Ribuan Honorer Berpeluang Jadi PPPK Penuh Waktu, Ini Dasarnya

Reporter: Rewa |

Editor: Haijir |

Kamis , 16 Jan 2025 - 22:19

RIO/BE Ribuan tenaga honorer di Provinsi Bengkulu saat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Bengkulu, Rabu 15 Januari 2025 lalu.--

"Dengan diangkat menjadi PPPK, kami berharap gaji naik minimal dua kali lipat atau sesuai UMP, yakni Rp2,6 juta," tutupnya.

Sebelumnya, ribuan pegawai honorer menggelar aksi unjuk rasa pada Rabu untuk menuntut pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu.

Ketua Forum Pegawai Tidak Tetap Provinsi Bengkulu, Eflin Suryadi, mengungkapkan terdapat lebih dari 1.300 perwakilan tenaga honorer yang hadir menyampaikan aspirasi.

"Tuntutan utama kami adalah pengangkatan tenaga honorer R2 dan R3 yang sudah masuk database BKN dan telah mengikuti tes tahap pertama menjadi PPPK penuh waktu," kata Eflin.

Ia menjelaskan, jumlah tenaga honorer R2 dan R3 yang belum diangkat mencapai lebih dari 3.000 orang. Rinciannya, tenaga teknis berjumlah 2.203 orang dengan formasi PPPK yang hanya tersedia untuk 100 orang.

Sementara itu, kata dia, tenaga guru berjumlah 1.219 orang dengan formasi 400 orang, serta tenaga kesehatan yang hanya mendapat formasi untuk 100 orang.

"Kami berharap formasi yang disediakan dapat disesuaikan dengan jumlah tenaga honorer yang ada, sehingga tidak ada honorer yang terabaikan," lanjut Eflin.

Eflin, yang telah mengabdi sebagai tenaga honorer selama 14 tahun, juga meminta agar tidak ada kebijakan "merumahkan" pegawai honorer oleh instansi pemerintahan. Pemerintah Provinsi Bengkulu diharapkan segera memberikan solusi atas aspirasi para tenaga honorer, terutama terkait kejelasan pengangkatan PPPK agar kesejahteraan mereka tetap terjamin

"Pemerintah daerah harus mengikuti aturan ketenagakerjaan dan memberikan jaminan pengangkatan bagi pegawai tidak tetap," tutupnya.(Rewa)

