Minta Kades Dicopot, Puluhan Warga Gelar Aksi di Kantor Bupati BU, Ini yang Jadi Tuntutannya

Reporter: afrizal |

Editor: Novriyanto |

Kamis , 23 Jan 2025 - 21:17

Aksi damai yang dilakukan oleh puluhan warga desa Tanjung Karet di depan Kantor Pemkab BU yang meminta Kades Tanjung Karet Dicopot, Kamis 23 Januari 2025.-APRIZAL/BE-

4. Kami menduga Kades melakukan nepotisme, yaitu

a. Memaksa perangkat desa mengundurkan mengangkat istri dari kakak dan adek iparnya.

b. Memberhentikan guru ngaji dan digantikan dengan mertuanya sendiri.

5. Kami menduga kades melakukan kebijakan tidak sesuai

a. Kami menduga kades menyuruh Ibu Eka Putri Selaku bendahara PKK mengiyakan semua pertanyaan dari inspektorat meskipun tidak dilaksanakan ketika inspektorat mengaudit Dana Desa pada bulan Mei 2024.

b. Kami menduga, kades membagikan bantuan beras dari Bulog tidak sempurna dibagikan kepada KPM yang seharusnya menerima, namun dibagikan per KK sampai perangkat dan Kepala Desa juga menerima.

