Nasib Ribuan Honorer di Kepahiang Belum Jelas, Ini Penyebabnya
Wawancara anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Kepahiang, Anudin terkait masalah honorer. -Doni/BE -
harianbengkuluekspress.id - Sejak berakhirnya kontrak tenaga honorer di Kabupaten Kepahiang terhitung sejak 31 Desember 2024 lalu. Saat ini ribuan tenaga honorer di lingkungan Pemkab Kepahiang menanti kejelasan nasib, apakah akan di pekerjakan kembali atau tidak. Pasalnya, ditengah ketidak pastian nasib mereka, terdapat isu-isu miring semakin kencang berhembus khususnya dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang. Isu miring tersebut bahkan sangat mengganggu kenyamanan para honorer yang sudah bertahun-tahun mengabdikan diri sebagai honorer disemua OPD. Ketakutan para honorer itu diungkapkan Anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Kepahiang, Anudin SSos.
"Honorer itu penting, karena berdasarkan kebutuhan OPD. Jadi, pemerintah harus bisa mengambil keputusan yang jelas akan persoalan honorer, " tegas Anudin SSos, Senin 6 Januari 2024.
Selama ini menurut Anudin, kinerja para honorer sangat membantu Pemkab Kepahiang, terkhusus disetiap OPD diantaranya Satpol PP dan PBK, BPBD dan RSUD Kepahiang yang banyak menggunakan jasa honorer dalam melaksanakan pelayanan publik.
"Pemerintah harus mempertahankan honorer yang sudah mengabdi selama ini," sebutnya.
BACA JUGA:Berkas Korupsi DD Suro Bali Dilimpahkan ke Jaksa, Begini Tahapan Selanjutnya
BACA JUGA:Proyek Mangkrak Desa Tanjung Alam Diusut, Inspektorat akan Gandeng Penegak Hukum
Ditegaskan Anudin, wakil rakyat atau DPRD Kabupaten Kepahiang sudah mengalokasi anggaran untuk gaji honorer dalam APBD Kabupaten Kepahiang tahun 2025 mencapai Rp 19 miliar. Sehingga dengan alokasi tersebut Pemkab Kepahiang harusnya kembali dapat mengangkat honorer di tahun ini.
"Tentunya dengan alokasi anggaran yang tersedia tidak mengakomodir keseluruhan, tapi alokasi gaji honorer sudah dianggarkan," tegasnya. (doni)