PPPK Seluma Ngotot Minta Pengangkatan Secepatnya

Reporter: Jefrianto |

Editor: Haijir |

Senin , 10 Mar 2025 - 18:05

JEFRYY/BE Aksi protes PPPK yang ngotot minta pengangkatan.--

Harianbengkuluekspress.id - Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang telah dinyatakan lulus seleksi beberapa waktu lalu, kemarin, 10 Maret 2025 melakukan aksi dengan mendatangi DPRD Seluma untuk menuntut agar menolak keputusan Kemenpan RB terkait penundaan pengangkatan CASN PPPK 2024 Tahap 1. Mendesak Kemenpan RB tetap konsisten dengan TMT sesuai surat edaran tertanggal 14 Januari 2025 yakni TMT 1 Maret 2025.

“Kami mendatangi DPRD Seluma meminta DPRD bisa memfasilitasi agar KemenpanRB bisa mencabut Edaran dan TMT terhitung 1 Maret ini,” sampai salah satu perwakilan PPPK Seluma, Soga Alvian kepada wartawan.

Selain itu, tuntutan lainnya adalah agar segera mungkin pihak BKN untuk menuntaskan pengusulan NIP yang sudah diusulkan dari bulan Februari. Sehingga, meminta pihak DPRD Kabupaten Seluma menginisiasi pembayaran gaji honorer oleh Bupati Seluma dengan tetap menganggarkan gaji bagi honorer yang mengikuti seleksi CASN sampai menerima SK pengangkatan PPPK.

“Jika seruan kami ini tidak di indahkan, maka kami akan melakukan aksi lanjutan dengan tuntutan copot Menpan RB dan Kepala BKN dari jabatannya,” sampainya.

Sementara itu, Waka I DPRD Kabupaten Seluma Samsul Aswajar, SSos kepada wartawan menerangkan untuk masalah penundaan pengangkatan tenaga honor R2 dan R3 bukan wewenang DPRD dan juga hanya menindaklanjuti keputusan dari pemerintah pusat. Menurutnya, pengangkatan tenaga honorer R2 R3 ini bukan di tunda tapi untuk melalukan perlengkapan administrasi dan untuk mengetahui yang mana memang benar benar layak untuk lulus PPPK atau tidak.

“Kami tidak ingin nantinya para tenaga honorer yang memang benar-benar honor terlibat dan tidak diangkat akibat banyaknya tenaga honorer yang saat ini banyak di katakan fiktif. Serta penundaan pengangkatan honorer ini tidak hanya terjadi di Seluma namun juga terjadi di seluruh Kabupaten di seluruh Indonesia yang memang telah diputuskan oleh Menpan RB,” sampainya lagi.

Sekalipun demikian, tetap menampung penyampaian aspirasi dan keinginan para tenaga honorer R2 dan R3 ini juga akan kami sampaikan dengan bapak Bupati juga akan perjuangkan semampu. Selain itu, kerjasama dari para tenaga honorer R2 dan R3 untuk sama-sama membantu mengungkap tenaga honorer siluman ataupun fiktif sehingga nanti nya kedepan jangan sampai ada lagi tenaga honorer yang belum layak.

“Jita tetap mengusulkan supaya melaksanakan pengangkatan tenaga honorer secepat-cepatnya antara bulan september, oktober, dan desember 2025,” pungkasnya. (Jefrianto)

pppk seluma ngotot minta   pengangkatan secepatnya                            harianbengkuluekspress.id - pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (pppk) yang telah dinyatakan lulus seleksi beberapa waktu lalu, kemarin, 10 maret 2025 melakukan aksi dengan mendatangi dprd seluma untuk menuntut agar menolak keputusan kemenpan rb terkait penundaan pengangkatan casn pppk 2024 tahap 1. mendesak kemenpan rb tetap konsisten dengan tmt sesuai surat edaran tertanggal 14 januari 2025 yakni tmt 1 maret 2025. 
“kami mendatangi dprd seluma meminta dprd bisa memfasilitasi agar kemenpanrb bisa mencabut edaran dan tmt terhitung 1 maret ini,” sampai salah satu perwakilan pppk seluma, soga alvian kepada wartawan.
selain itu, tuntutan lainnya adalah agar segera mungkin pihak bkn untuk menuntaskan pengusulan nip yang sudah diusulkan dari bulan februari. sehingga, meminta pihak dprd kabupaten seluma menginisiasi pembayaran gaji honorer oleh bupati seluma dengan tetap menganggarkan gaji bagi honorer yang mengikuti seleksi casn sampai menerima sk pengangkatan pppk.
“jika seruan kami ini tidak di indahkan, maka kami akan melakukan aksi lanjutan dengan tuntutan copot menpan rb dan kepala bkn dari jabatannya,” sampainya.
baca juga:mantan honorer palsukan tanda tangan sekda, begini tanggapan sekda
baca juga:bupati kaur minta pelayananan masyarakat ditingkatkan
sementara itu, waka i dprd kabupaten seluma samsul aswajar, ssos kepada wartawan menerangkan untuk masalah penundaan pengangkatan tenaga honor r2 dan r3 bukan wewenang dprd dan juga hanya menindaklanjuti keputusan dari pemerintah pusat.  menurutnya, pengangkatan tenaga honorer r2 r3 ini bukan di tunda tapi untuk melalukan perlengkapan administrasi dan untuk mengetahui yang mana memang benar benar layak untuk lulus pppk atau tidak. 
“kami tidak ingin nantinya para tenaga honorer yang memang benar-benar honor terlibat dan tidak diangkat akibat banyaknya tenaga honorer yang saat ini banyak di katakan fiktif. serta penundaan pengangkatan honorer ini tidak hanya terjadi di seluma namun juga terjadi di seluruh kabupaten di seluruh indonesia yang memang telah diputuskan oleh menpan rb,” sampainya lagi.
sekalipun demikian, tetap menampung penyampaian aspirasi dan keinginan para tenaga honorer r2 dan r3 ini juga akan kami sampaikan dengan bapak bupati juga akan perjuangkan semampu. selain itu, kerjasama dari para tenaga honorer r2 dan r3 untuk sama-sama membantu mengungkap tenaga honorer siluman ataupun fiktif sehingga nanti nya kedepan jangan sampai ada lagi tenaga honorer yang belum layak. 
“jita tetap mengusulkan supaya melaksanakan pengangkatan tenaga honorer secepat-cepatnya antara bulan september, oktober, dan desember 2025,” pungkasnya. (jefrianto)

Tag

Share