Minta Kades Dicopot, Puluhan Warga Gelar Aksi di Kantor Bupati BU, Ini yang Jadi Tuntutannya

harianbengkuluekspress.id - Kamis 23 Januari 2025 sekitar pukul 9.30 WIB, puluhan warga dari Desa Tanjung Karet menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati. Tujuannya  menutut Kepala Desa (Kades) Tanjung Karet, Sarkawi SPd MIKom untuk mundur dari jabatan sebagai Kades.

Dari pantauan BE di lapangan, aksi damai yang berlangsung selama 30 menit tersebut, pihak perwakilan warga sebanyak 5 orang langsung menemui pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) BU  melalui Plt Asisten I Bari Oktari, Kepala DPMD Rahmat Hidayat, Inspektur Inspektorat Noprianto Silaban dan Kepala Badan Kesbangpol, Suryadi SSTP MSi serta Camat Air Besi, Syahru Ramadan.

Usai adanya mediasi tersebut, salah seorang perwakilan masyarakat, Arman mengatakan, bahwa aksi damai yang dilakukan tersebut dikarenakan masyarakat sudah tidak ingin lagi Sarkawi menjadi Kades. Karena masyarakat menilai tidak menepati janji serta melakukan nepotisme dan telah menjual aset milik desa dan melakukan kebijakan yang tidak sesuai.

"Ya, aksi ini kami lakukan agar Pemkab BU dalam hal ini Bupati BU untuk segera mencopot Kades Sarkawi dari jabatannya sebagai Kades. Karena masyarakat menilai tidak menepati janji serta melakukan nepotisme dan telah menjual aset milik desa. Kemudian melakukan kebijakan yang tidak sesuai," ujarnya.

BACA JUGA:Dinkes BU Disomasi Kontraktor, Ini Permasalahannya

BACA JUGA:Renovasi RSUD Benteng Dimulai Akhir Februari, Ini Tahapannya Saat Ini

Ia pun berharap, agar apa yang menjadi tuntutan masyarakat Desa Tanjung Karet ini dapat segera ditindaklanjuti oleh Pemkab BU maupun instansi terkait yang berwenang dalam hal ini pihak Inspektorat Kabupaten BU.

"Kami harap apa yang menjadi tuntutan kami ini dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah atau instansi yang berwenang," harapnya.

Sementara itu, Plt Asisten I Setdakab BU, Bari Oktari mengungkapkan, bahwa pihaknya merespon dengan baik atas aksi yang dilakukan oleh masyarakat tersebut atas ketidakpuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Kades Tanjung Karet. Namun tuntutan tersebut akan dilakukan investigasi dan pemeriksaan oleh OPD terkait dan baru nanti akan disampaikan ke Bupati.

"Selaku pihak pemerintah daerah kita respon atas apa yang menjadi tuntutan masyarakat ini.  Kita akan tindaklanjuti terlebih dahulu dengan melakukan investigasi dan pemeriksaan melalui OPD terkait. Setelah itu, baru kita sampaikan hasilnya kepada pimpinan dalam hal ini Bupati," tukasnya.

Disisi lain, Inspektur Inspektorat Kabupaten BU, Noprianto Silaban menyampaikan, bahwa selaku pihak OPD terkait pihaknya akan mempelajari dahulu terhadap laporan ataupun tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjung Karet, apakah memang benar layak atau tidak untuk dilakukan pemeriksaan. Sesuai dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. 

"Kita pelajari dahulu apa yang menjadi tuntutan warga tersebut, apakah layak atau tidak kita lakukan pemeriksaan," ungkapnya.

Saat disinggung apakah aksi ini dapat menggangu terhadap pelaksanaan pencairan Dana Desa di Desa Tanjung Karet, Kepala DPMD BU, Rahmat Hidayat menyampaikan, bahwa sesuai dengan regulasi Dana Desa masih tetap berjalan. Karena hal ini merupakan laporan ketidakpuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Kades Tanjung Karet. 

"Karena ini merupakan laporan ketidakpuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Kades Tanjung Karet. Jadi terkait pencairan Dana Desa masih tetap berjalan dan terkait dengan tuntutan masyarakat ini akan ditindaklanjuti sesuai dengan regulasi yang ada," sampainya.