Berikut 5 Pejabat Pemprov Bengkulu Terkaya, Plt Gubernur Rosjonsyah Berada di Urutan Ini

Reporter: Eko |

Editor: Dendi S |

Senin , 20 Jan 2025 - 21:56

Para pejabat Pemprov Bengkulu diminta untuk mengisi LHKPN ke KPK dengan batas deadline sampai 31 Maret 2025.-RIO/BE-

Posisi keempat ditempati Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu, Dr H Rosjonsyah.

Mantan Bupati Lebong 2 periode ini memiliki kekayaan Rp 4.351.811.774. Kekayaan itu disampaikan saat menjabat sebagai Wakil Gubernur Bengkulu. Yang terdiri dari tanah dan bangunan Rp 3.630.000.000 di Kota Bengkulu dan Lebong.

Kemudian, alat transportasi dan mesin Rp 465 juta, berupa motor Yamaha, mobil Ford Everest, mobil Suzuki Katana, dan mobil Honda Civic.

Kemudian harta bergerak lainnya senilai Rp 140.250.000, kas dan setara kas Rp 116.561.774. Rosjonsyah juga tidak memiliki catatan utang.

Posisi kelima ada Penjabat (Pj) Sekda Provinsi Bengkulu, Dr Haryadi SPd MSi memiliki harta kekayaan Rp 2.437.500.000. Harta itu dilaporkan pada LHKPN saat masih menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Bengkulu. Kekayaan itu beruapa tanah dan bangunan senilai Rp 1.300.000.000 di Kota Bengkulu.

Kemudian, alat transportasi dan mesin Rp 2.500.000, berupa motor Honda Supra, harta bergerak lainnya Rp 250 ribu, kas dan setara kas Rp 885.000.000, dan tidak memiliki catatan utang.

Inspektur Provinsi Bengkulu, Dr M H Heru Susanto SE MM CGCAE mengatakan, LHKPN itu dilaporkan setiap tahun. Artinya, catatan LHKPN yang diberikan selama menjabat tahun 2024, dilaporkan pada tahun 2025.

"Jadi setiap tahun, semua pejabat negara harus menyampaikan LHKPN," jelas Heru, Senin, 20 Januari 2025.

"Penyampaian LHKPN itu secara mandiri di aplikasi e-LHKPN yang disiapkan oleh KPK," tuturnya.

Heru menegaskan, LHKPN wajib diberikan ke KPK. Hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Kemudian, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Serta, Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara, Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

"Semua pejabat negara wajib menyampaikan LHKPN. Mulai kepala daerah dan wakil kepala daerah, anggota dewan, pejabat eselon II dan pejabat di BUMD," ungkap Heru.

Heru menjelaskan, LHKPN itu harus disampaikan mulai 1 Januari hingga 31 Maret 2025 mendatang. Inspektorat Provinsi Bengkulu juga telah mengeluarkan edaran, agar semua pejabat menyampaikan LHKPN sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

"Kita harap, sampai tidak ada yang lewat dari yang ditentukan," tegasnya.

Menurut Heru, sampai saat ini, sudah ada sekitar 90 orang pejabat mengisi LHKPN. Diantaranya, 70 orang dari pejabat Inspektorat Daerah Provinsi Bengkulu dan sekitar 20 orang pejabat eselon II Pemprov Bengkulu.

"Setiap hari, jumlah yang mengisi LHKPN tentu akan bertambah," tutup Heru. (151)