6. Kami menduga kades melakukan pungli ketika waktu pengangkatan perangkat desa Tanjung Karet.

minta kades dicopot,   puluhan warga gelar aksi di kantor bupati bu, ini yang jadi tuntutannya                            harianbengkuluekspress.id - kamis 23 januari 2025 sekitar pukul 9.30 wib, puluhan warga dari desa tanjung karet menggelar aksi damai di depan kantor bupati. tujuannya  menutut kepala desa (kades) tanjung karet, sarkawi spd mikom untuk mundur dari jabatan sebagai kades.
dari pantauan be di lapangan, aksi damai yang berlangsung selama 30 menit tersebut, pihak perwakilan warga sebanyak 5 orang langsung menemui pihak pemerintah kabupaten (pemkab) bu  melalui plt asisten i bari oktari, kepala dpmd rahmat hidayat, inspektur inspektorat noprianto silaban dan kepala badan kesbangpol, suryadi sstp msi serta camat air besi, syahru ramadan.
usai adanya mediasi tersebut, salah seorang perwakilan masyarakat, arman mengatakan, bahwa aksi damai yang dilakukan tersebut dikarenakan masyarakat sudah tidak ingin lagi sarkawi menjadi kades. karena masyarakat menilai tidak menepati janji serta melakukan nepotisme dan telah menjual aset milik desa dan melakukan kebijakan yang tidak sesuai.
"ya, aksi ini kami lakukan agar pemkab bu dalam hal ini bupati bu untuk segera mencopot kades sarkawi dari jabatannya sebagai kades. karena masyarakat menilai tidak menepati janji serta melakukan nepotisme dan telah menjual aset milik desa. kemudian melakukan kebijakan yang tidak sesuai," ujarnya.
baca juga:dinkes bu disomasi kontraktor, ini permasalahannya
baca juga:renovasi rsud benteng dimulai akhir februari, ini tahapannya saat ini
ia pun berharap, agar apa yang menjadi tuntutan masyarakat desa tanjung karet ini dapat segera ditindaklanjuti oleh pemkab bu maupun instansi terkait yang berwenang dalam hal ini pihak inspektorat kabupaten bu.
"kami harap apa yang menjadi tuntutan kami ini dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah atau instansi yang berwenang," harapnya.
sementara itu, plt asisten i setdakab bu, bari oktari mengungkapkan, bahwa pihaknya merespon dengan baik atas aksi yang dilakukan oleh masyarakat tersebut atas ketidakpuasan masyarakat terhadap kepemimpinan kades tanjung karet. namun tuntutan tersebut akan dilakukan investigasi dan pemeriksaan oleh opd terkait dan baru nanti akan disampaikan ke bupati.
"selaku pihak pemerintah daerah kita respon atas apa yang menjadi tuntutan masyarakat ini.  kita akan tindaklanjuti terlebih dahulu dengan melakukan investigasi dan pemeriksaan melalui opd terkait. setelah itu, baru kita sampaikan hasilnya kepada pimpinan dalam hal ini bupati," tukasnya.
disisi lain, inspektur inspektorat kabupaten bu, noprianto silaban menyampaikan, bahwa selaku pihak opd terkait pihaknya akan mempelajari dahulu terhadap laporan ataupun tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat desa tanjung karet, apakah memang benar layak atau tidak untuk dilakukan pemeriksaan. sesuai dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. 
"kita pelajari dahulu apa yang menjadi tuntutan warga tersebut, apakah layak atau tidak kita lakukan pemeriksaan," ungkapnya.
saat disinggung apakah aksi ini dapat menggangu terhadap pelaksanaan pencairan dana desa di desa tanjung karet, kepala dpmd bu, rahmat hidayat menyampaikan, bahwa sesuai dengan regulasi dana desa masih tetap berjalan. karena hal ini merupakan laporan ketidakpuasan masyarakat terhadap kepemimpinan kades tanjung karet. 
"karena ini merupakan laporan ketidakpuasan masyarakat terhadap kepemimpinan kades tanjung karet. jadi terkait pencairan dana desa masih tetap berjalan dan terkait dengan tuntutan masyarakat ini akan ditindaklanjuti sesuai dengan regulasi yang ada," sampainya.
saat ditemui kades tanjung karet, sarkawi menuturkan, bahwa terkait dengan aksi yang dilakukan masyarakat merupakan hal yang sangat wajar untuk menyerahkan keluhan ataupun aspirasi. hal tersebut menjadikan pedoman bagi dirnya selaku kepala desa, agar kedepan agar lebih baik lagi dalam melakukan tugas dan fungsi sebagai kepala desa.
"itu sangat wajar apa yang dilakukan masyarakat karena merasa tidak puas terhadap diri saya.  hal tersebut menjadikan pedoman bagi dirnya selaku kepala desa, agar kedepan agar lebih baik lagi dalam melakukan tugas dan fungsi sebagai kepala desa," tuturnya.
namun saat disinggung terkait dengan apa yang menjadi tuntutan warga tersebut apakah memang benar, sarkawi pun tidak menjawab. hanya saja dirinya menyatakan ikut saja sesuai dengan regulasi yang ada.
"kita ikuti saja sesuai dengan regulasi yang ada," tandasnya.(afrizal)
 
-6 poin tuntutan warga 
 
 1. kami menduga kades menjual 2 aset negara, yaitu jalan rabat beton yang berukuran 200 m dan 500 m.
 
2. kami menduga kades menyalurkan blt tidak tepat sasaran.
 
3. kami menduga kades tidak menepati janji sebelum menjadi menjadi kepala desa, yaitu :
a. membangun 2 masjid di desa tanjung karet secara sempurna dan baik.
b. memberi 10 dus air setiap ada musibah dan pesta pernikahan.
 
4. kami menduga kades melakukan nepotisme, yaitu
a. memaksa perangkat desa mengundurkan mengangkat istri dari kakak dan adek iparnya. 
b. memberhentikan guru ngaji dan digantikan dengan mertuanya sendiri.
 
5. kami menduga kades melakukan kebijakan tidak sesuai 
a. kami menduga kades menyuruh ibu eka putri selaku bendahara pkk mengiyakan semua pertanyaan dari inspektorat meskipun tidak dilaksanakan ketika inspektorat mengaudit dana desa pada bulan mei 2024.
b. kami menduga, kades membagikan bantuan beras dari bulog tidak sempurna dibagikan kepada kpm yang seharusnya menerima, namun dibagikan per kk sampai perangkat dan kepala desa juga menerima.
 
6. kami menduga kades melakukan pungli ketika waktu pengangkatan perangkat desa tanjung karet.