, kapanpun, sudah bisa proses lelang lewat e-katalog," bebernya.
disamping itu, rohidin juga meminta pemerintah daerah mendapatkan pendampingan dari aparat penegak hukum (aph). ketika mendapatkan keraguan dalam merealisasikan anggaran, bisa berkonsultasi dengan aph.
"kalau ragu, silahkan diskusikan dengan aph. aph bisa lakukan pendampingan," tutur rohidin.
paliang penting, menurut rohidin, pemerintah juga merangkul media masa atua pers. agar, media bisa menyampaikan informasi kegiatan pemerintah kepada publik.
"ajak teman-teman media, untuk memberikan informasi positif," tegasnya.
tidak hanya dari sisi sistem pemerintah, rohidin juga menekankan kepada pemerintah daerah, untuk segera menentukan pejabat bendahara keuangan, hingga pejabat pelaksana teknis kegiatan (pptk).
karena selama ini, pejabat bendahara keuangan dan pptk itu, baru ditetapkan bulan maret maupun april. sehingga realisasi anggaran, menjadi terhabat.
"ini penting. karena pejabat bendahara keuangan hingga pptk itu penentu meralisasikan anggaran. kalau terlambat, maka akan terlabat juga anggarannya dibelanjakan," ungkap rohidin.
atas hal tersebut, rohidin meminta pemprov maupun pemda kabupaten/kota, sudah menentukan pejabat bendahara keuangan hingga pptk pada bulan desember ini. sehingga pada januari itu, kegiatan sudah berjalan dan bisa dilakukan pencairan anggaran.
"saya minta, segera bentuk tim, untuk menentukan pejabat bendahara keuangan hingga pppk pada desember ini. jadi bulan januari itu, sudah running anggarannya," ungkapnya.
di sisi lain, rohidin mengatakan, pada tahun 2024 itu, dinamika sosial kemasyarakat akan sangat dinamis. sebab, ada pemilu yang dilakukan 2 kali dalam satu tahun. baik itu, pileg berbarengan pilres dan pilkada.
jika terlena, realisasi anggaran bisa saja tekendala. karena waktunya, sangat berdekatan.
"jangan sampai rp 16 triliun itu tidak direalisasikan. kalau tidak direalisasikan, bisa ditarik lagi oleh pemerintah pusat," tegas rohidin.
sementara itu, kepala kantor wilayah direktorat jenderal perbendaharaan (djpb) provinsi bengkulu bayu andy prasetya se msi mengatakan, dipa kementerian/lembaga serta daftar alokasi tkd di wilayah provinsi bengkulu tahun 2024 mencapai rp 16,08 triliun.
peningkatan pagu belanja satker pemerintah pusat pada tahun 2024 sebesar 13,18 persen akan diprioritaskan
untuk kegiatan perbaikan kualitas sdm, penuntasan infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau, reformasi birokrasi dan aparatur negara, serta pelaksanaan pemilu dan dukungan untuk pilkada.
"tidak menutup kemungkinan, pagu anggaran pada awal tahun 2024 akan berubah seiring dengan kinerja fiskal dan pertumbuhan ekonomi," ujar bayu.
bayu mengatakan, terjadinya peningkatan tkd, itu untuk prioritaskan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) daerah terutama guru dan tenaga kesehatan.
lalu peningkatan pelayanan publik di daerah, dukungan pendanaan bagi operasional sekolah, dukungan pendanaan bagi pendidikan anak usia dini (paud) dan pendidikan kesetaraan, serta penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting.
"kita minta, realisasi dipa dan tkd ini bisa berjalan cepat," pungkasnya.
dalam penyerahaan dipa dan alokasi tkd tahun 2024 itu, provinsi bengkulu menjadi provinsi pertama di indonesia mendapatkan anggaran pusat. setelah bengkulu akan disusul jawa barat dan provinsi lain ikut menyusul.
pada penyerahaan dipa dan alokasi tkd tahun 2024 tersebut, djpb provinsi bengkulu juga memberikan penghargaan pada kategori awardee tahun anggaran 2023. (151)
 
alokasi tkd provinsi bengkulu 2024
 
pemda pagu
pemprov bengkulu rp 2,005 triliun
bengkulu utara rp 1,224 triliun
bengkulu selatan rp 932,22 miliar
rejang lebong rp 953,70 miliar
seluma rp 978,25 miliar
kaur rp 850,26 miliar
mukomuko rp 858,14   miliar
lebong rp 666,56 miliar
kepahiang rp 694,47 miliar
bengkulu tengah rp 734,04 miliar
kota bengkulu rp 960,98 miliar
total rp 10,858 triliun
 
 
kategori awardee ta 2023:
 
1. kinerja pelaksanaan anggaran menuju cashless society
- badan pengawasan keuangan dan pembangunan
- polda bengkulu
- kementerian pupr - bina marga
 
2. kualitas laporan uappa-w
- polda bengkulu
- kementerian hukum dan ham
- balai wilayah sungai sumatera vii
 
3. kinerja penyaluran kredit program dan pengelolaan aplikasi sikp
- kabupaten mukomuko
- kabupaten bengkulu selatan
- kota bengkulu
 
4. kualitas lkpd
- pemerintah provinsi bengkulu
- pemerintah kabupaten kepahiang
- pemerintah kabupaten rejang lebong  
 
5. kinerja penyaluran tkd
- kabupaten bengkulu tengah
- kabupaten bengkulu selatan
- kabupaten kaur
 
6. pemda kategori keaktifan dalam menyampaikan peluang investasi daerah
- kabupaten bengkulu utara
- kabupaten lebong
- kabupaten seluma