Mahasiswa Demo, UU TNI Tetap Disahkan, Begini Bocoran Isinya

Reporter: Eko |

Editor: Dendy S |

Kamis , 20 Mar 2025 - 21:49

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil Bengkulu menggelar aksi penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) di depan kantor DPRD Provinsi Bengkulu, Kamis, 20 Maret 2025.-RIO/BE -

Harianbengkuluekspress.id - Meskipun mendapat penolakan dari mahasiswa berbagai provinsi, DPR RI tetap mengesahkan perubahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Kamis, 20 Maret 2025 siang.

"Sekarang saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi dan anggota, apakah Rancangan Undang-undang TNI bisa disetujui menjadi undang-undang?," tanya Ketua DPR, Puan Maharani yang memimpin rapat paripurna.

"Setuju!!" balas ratusan anggota dewan yang hadir paripurna.

Paripurna pengesahan RUU TNI ini dihadiri 293 anggota dewan. Adapun pimpinan DPR yang turut hadir dalam rapat hari ini adalah Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Adies Kadir.

Delapan atau seluruh fraksi partai politik menyetujui RUU tersebut disahkan menjadi undang-undang meski mendapatkan banyak kritik publik.

Publik terutama menyoroti poin perluasan instansi sipil yang bisa diduduki prajurit aktif. Mereka menilai RUU TNI berpotensi kembali menghidupkan dwifungsi angkatan bersenjata. Kekhawatiran dwifungsi milier itu bangkit karena dalam RUU TNI ada pasal yang menambah jumlah kementerian/lembaga pemerintah yang bisa diisi TNI aktif.

Pengesahan RUU TNI dilakukan bersamaan dengan gelombang aksi penolakan masyarakat sipil terhadap RUU tersebut karena dianggap akan menghidupkan kembali dwi fungsi ABRI.

Bersamaan dengan rapat paripurna, sejumlah koalisi masyarakat sipil dan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan kompleks parlemen. Mereka meminta DPR membatalkan pengesahan RUU TNI.

RUU TNI memuat sejumlah pasal perubahan sejak dibahas DPR dua pekan lalu. Namun, ada tiga pasal yang disorot, yakni Pasal 7 terkait tugas dan fungsi baru TNI dalam operasi selain perang.

Kedua, ada Pasal 47 terkait penempatan prajurit aktif di jabatan sipil. Lewat revisi tersebut, kini ada 14 instansi pemerintah yang bisa ditempati prajurit aktif dari semula 10 instansi sipil.

Ketiga, Pasal 53 terkait perpanjangan usia pensiun TNI. Perpanjangan masa usia pensiun dibagi menjadi tiga klaster antara tamtama dan bintara, perwira menengah, dan perwira tinggi.

Di Bengkulu, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Sipil Bengkulu menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Provinsi Bengkulu pada hari Kamis, 20 Maret 2025. Aksi ini dilakukan untuk menolak pengesahan Revisi UU TNI Nomor 34 Tahun 2004.

