Sowan Ke Mendagri, Mendiknas Bersinergi Sukseskan SPMB

Mendikdasmen Abdul Muti Sowan ke Mendagri Totok Karnavian untuk menyukseskan SPMB -Istimewa/Bengkulu Ekspress-
Harianbengkuluekspress.id- Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menemui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di i kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta.
Pertemuan itu untuk membahas anggaran sekolah swasta dan pengenalan sistem penerimaan mahasiswa baru (SPMB). Kedua menteri itu menegaskan komitmen bersama untuk menyukseskan pelaksanaan SPMB di berbagai daerah.
Menurut Mendikdasmen sedang melakukan uji publik terhadap rancangan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) tentang SPMB yang telah disetujui oleh Presiden dan Kemenko PMK.
"Terkait dengan sistem yang sedang kami siapkan regulasinya, kami menemukan bahwa ada beberapa hal yang memerlukan dukungan pemerintah daerah (PEMDA), terutama terkait dengan alokasi anggaran daerah untuk sekolah swasta, yang telah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tahun 2023 tentang pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan pada pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut, kami mempertimbangkan Peraturan Mendikdasmen," ujar Menteri Muti.
BACA JUGA:Pendaftaran SPMB Sekolah Negeri Hanya Satu Gelombang, Begini Kata Mendikdasmen
BACA JUGA:Mendidkasmen Tetapkan Kuota Jalur Penerimaan SPMB 2025, Ini Rinciannya
Dalam Permendagri menyebutkan bahwa mendukung program pemerintah guna meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan pendidikan (alokasi anggaran) bersumber dario dana transfer ke daerah melalui Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.
Dalam kesempatan ini, Menteri Dalam Neger, Tito Karnavian menyatakan bahwa pihaknya mendukung penuh pelaksanaan SPMB.
"Kementerian Dalam Negeri akan mendukung penuh pelaksanaan SPMB di daerah dan akan memfasilitasi serta mengawasi pelaksanaannya untuk memastikan kelancaran kebijakan ini," ujar Mendagri.
Mendagri menegaskan kembali peran aktifnya dalam mendukung provinsi-provinsi untuk melaksanakan SPMB, memastikan pemerataan akses pendidikan, dan membantu mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut.
Beliau menyatakan bahwa "bantuan teknis dan pengawasan di tingkat daerah akan menjadi prioritas" tandasnya . (**)