Seluruh Honorer Dihapus, Masa Kerja di Bawah 2 Tahun Bakal Dirumahkan

Reporter: Eko |

Editor: Dendi S |

Rabu , 08 Jan 2025 - 21:44

Pemprov Bengkulu tahun 2025 secara resmi menghapuskan tenaga honorer sebagai upaya penataan tenaga non Aparatur Sipil Negara (ASN).-RIO/BE -

"Selain yang terdata itu, tidak ada lagi yang berstatus tenaga honorer tahun ini," ujar Gunawan.

Diketahui, Pemprov sendiri memiliki honorer sekitar 4 ribu lebih yang belum terdata di BKN. Menurut Gunawan, bagi tenaga honorer yang tidak terdata di BKN, tidak bisa diangkat menjadi PPPK paruh waktu. Untuk menyelesaikan masalah itu, tahun 2024 juga telah dibuka seleksi PPPK gelombang kedua.

Pendaftaran yang akan ditutup pada 15 Januari 2025 ini, dikhususkan untuk honorer yang telah mengabdi lebih 2 tahun di pemprov. Termasuk lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk Formasi Guru di Instansi Daerah.

"Pendaftaran PPPK gelombang kedua ini, silahkan bagi tenaga honorer yang tidak terdata untuk ikut seleksi," jelasnya.

Bagi honorer yang tidak lolos seleksi PPPK gelombang kedua, atau tidak bisa mendaftar karena tidak sampai 2 tahun bekerja, maka akan tetap dirumahkan atau diberhentikan dari pekerjaannya selama ini.

Sebab, pemerintah pusat telah tegas, tahun 2025 tidak ada lagi pegawai pemerintah berstatus honorer.

"Kalau tidak cukup 2 tahun, ya di luar itu. Artinya yang bersangkutan tidak masuk dalam kriteria menjadi PPPK," tandas Gunawan. (151)

seluruh honorer dihapus, masa kerja di bawah 2 tahun bakal dirumahkan                            harianbengkuluekspress.id - pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu tahun ini secara resmi menghapus tenaga honorer. keputusan tersebut diambil sebagai upaya penataan tenaga non aparatur sipil negara (asn).
penghapusan tenaga honorer mulai awal tahun 2025 ini, telah diatur dalam  undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang asn.
pelaksana tugas (plt) gubernur bengkulu, dr h rosjonsyah mengatakan penghapusan tenaga honorer itu tidak hanya berlaku di pemprov, namun juga di pemerintah kabupaten/kota di provinsi bengkulu.
"mulai tahun 2025, tidak akan ada lagi pegawai pemerintah yang berstatus honorer,"  kata rosjonsyah usai rapat penyelesaian penataan tenaga non-asn bersama  menteri dalam negeri, menteri panrb, dan kepala bkn melalui virtual meeting,  di ruang kerja gubernur bengkulu, rabu, 8 januari 2025.
di lingkungan opd pemprov bengkulu, tenaga honorer yang tercatat di aplikasi sistem pengolahan non-asn (sinona)  badan kepegawaian nasional (bkn) tahun 2024 ada sebanyak  4.813 orang. 
baca juga:ini motif pembunuhan sadis di kaur, pelaku takut ketahuan mencuri motor korban
baca juga:pjs kades dan sekdes di lebong mundur, ini penyebabnya
dari jumlah tersebut, sebanyak  1.200 tenaga honorer telah diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk). tahun 2024, pemprov juga mendapatkan 600 formasi pppk, untuk diisi dari sisa tenaga honorer yang belum menjadi pppk.
"yang telah lolos, honorer akan diangkat menjadi pppk penuh waktu," tuturnya.
sementara bagi tenaga honorer yang terdata di aplikasi sinona bkn, tapi belum lolos seleksi pppk akan diangkat menjadi pppk paruh waktu. menurut rosjonsyah, langkah itu untuk menghindari pemutusan hubungan kerja (phk) atas penghapusan tenaga honorer.
pppk paruh waktu berbeda dengan pppk penuh waktu. dari sisi gaji, pppk paruh waktu lebih kecil pendapatannya dibanding pppk penuh waktu. sebab, kerja pppk paruh waktu itu mendapatkan penyesuaian waktu kerja, tugas, bidang, dan wewenang.  
contoh pppk paruh waktu adalah petugas kebersihan. dari sisi kerja, petugas kebersihan tidak bekerja dari pagi hingga sore hari. hanya bekerja beberapa jam saja.
"bagi yang belum lolos akan kita usulkan menjadi pppk paruh waktu," tambah rosjonsyah.
sementara itu, kepala badan kepegawaian daerah (bkd) provinsi bengkulu,  gunawan suryadi ssos map mengatakan,  tenaga honorer yang diangkat menjadi pppk paruh waktu itu hanya ter data di aplikasi sinona bkn dan tidak lolos seleksi pppk yang telah digelar tahun 2024.
"selain yang terdata  itu, tidak ada lagi yang berstatus tenaga honorer tahun ini," ujar gunawan.
diketahui,  pemprov sendiri memiliki honorer  sekitar 4 ribu lebih yang belum terdata di  bkn. menurut gunawan, bagi tenaga honorer yang tidak terdata di bkn, tidak bisa diangkat menjadi pppk paruh waktu. untuk menyelesaikan masalah itu, tahun 2024 juga telah dibuka seleksi pppk gelombang kedua.
pendaftaran yang akan ditutup pada 15 januari 2025 ini, dikhususkan untuk honorer yang telah mengabdi lebih 2 tahun di pemprov.  termasuk lulusan pendidikan profesi guru (ppg) untuk formasi guru di instansi daerah.
"pendaftaran pppk gelombang kedua ini, silahkan bagi tenaga honorer yang tidak terdata untuk ikut seleksi," jelasnya.
bagi honorer yang tidak lolos seleksi pppk gelombang kedua, atau tidak bisa mendaftar karena tidak sampai 2 tahun bekerja, maka akan tetap dirumahkan atau diberhentikan dari pekerjaannya selama ini. 
sebab, pemerintah pusat telah tegas, tahun 2025 tidak ada lagi pegawai pemerintah berstatus honorer.
"kalau tidak cukup 2 tahun, ya di luar itu. artinya yang bersangkutan tidak masuk dalam kriteria menjadi pppk," tandas gunawan.  (151)