Pemkab Rejang Lebong Sampaikan Tiga Raperda, Ini Tujuannya

Reporter: ari |

Editor: novri |

Senin , 17 Nov 2025 - 20:59

Pj Sekda saat menyerahkan usulan Raperda ke DPRD Rejang Lebong, Senin 17 November 2025.- IST/BE-

Harianbengkuluekspress.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong mengajukan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam rapat paripurna DPRD, Senin 17 November 2025. Agenda penyampaian nota pengantar Raperda ini disampaikan langsung Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Rejang Lebong, Elva Mardiana SIP MSi pada Paripurna Tahap I Masa Sidang III.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Juliansyah Yayan, didampingi Wakil Ketua I Pera Heryani, SE dan Wakil Ketua II Lukman Effendi, SH. Hadir pula unsur Forkopimda, kepala OPD, camat se-Kabupaten Rejang Lebong serta perwakilan perbankan, perguruan tinggi, Bawaslu dan KPU.

Adapun tiga Raperda yang disampaikan Pemkab Rejang Lebong tersebut adalah Raperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) 2026–2045. Kemudian Raperda Perubahan atas Perda No 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan terakhir Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Renah Skalawi.

Dijelaskan Pj Sekda, penyusunan RIPPARDA berangkat dari tiga landasan: yaitu filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dimana menurut Sekda secara filosofis, pembangunan kepariwisataan tidak hanya dipandang sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sarana memperkuat identitas budaya lokal, menjaga kelestarian alam, serta menciptakan keselarasan sosial.

"Secara sosiologis, sektor pariwisata harus mempertimbangkan karakteristik masyarakat, budaya, dan demografi," ungkap Sekda.

Menurut Sekda, kedepannya, pariwisata wajib memberi dampak langsung bagi masyarakat, terutama dalam membuka lapangan kerja dan menjaga kearifan lokal.

"Keberhasilan pembangunan pariwisata bergantung pada sejauh mana masyarakat merasa terlibat dan memperoleh manfaat dari aktivitas kepariwisataan," tegas Sekda.

Sementara itu, secara yuridis, penyusunan RIPPARDA mengacu pada berbagai regulasi nasional yang menjadi dasar hukum dalam pembangunan sektor pariwisata daerah. Rencana induk ini mencakup empat aspek penting yatu destinasi, industri pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan pariwisata.

RIPPARDA 2026–2045 diharapkan menjadi pedoman penataan dan pengembangan pariwisata daerah yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Mulai dari peningkatan daya tarik wisata, penguatan SDM, hingga mendorong investasi dan kerja sama multipihak.

Raperda kedua mengatur perubahan atas Perda No. 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Perubahan ini dilakukan sebagai penyesuaian terhadap Permendagri No. 7 Tahun 2024, yang merupakan perubahan Permendagri No. 19 Tahun 2016.

"Perda sebelumnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan regulasi terbaru sehingga perlu dilakukan penyesuaian," ungkap Sekda.

Raperda ketiga menyangkut penataan ulang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Renah Skalawi sebagai tindak lanjut Perda No. 5 Tahun 2013 dan Perda No. 2 Tahun 2003 terkait struktur organisasi dan tata kelola perusahaan.

pemkab rejang lebong   sampaikan tiga raperda, ini tujuannya                            harianbengkuluekspress.id - pemerintah kabupaten (pemkab) rejang lebong mengajukan tiga rancangan peraturan daerah (raperda) dalam rapat paripurna dprd, senin 17 november 2025. agenda penyampaian nota pengantar raperda ini disampaikan langsung pj sekretaris daerah (sekda) rejang lebong, elva mardiana sip msi  pada paripurna tahap i masa sidang iii.
rapat dipimpin ketua dprd juliansyah yayan, didampingi wakil ketua i pera heryani, se dan wakil ketua ii lukman effendi, sh. hadir pula unsur forkopimda, kepala opd, camat se-kabupaten rejang lebong serta perwakilan perbankan, perguruan tinggi, bawaslu dan kpu.
adapun tiga raperda yang disampaikan pemkab rejang lebong tersebut adalah raperda rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah (ripparda) 2026–2045. kemudian raperda perubahan atas perda no 3 tahun 2018 tentang pengelolaan barang milik daerah dan terakhir raperda tentang perusahaan umum daerah renah skalawi.
dijelaskan pj sekda, penyusunan ripparda berangkat dari tiga landasan: yaitu filosofis, sosiologis, dan yuridis. dimana menurut sekda secara filosofis, pembangunan kepariwisataan tidak hanya dipandang sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sarana memperkuat identitas budaya lokal, menjaga kelestarian alam, serta menciptakan keselarasan sosial.
"secara sosiologis, sektor pariwisata harus mempertimbangkan karakteristik masyarakat, budaya, dan demografi," ungkap sekda.
baca juga:dukung program mbg presiden prabowo, desa sungai lintang bagikan pmt untuk tekan stunting
baca juga:sambut liburan, santika bengkulu 'banjir' promo
menurut sekda, kedepannya, pariwisata wajib memberi dampak langsung bagi masyarakat, terutama dalam membuka lapangan kerja dan menjaga kearifan lokal.
"keberhasilan pembangunan pariwisata bergantung pada sejauh mana masyarakat merasa terlibat dan memperoleh manfaat dari aktivitas kepariwisataan," tegas sekda.
sementara itu, secara yuridis, penyusunan ripparda mengacu pada berbagai regulasi nasional yang menjadi dasar hukum dalam pembangunan sektor pariwisata daerah. rencana induk ini mencakup empat aspek penting yatu  destinasi, industri pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan pariwisata.
ripparda 2026–2045 diharapkan menjadi pedoman penataan dan pengembangan pariwisata daerah yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan. mulai dari peningkatan daya tarik wisata, penguatan sdm, hingga mendorong investasi dan kerja sama multipihak.
raperda kedua mengatur perubahan atas perda no. 3 tahun 2018 tentang pengelolaan barang milik daerah. perubahan ini dilakukan sebagai penyesuaian terhadap permendagri no. 7 tahun 2024, yang merupakan perubahan permendagri no. 19 tahun 2016.
"perda sebelumnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan regulasi terbaru sehingga perlu dilakukan penyesuaian," ungkap sekda.
raperda ketiga menyangkut penataan ulang perusahaan umum daerah (perumda) renah skalawi sebagai tindak lanjut perda no. 5 tahun 2013 dan perda no. 2 tahun 2003 terkait struktur organisasi dan tata kelola perusahaan.
sekda menyampaikan, perubahan regulasi ini penting mengingat perkembangan daerah dan kebutuhan untuk memperkuat kapasitas manajerial perusahaan agar lebih efektif dan mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah.
perda ini membuka ruang bagi perumda untuk mengembangkan usaha di berbagai sektor, mulai dari agribisnis, hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan, percetakan, distribusi, hingga bidang usaha lain yang dinilai potensial.
selain tiga raperda dari pemkab, dprd melalui juru bicaranya hidayatullah juga menyampaikan satu raperda inisiatif, yaitu raperda penyelenggaraan pendidikan al-qur’an yang akan diintegrasikan ke dalam kurikulum sd dan smp negeri maupun swasta.
"banyak siswa sd dan smp negeri yang belum mampu membaca al-qur’an. kondisi ini berbeda dengan sekolah islam terpadu. karena itu, dprd mendorong pendidikan baca-tulis al-qur’an masuk kurikulum agar siswa mendapat penguatan sejak dini," ungkap hidayatullah. (ari)