ribuan honorer berpeluang   jadi pppk penuh waktu, ini dasarnya                            harianbengkuluekspress.id - ribuan tenaga honorer di provinsi bengkulu berpeluang untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah perjanjian kerja (pppk) penuh waktu.  hal ini tertuang dalam keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kepmenpanrb) nomor 16 tahun 2025 tentang pppk paruh waktu.  
kepala badan kepegawaian daerah (bkd) provinsi bengkulu, gunawan suryadi menjelaskan, masa perjanjian kerja pppk paruh waktu akan ditetapkan setiap satu tahun. sehingga selama satu tahun, kinerja mereka akan dilakukan evaluasi untuk menjadi dasar perpanjangan kontrak atau pengangkatan menjadi pppk penuh waktu.
"setiap tahun dilakukan evaluasi kinerja triwulan dan tahunan. hasil evaluasi ini menjadi dasar perpanjangan kontrak atau pengangkatan menjadi pppk penuh waktu," ujar gunawan, kamis 16 januari 2025.
gunawan menambahkan, evaluasi kinerja pppk paruh waktu akan mengacu pada capaian kinerja organisasi. selain itu, ketersediaan anggaran daerah menjadi pertimbangan utama dalam pengangkatan honorer menjadi pppk penuh waktu. 
"prosesnya memang tidak mudah karena banyak hal yang harus diperhatikan, termasuk formasi dan anggaran," katanya. 
baca juga:bkpsdm seluma akui adanya honorer siluman, diknas membantah
baca juga:dua kades di seluma lulus pppk, kok bisa? begini aturannya 
sesuai kepmenpanrb nomor 15 tahun 2025, saat ini ribuan tenaga honorer di bengkulu hanya dapat diangkat menjadi pppk paruh waktu. gunawan menyebut, untuk menjadi pppk penuh waktu, setiap honorer harus memenuhi kriteria kinerja yang telah ditetapkan dan menunggu alokasi formasi dari pemerintah pusat.  
"jadi tidak bisa dilakukan pengangkatan langsung menjadi pppk penuh waktu, tetapi setiap honorer yang sudah diangkat menjadi pppk paruh waktu harus memenuhi kriteria kinerja yang telah ditetapkan dan menunggu alokasi formasi dari pemerintah pusat," tuturnya.
proses pengangkatan pppk paruh waktu memang menjadi harapan besar bagi para tenaga honorer yang sudah lama mengabdi. namun, tantangan terbesar adalah ketersediaan anggaran daerah untuk mendukung kebijakan ini.  
"kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait anggaran dan formasi yang dibutuhkan. kami juga berharap semua tenaga honorer bersabar menunggu proses ini," tutup gunawan. 
seorang guru honorer di kota bengkulu, riana mengaku, masih menunggu kepastian untuk diangkat menjadi pppk paruh waktu. sebab hingga saat ini dirinya dan teman-temannya belum juga dilakukan pengangkatan.
"kami berharap ada kejelasan kapan dilantik. awalnya kami ingin langsung diangkat jadi pppk penuh waktu, tetapi ternyata harus melalui tahapan panjang," katanya.  
riana bersama rekan-rekan guru lainnya terus memperjuangkan peningkatan kesejahteraan mereka. saat ini, rata-rata gaji guru honorer di bengkulu hanya berkisar antara rp 300 ribu hingga rp 500 ribu per bulan.
"dengan diangkat menjadi pppk, kami berharap gaji naik minimal dua kali lipat atau sesuai ump, yakni rp2,6 juta," tutupnya.
sebelumnya, ribuan pegawai honorer menggelar aksi unjuk rasa pada rabu untuk menuntut pengangkatan menjadi pppk penuh waktu.
baca juga:bupati wafat, wabup jadi plt bupati kaur, jabatan kurang dari sebulan
ketua forum pegawai tidak tetap provinsi bengkulu, eflin suryadi, mengungkapkan terdapat lebih dari 1.300 perwakilan tenaga honorer yang hadir menyampaikan aspirasi.
"tuntutan utama kami adalah pengangkatan tenaga honorer r2 dan r3 yang sudah masuk database bkn dan telah mengikuti tes tahap pertama menjadi pppk penuh waktu," kata eflin.
ia menjelaskan, jumlah tenaga honorer r2 dan r3 yang belum diangkat mencapai lebih dari 3.000 orang. rinciannya, tenaga teknis berjumlah 2.203 orang dengan formasi pppk yang hanya tersedia untuk 100 orang.
sementara itu, kata dia, tenaga guru berjumlah 1.219 orang dengan formasi 400 orang, serta tenaga kesehatan yang hanya mendapat formasi untuk 100 orang.
"kami berharap formasi yang disediakan dapat disesuaikan dengan jumlah tenaga honorer yang ada, sehingga tidak ada honorer yang terabaikan," lanjut eflin.
eflin, yang telah mengabdi sebagai tenaga honorer selama 14 tahun, juga meminta agar tidak ada kebijakan "merumahkan" pegawai honorer oleh instansi pemerintahan. pemerintah provinsi bengkulu diharapkan segera memberikan solusi atas aspirasi para tenaga honorer, terutama terkait kejelasan pengangkatan pppk agar kesejahteraan mereka tetap terjamin
"pemerintah daerah harus mengikuti aturan ketenagakerjaan dan memberikan jaminan pengangkatan bagi pegawai tidak tetap," tutupnya.(rewa)