mahasiswa demo, uu tni tetap disahkan, begini bocoran isinya                            harianbengkuluekspress.id - meskipun mendapat penolakan dari mahasiswa berbagai provinsi, dpr ri tetap mengesahkan perubahan undang-undang tentara nasional indonesia (ruu tni) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, kamis, 20 maret 2025 siang.
"sekarang saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi dan anggota, apakah rancangan undang-undang tni bisa disetujui menjadi undang-undang?," tanya ketua dpr, puan maharani yang memimpin rapat paripurna.
"setuju!!" balas ratusan anggota dewan yang hadir paripurna.
paripurna pengesahan ruu tni ini dihadiri 293 anggota dewan. adapun pimpinan dpr yang turut hadir dalam rapat hari ini adalah wakil ketua dpr, sufmi dasco ahmad, saan mustopa, dan adies kadir.
delapan atau seluruh fraksi partai politik menyetujui ruu tersebut disahkan menjadi undang-undang meski mendapatkan banyak kritik publik.
publik terutama menyoroti poin perluasan instansi sipil yang bisa diduduki prajurit aktif. mereka menilai ruu tni berpotensi kembali menghidupkan dwifungsi angkatan bersenjata. kekhawatiran dwifungsi milier itu bangkit karena dalam ruu tni ada pasal yang menambah jumlah kementerian/lembaga pemerintah yang  bisa diisi tni aktif.
baca juga:terdakwa korupsi puskeswan benteng berbelit-belit, hakim marah langsung tutup sidang
baca juga:amankan idul fitri, polda bengkulu kerahkan 1.157 personel, mulai beroperasi tanggal ini
pengesahan ruu tni dilakukan bersamaan dengan gelombang aksi penolakan masyarakat sipil terhadap ruu tersebut karena dianggap akan menghidupkan kembali dwi fungsi abri.
bersamaan dengan rapat paripurna, sejumlah koalisi masyarakat sipil dan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan kompleks parlemen. mereka meminta dpr membatalkan pengesahan ruu tni.
ruu tni memuat sejumlah pasal perubahan sejak dibahas dpr dua pekan lalu. namun, ada tiga pasal yang disorot, yakni pasal 7 terkait tugas dan fungsi baru tni dalam operasi selain perang.
kedua, ada pasal 47 terkait penempatan prajurit aktif di jabatan sipil. lewat revisi tersebut, kini ada 14 instansi pemerintah yang bisa ditempati prajurit aktif dari semula 10 instansi sipil.
ketiga, pasal 53 terkait perpanjangan usia pensiun tni. perpanjangan masa usia pensiun dibagi menjadi tiga klaster antara tamtama dan bintara, perwira menengah, dan perwira tinggi.
di bengkulu, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi rakyat sipil bengkulu menggelar aksi demonstrasi di depan gedung dprd provinsi bengkulu pada hari kamis, 20 maret 2025. aksi ini dilakukan untuk menolak pengesahan revisi uu tni nomor 34 tahun 2004.
salah satu pendemo dari mahasiswa universitas bengkulu, m robil fahri menegaskan, pihaknya mendesak dpr dan pemerintah untuk segera membatalkan uu tni nomor 34 tahun 2004.
"kami mendesak mengembalikan tni pada fungsi pertahanan negara dan mengutuk keras praktik tni di luar koridor pertahanan negara," tegas robil, saat menyampaikan orasi.
dijelaskannya, pihaknya mendorong pemerintah untuk menjaga prinsip supremasi sipil dengan membuka forum terbuka. tentunya dengan melibatkan masyarakat sipil dan menjunjung tinggi amanat reformasi.
"mengutuk keras pembahasan dan pembentukan peraturan atau undang-undang yang tidak mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya. 
tidak hanya itu, robil juga mendorong penuh dpr dan pemerintah untuk bersama-sama membahas dan mengesahkan peraturan dan undang-undang yang mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
"kami mengajak seluruh elemen masyarakat indonesia untuk bersama-sama menolak revisi undang-undang tni yang bertentangan dengan amanat reformasi dan potensi kembalinya dwifungsi abri," tegasnya. 
salah satu mahasiswa universitas bengkulu, teo mengatakan remisi uu tni berpotensi mengembalikan dwifungsi abri yang bertentangan dengan semangat reformasi. 
"kami menolak keras revisi ini karena dapat mengancam demokrasi dan supremasi sipil," tegas teo.
aksi demonstrasi ini berlangsung damai dan tertib. meskipun sempat melajukan pembakaran ban. mahasiswa juga sempat beraudiensi dan bertemu dengan anggota dprd provinsi bengkulu. 
"kami tentu sebagai wakil rakyat, akan menyampaikan tuntutan adek-adek ke dpr ri. karena rananya pembahasan itu ada di tingkat pusat," singkat  anggota dprd provinsi bengkulu, suharto se mba. (151)