Kades 3 Tahun, Bendahara 2 Tahun, Ini Vonis Kasus Korupsi DD Puguk Pedaro

Reporter: Rizki Surya Tama |

Editor: Zalmi Herawati |

Rabu , 12 Mar 2025 - 21:09

RIZKY/BE Terdakwa korupsi DD Puguk Pedaro Kecamatan Bingin Kuning, Suardi Tabrani dan Yudi Dinata duduk diruang sidang sebelum menjalani sidang putusan. Pada sidang tersebut, keduanya divonis bersalah melakukan korupsi sebagaimana dakwaan subsidair penun--

Harianbengkuluekspress.id - Sidang putusan kasus korupsi Dana Desa (DD) Puguk Pedaro Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, tahun anggaran 2022 berlangsung di Pengadilan Tipikor Negeri Bengkulu, Rabu 12 Maret 2025.

Majelis hakim yang diketuai Paisol SH memutuskan, terdakwa Suardi Tabrani dan Yudi Dinata terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Terdakwa Suardi Tabrani divonis pidana penjara 3 tahun danda Rp 67 juta subsidair 2 bulan, serta dibebankan membayar uang pengganti Rp 547 juta susbidari 2 tahun penjara.

Sementara untuk terdakwa Yudi pidana penjara selama 2 tahun 10 bulan penjara serta denda Rp 50 juta dan dibebankan membayar uang pengganti Rp 257 juta subsidair 2 tahun penjara.

"Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Suardi Tabrani pidana penjara selama 3 tahun dan pidana denda Rp 67 juta subsidair 2 bulan. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti Rp 547 juta apabila tidak dibayar diganti pidana penjara 2 tahun," ujar Ketua Majelis Hakim Paisol membacakan putusan.

Hakim menilai kedua terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum. Pasal 3 junto pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Lebong, Yandres Amalo SH, belum bisa memberikan keputusan apakah mengajukan banding atau tidak terkait putusan tersebut. JPU mempelajari terlebih dulu putusan tersebut dan melaporkannya pada pimpinan. Terlebih lagi, majelis hakim memberikan waktu 7 hari untuk menyatakan sikap untuk banding atau menerima putusan tersebut.

"Kami diberi waktu 7 hari, jadi masih pikir-pikir terkait putusan tersebut," jelas Yandreas.

Hal senada disampaikan kuasa hukum para terdakwa, Endah Rahayu Ningsih SH. Mereka juga sepakat menyatakan pikir-pikir atas vonis dari majelis hakim.

Pada sidang Rabu 5 Februari 2025, terdakwa Suardi Tabrani, mantan kades Puguk Pedaro dituntut pidana penjara 4 tahun dan 6 bulan penjara, serta denda Rp 50 juta subsidair 4 bulan penjara. Suardi dibebankan membayar uang pengganti Rp 804 juta, jika tidak dibayarkan diganti pidana penjara 2 tahun dan 3 bulan. Sementara untuk mantan Bendahara Desa, Yudi Dinata dituntut pidana penjara 4 tahun dan denda Rp 50 juta subsidair 3 bulan penjara. Yudi dibebankan membayar uang pengganti Rp 38 juta, jika tidak dibayar diganti pidana penjara 2 tahun.

Kades dan Dirut Bumdes Disidang

Disisi lain, kasus dugaan korupsi dana desa (DD) pada Bumdes Desa Sinar Laut, Kabupaten Mukomuko memasuki masa persidangan. Tiga terdakwa terlibat dalam perkara tersebut, yakni mantan Kades Sinar Laut, Hosiman. Kemudian, mantan Direktur Bumdes, Sugiman serta mantan Bendahara, Nurhayati. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Mukomuko mendakwa 3 terdakwa dengan primair pasal 2 dan subsidair pasal 3 juncto pasal 18 undang-undang Tindak pidana korupsi juncto pasal 55 KUHP.