berikut 5 pejabat pemprov bengkulu terkaya, plt gubernur rosjonsyah berada di urutan ini                             harianbengkuluekspress.id - para pejabat di lingkup pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu dideadline untuk menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (lhkpn) ke komisi pemberantasan korupsi (kpk) pada 31 maret 2025 mendatang.
berdasarkan lhkpn yang dilaporkan pada tahun 2024 lalu, ada sejumlah pejabat eselon ii paling kaya di pemprov bengkulu.
posisi pertama ada m rizon shut msi yang saat ini menjabat sebagai kepala dinas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (tphp) provinsi bengkulu. 
total kekayaan rizon berdasarkan lhkpn mencapai rp 7.852.367.234.
kekayaan itu terdiri dari tanah dan bangunan senilai rp  7.342.500.000. tanah dan bangunan itu berada di kota bengkulu, mukomuko, seluma dan pesisir selatan provinsi sumatera barat.
lalu alat transportasi dan mesin senilai rp 320 juta berupa mobil toyota rush dan dump truk. lalu harta bergerak lainnya rp 40 juta, kas dan setara kas rp 149.867.234. rizon juga tidak memiliki catatan utang.
baca juga:mantan kades di kabupaten kaur dituntut 3 tahun, ini dia kasus yang menjeratnya
baca juga:intimidasi terhadap jurnalis harus dihentikan, begini kata ketua pwi bs
posisi kedua ditempati tejo suroso yang saat menjabat sebagai kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr) provinsi bengkulu. tejo  memiliki total kekayaan mencapai rp 6.017.500.000
kekayaan itu berupa tanah dan bangunan senilai rp 4.770.000.000, di kota bengkulu dan kepahiang.
tejo juga untuk alat transportasi dan mesin senilai rp 747.500.000. berupa motor yamaha xeon, mobil honda cr-v, 2 mobil toyota hilux, mobil toyota fortuner, motor yamaha rx 135, motor yamaha nmax. lalu, kas dan setara kas rp 500 juta, dan tidak memiliki catatan utang.
selanjutnya, posisi ketiga ditempati hj. yuliswani yang saat ini menjabat sebagai kepala badan perencanaan penelitian dan pengembangan daerah (bappeda) provinsi bengkulu. 
yuliswani memiliki kekayaan mencapai rp  5.834.153.510. kekayaan itu berupa tanah dan bangunan senilai rp 2.215.000.000 yang berada di kota bengkulu dan seluma. 
alat transportasi dan mesin rp 65 juta, berupa mobil nissan terrano, dan harta bergerak lainnya senilai rp 224.500.000, kas dan setara kas rp 3.329.653.510. yuliswani juga tidak memiliki catatan utang.
posisi keempat ditempati pelaksana tugas (plt) gubernur bengkulu, dr h rosjonsyah. 
mantan bupati lebong 2 periode ini memiliki kekayaan rp 4.351.811.774. kekayaan itu disampaikan saat menjabat sebagai  wakil gubernur bengkulu. yang terdiri dari tanah dan bangunan rp 3.630.000.000 di kota bengkulu dan lebong. 
kemudian, alat transportasi dan mesin rp 465 juta, berupa motor yamaha, mobil ford everest, mobil suzuki katana, dan mobil honda civic. 
kemudian harta bergerak lainnya senilai rp 140.250.000, kas dan setara kas rp 116.561.774. rosjonsyah juga tidak memiliki catatan utang.
posisi kelima ada penjabat (pj) sekda provinsi bengkulu, dr haryadi spd msi memiliki harta kekayaan rp 2.437.500.000. harta itu dilaporkan pada lhkpn saat masih menjabat sebagai kepala badan pengelolaan keuangan daerah (bpkd) provinsi bengkulu. kekayaan itu beruapa tanah dan bangunan senilai rp 1.300.000.000 di kota bengkulu.
kemudian, alat transportasi dan mesin rp 2.500.000, berupa  motor honda supra, harta bergerak lainnya rp 250 ribu, kas dan setara kas rp 885.000.000, dan tidak memiliki catatan utang.
inspektur provinsi bengkulu, dr m h heru susanto se mm cgcae mengatakan, lhkpn itu dilaporkan setiap tahun. artinya, catatan lhkpn yang diberikan selama menjabat tahun 2024, dilaporkan pada tahun 2025.
"jadi setiap tahun, semua pejabat negara harus menyampaikan lhkpn," jelas heru, senin, 20 januari 2025.
"penyampaian lhkpn itu secara mandiri di aplikasi e-lhkpn yang disiapkan oleh kpk," tuturnya.
heru menegaskan, lhkpn wajib diberikan ke kpk. hal tersebut berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. kemudian, undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. serta, peraturan kpk nomor 07 tahun 2016 tentang tata cara, pendaftaran, pengumuman, dan pemeriksaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara.
"semua pejabat negara wajib menyampaikan lhkpn. mulai kepala daerah dan wakil kepala daerah, anggota dewan, pejabat eselon ii dan pejabat di bumd," ungkap heru.
heru menjelaskan, lhkpn itu harus disampaikan mulai 1 januari hingga 31 maret 2025 mendatang. inspektorat provinsi bengkulu juga telah mengeluarkan edaran, agar semua pejabat menyampaikan lhkpn sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
"kita harap, sampai tidak ada yang lewat dari yang ditentukan," tegasnya.
menurut heru, sampai saat ini, sudah ada sekitar 90 orang pejabat mengisi lhkpn. diantaranya, 70 orang dari pejabat  inspektorat daerah provinsi bengkulu dan sekitar 20 orang pejabat eselon ii pemprov bengkulu.
"setiap hari, jumlah yang mengisi lhkpn tentu akan bertambah," tutup heru. (151)