Kejar Target PAD Akhir Tahun, Ini Permintaan Anggota DPRD Kota Bengkulu

BENGKULU, BE - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu, mendorong Bapenda mengejar realisasi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) akhir tahun. Pasalnya, capaian target tersebut belum optimal atau baru 68 persen. Wakil Ketua I DPRD Kota Bengkulu Marliadi mengatakan capaian PAD harus menjadi perhatian Pemerintah Kota sebab realisasi pembangunan setiap tahun yang telah dirancang sebelumnya sangat bergantung terhadap PAD tersebut. 

"Sampai tutup buku 2023 ini mungkin agak memprihatinkan. Kita sudah dengar keluhan dari OPD banyak kegiatan hampir tidak bisa terbayarkan," ujar Marliadi.  

BACA JUGA:Pasar Murah Tekan Inflasi, Ini Harapan Pemda Kota Bengkulu

BACA JUGA:KPU Kerahkan 50 Tenaga Lipat Surat Suara, Segini Upahnya

Menurutnya, perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh, agar ada inovasi dari pemkot untuk bisa memaksimalkan PAD dari segala sektor. Masih ada sisa waktu sampai akhir desember ini kita berharap Bapenda lebih gencar lagi mengejar target PAD ini.

Diketahui, awalnya target PAD di Bapenda pada APBD 2023 ditetapkan Rp 284 miliar. Namun, seiring waktu capaian sangat minim, sehingga dalam APBD Perubahan 2023 target tersebut diturunkan menjadi Rp 167 miliar. 

Kepala Bapenda Kota Bengkulu Eddyson menyampaikan, target PAD yang belum tercapai maksimal dipengaruhi beberapa kendala namun akan cepat dievaluasi dan diperbaiki. Sedangkan pendapatan terbesar salah satunya PBB namun minimnya kesadaran masyarakat selama ini masih menjadi kendala untuk tercapai maksimal. 

"Kita mengimbau agar seluruh pelaku usaha untuk segera memanfaatkan sisa waktu yang ada untuk membayar pajak dan menyelesaikan catatan yang sudah tertunggak," terangnya. 

Untuk mengejar target sebelum akhir tahun ini, pihaknya sudah bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu. Sehingga, dalam proses penagihan bisa mendapatkan pendampingan hukum. Bahkan Bapenda juga menyiapkan sanksi tegas ke sejumlah pelaku usaha yang masih belum ada itikad baik membayar tunggakan pajak. 

"Kita masih mengandalkan kerja sama dengan pihak kejaksaan sehingga optimalisasi pajak bisa terlaksana," tukasnya. (805)