kades 3 tahun, bendahara 2 tahun, ini vonis kasus korupsi dd puguk pedaro                            harianbengkuluekspress.id - sidang putusan kasus korupsi dana desa (dd) puguk pedaro kecamatan bingin kuning, kabupaten lebong, tahun anggaran 2022 berlangsung di pengadilan tipikor negeri bengkulu, rabu 12 maret 2025.
majelis hakim yang diketuai paisol sh memutuskan, terdakwa suardi tabrani dan yudi dinata terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. terdakwa suardi tabrani divonis pidana penjara 3 tahun danda rp 67 juta subsidair 2 bulan, serta dibebankan membayar uang pengganti rp 547 juta susbidari 2 tahun penjara.
sementara untuk terdakwa yudi pidana penjara selama 2 tahun 10 bulan penjara serta denda rp 50 juta dan dibebankan membayar uang pengganti rp 257 juta subsidair 2 tahun penjara. 
"menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa suardi tabrani pidana penjara selama 3 tahun dan pidana denda rp 67 juta subsidair 2 bulan. menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti rp 547 juta apabila tidak dibayar diganti pidana penjara 2 tahun," ujar ketua majelis hakim paisol membacakan putusan. 
baca juga:sppt pbb dibagikan usai lebaran, ini keterangan kepala bapenda kota bengkulu 
baca juga:pmi miliki sop tanggap bencana, ini kata ketua bidang penanggulangan bencana pmi provinsi bengkulu 
hakim menilai kedua terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum. pasal 3 junto pasal 18 ayat (1)  huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhpidana. 
sementara itu, jaksa penuntut umum (jpu) kejari lebong, yandres amalo sh, belum bisa memberikan keputusan apakah mengajukan banding atau tidak terkait putusan tersebut. jpu mempelajari terlebih dulu putusan tersebut dan melaporkannya pada pimpinan. terlebih lagi, majelis hakim memberikan waktu 7 hari untuk menyatakan sikap untuk banding atau menerima putusan tersebut.
"kami diberi waktu 7 hari, jadi masih pikir-pikir terkait putusan tersebut," jelas yandreas.
hal senada disampaikan kuasa hukum para terdakwa, endah rahayu ningsih sh. mereka juga sepakat menyatakan pikir-pikir atas vonis dari majelis hakim.
baca juga:dwp siap kolaborasi bantu rakyat, istri sekda pemprov bengkulu jadi ketua dwp ini pernyataannya
pada sidang rabu 5 februari 2025, terdakwa suardi tabrani, mantan kades puguk pedaro dituntut pidana penjara 4 tahun dan 6 bulan penjara, serta denda rp 50 juta subsidair 4 bulan penjara. suardi dibebankan membayar uang pengganti rp 804 juta, jika tidak dibayarkan diganti pidana penjara 2 tahun dan 3 bulan. sementara untuk mantan bendahara desa, yudi dinata dituntut pidana penjara 4 tahun dan denda rp 50 juta subsidair 3 bulan penjara. yudi dibebankan membayar uang pengganti rp 38 juta, jika tidak dibayar diganti pidana penjara 2 tahun.
kades dan dirut bumdes disidang
disisi lain, kasus dugaan korupsi dana desa (dd) pada bumdes desa  sinar laut, kabupaten mukomuko memasuki masa persidangan. tiga terdakwa terlibat dalam perkara tersebut, yakni mantan kades sinar laut, hosiman. kemudian, mantan direktur bumdes, sugiman serta mantan bendahara, nurhayati. jaksa penuntut umum (jpu) kejari mukomuko mendakwa 3 terdakwa dengan primair pasal 2 dan subsidair pasal 3 juncto pasal 18 undang-undang tindak pidana korupsi juncto pasal 55 kuhp. 
jpu kejari mukomuko aldo adelucepia sh mengatakan, perbuatan tiga terdakwa dilakukan tahun 2016, 2017 dan 2018. tiga terdakwa bekerja sama melakukan dugaan korupsi dana desa agar mendapatkan keuntungan pribadi. akibat perbuatan terdakwa, kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus tersebut rp 160 juta.
"kerugian negara timbul dari tata kelola bumdes yang tidak ada pertanggung jawaban," jelas jpu.
setelah mendengarkan dakwaan dari jpu, 3 terdakwa tidak mengajukan eksepsi. tetapi, tidak mengajukan eksepsi bukan berarti menerima dakwaan jpu. selama persidangan berlangsung, semua fakta persidangan dicatat dan dijadikan pertimbangan untuk menyampaikan pembelaan. 
baca juga:penertiban pedagang sempat ricuh, ini alasan pedagang pasar minggu tolak dipindahkan 
seperti, yang disampaikan kuasa hukum hosiman dan nurhayati, herianto siahaan sh. mereka juga mempertanyakan lembaga yang menghitung kerugian negara. menurutnya, lembaga yang menghitung kerugian negara harusnya lembaga yang berkompeten, seperti bpk (badan pemeriksa keuangan) atau bpkp (badan pengawas keuangan dan pembangunan).
tetapi, dalam kasus dugaan korupsi dana desa tersebut kerugian negara yang digunakan perhitungan dari inspektorat. untuk itu, dalam persidangan nanti, mereka akan mempertanyakan pada jaksa.
"tidak mengajukan eksepsi bukan berati kami menerima dakwaan. jikapun ada keberatan akan dituangkan dalam pembelaan. secara spesifik, kami menganggap klien kami tidak melawan hukum. seperti kerugian negara, kenapa inspektorat yang digunakan sebagai perhitungan kerugian negara, bukan bpk atau bpkp," ujarnya.
sejak 2016, 2017 dan 2018 tiga terdakwa melakukan dugaan korupsi pengelolaan dana desa. kerugian negara yang ditimbulkan sekitar  rp 160 juta. secara umum, kerugian negara yang timbul disebabkan karena pengelolaan bumdes tidak ada pertanggung jawaban. ada juga dana yang digunakan tidak sesuai peruntukannya. sidang tersebut, akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari jpu. (rizki surya tama)