PPPK Siluman dan Utang Seluma Dilaporkan ke Kemendagri, Ini Tujuannya

Bupati Seluma bersama anggota dewan saat melakukan pertemuan beberapa waktu lalu.-dok/BE -

harianbengkuluekspress.id  - Guna mencari solusi warisan utang dan permasalahan yang begitu banyak oleh pimpinan Kabupaten Seluma sebelumnya, Bupati Seluma, Teddy Rahman SE bersama pimpinan DPRD Seluma langsung berkonsultasi dan mengunjungi langsung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kedatangan Bupati Seluma, Teddy Rahman SE MM disambut langsung Bima Arya Sugiarto, Wamendagri dan Agus Fatoni Dirjen Bina Keuangan Daerah. Segudang permasalahan Seluma saat ini satu persatu disampaikan. Mulai dari utang Pemda Seluma hingga dugaan honorer siluman. 

“Terkait honor siluman itu sudah menjadi isu nasional dan memang juga terjadi di mana-mana. Namun nantinya akan ada kebijakan yang akan dikeluarkan juga,” sampai Teddy Rahman SE MM kepada BE.

Disampaikannya, hasil pertemuan Wamendagri, point pertama adalah mengedepankan sebuah perencanaan terhadap segala sesuatu pembangunan dan pekerjaan yang akan dilakukan. Kemudian pemerintah daerah  harus melakukan  mengevaluasi dan mempelajari hal-hal persoalan yang berkemungkinan membuat kebocoran APBD dan pembengkakan keuangan daerah. 

“Kita juga harus melakukan kajian-kajian, agar tidak terjadi kebocoran APBD seperti yang terjadi saat ini,” sampainya.

BACA JUGA:Bantu Kebakaran, Wabup Kaur Minta Warga Lebih Waspada, Begini Caranya

BACA JUGA:KPU Buka Pendaftaran Calon Bupati Pengganti Gusnan, Ini Jadwal Lengkapnya

Ketua Komisi I DPRD Seluma, Hendri Satrio menjelaskan, bahwa diskusi berlangsung kurang lebih selama satu jam penuh dan membahas berbagai macam persoalan tentang keuangan daerah. Diketahui defisit anggaran yang cukup besar dan juga utangnya Pemkab Seluma pada tahun anggaran 2024 lalu  diberbagai bidang. Semuanya sudah dikonsultasikan bersama Wamendagri dan Dirjen Bina Keuangan Daerah.

"Terkait kelulusan PPPK yang diduga honorer siluman dan mal administrasi sudah disinggung dalam pertemuan kami dengan Wamendagri.  Hasil pertemuan mengharapkan adanya sinergi antara Bupati dan DPRD Seluma dan kemudian mengevaluasi serta mempelajari semua persoalan di Kabupaten Seluma" sampai Hendri.

Sehingga terkait persoalan di Kabupaten Seluma yang tengah kacau seperti saat ini bisa dikaji ulang lagi karena sesuai dengan Inpres nomor 1 tahun 2025 terkait efisiensi anggaran.

"Intinya Bupati bersama DPRD Seluma siap bersinergi menindaklanjuti terkait persoalan-persoalan khususnya menyangkut keuangan daerah, dan untuk mengevaluasi dan mempelajari hal-hal persoalan yang berkemungkinan membuat kebocoran APBD dan pembengkakan keuangan daerah," sampainya.(jefry)

 

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan