Kendaraan Mati Pajak Dilarang Isi BBM Subsidi, Begini Penjelasan Pemprov Bengkulu

Reporter: Eko - Rewa |

Editor: Dendy Supriadi |

Selasa , 09 Jan 2024 - 21:52

Sekda Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri memimpin rapat pembahasan perjanjian kerja sama (PKS) antara BPH Migas dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu di Ruang Rapat Rafflesia Pemprov Bengkulu, Selasa 9 Januari 2024.-Rio/Bengkulu Ekspress-

BENGKULU, BE - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) sedang menyiapkan perjanjian kerja sama (PKS), terkait penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.

Dalam PKS itu, rencananya kendaraan yang menunggak pajak atau mati pajak tidak diperbolehkan mengisi BBM subsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri SSos MKes mengatakan, data kendaraan yang mengisi BBM subsidi itu akan terkoneksi dengan Korps Lalu Lintas (Korlantas) melalui Kode QR MyPertamina.

"Kendaraan mati pajak atau tidak bayar pajak, nanti tidak mendapatkan pelayanan," ujar Isnan usai menggelar rapat membahas PKS dengan BPH Migas di Ruang Rapat Rafflesia Kantor Gubernur Bengkulu, Selasa 9 Januari 2024.

Isnan mengatakan, tidak hanya kendaraan mati pajak atau tidak bayar pajak saja yang tidak bisa mengisi BBM subsidi. Namun kendaraan bodong atau tidak memiliki surat, juga bakal tidak dilayani di setiap SPBU di Provinsi Bengkulu.

"Apalagi kendaraa bodong, tidak akan mendapatkan pelayanan," tuturnya.

Upaya pengetatan pendistribusi BBM subsidi ini tidak hanya soal tepat sasaran saja. Namun juga soal pengetatan penggunaan BBM subsidi. Sebab, saat ini BBM subsidi pendistribusianya terus mengalami kebocoran.

Apalagi untuk BBM subsidi jenis bio solar. Sering digunakan bukan pada sasarannya. Bahkan, BBM subsidi itu banyak digunakan untuk angkutan hasil pertambangan dan perkebunan besar.

"Selama ini akal-akalan masyarakat itu, mobil angkutan batu bara dan perkebunan itu tetap mengisi. Mobilnya dicuci bersih-bersih, dibuat rapi-rapi, mereka mengantre di SPBU. Sejatinya tidak dibolehkan, karena mengangkut batu bara dan hasil perkebunan," beber Isnan.

Isnan mengakui kebocoran pendistribusi BBM subsidi terus terjadi. Meskipun pengetatan melalui surat edaran dan regulasi dari pemerintah pusat telah diterapkan. Hasilnya, banyak tidak mematuhi aturan tersebut. Akibatnya, setiap tahun terus berlangganan masalah BBM subsidi.

"Banyak modusnya. Ada yang antre, jual, antre jual lagi," ujarnya.

Di sisi lain, soal pemasangan stiker khusus bagi pengguna BBM subsidi jenis bio solar juga akan dilakukan. Namun pihaknya masih akan mengkaji efektifitas solusi tersebut.

"Itu masuk juga dalam kajian. Tentu semua masukan dari masyarakat kita pertimbangkan," ungkap Isnan.

Isnan mengatakan, kuota BBM subsidi, baik jenis pertalite maupun bio solar di Provinsi Bengkulu tahun 2024 sudah disetujui sebesar 374,974 kiloliter (KL).

kendaraan mati pajak dilarang isi bbm subsidi, begini penjelasan pemprov bengkulu                            bengkulu, be - pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu dan badan pengatur hilir minyak dan gas (bph migas) sedang menyiapkan perjanjian kerja sama (pks), terkait penggunaan bahan bakar minyak (bbm) subsidi. 
dalam pks itu, rencananya kendaraan yang menunggak pajak atau mati pajak tidak diperbolehkan mengisi bbm subsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum (spbu). 
sekretaris daerah (sekda) provinsi bengkulu, isnan fajri ssos mkes mengatakan, data kendaraan yang mengisi bbm subsidi itu akan terkoneksi dengan korps lalu lintas (korlantas) melalui kode qr mypertamina. 
"kendaraan mati pajak atau tidak bayar pajak, nanti tidak mendapatkan pelayanan," ujar isnan usai menggelar rapat membahas pks dengan bph migas di ruang rapat rafflesia kantor gubernur bengkulu, selasa 9 januari 2024. 
isnan mengatakan, tidak hanya kendaraan mati pajak atau tidak bayar pajak saja yang tidak bisa mengisi bbm subsidi. namun kendaraan bodong atau tidak memiliki surat, juga bakal tidak dilayani di setiap spbu di provinsi bengkulu. 
"apalagi kendaraa bodong, tidak akan mendapatkan pelayanan," tuturnya. 
upaya pengetatan pendistribusi bbm subsidi ini tidak hanya soal tepat sasaran saja. namun juga soal pengetatan penggunaan bbm subsidi. sebab, saat ini bbm subsidi pendistribusianya terus mengalami kebocoran. 
apalagi untuk bbm subsidi jenis bio solar. sering digunakan bukan pada sasarannya. bahkan, bbm subsidi itu banyak digunakan untuk angkutan hasil pertambangan dan perkebunan besar. 
"selama ini akal-akalan masyarakat itu, mobil angkutan batu bara dan perkebunan itu tetap mengisi. mobilnya dicuci bersih-bersih, dibuat rapi-rapi, mereka mengantre di spbu. sejatinya tidak dibolehkan, karena mengangkut batu bara dan hasil perkebunan," beber isnan. 
isnan mengakui kebocoran pendistribusi bbm subsidi terus terjadi. meskipun pengetatan melalui surat edaran dan regulasi dari pemerintah pusat telah diterapkan. hasilnya, banyak tidak mematuhi aturan tersebut. akibatnya, setiap tahun terus berlangganan masalah bbm subsidi. 
"banyak modusnya. ada yang antre, jual, antre jual lagi," ujarnya. 
di sisi lain, soal pemasangan stiker khusus bagi pengguna bbm subsidi jenis bio solar juga akan dilakukan. namun pihaknya masih akan mengkaji efektifitas solusi tersebut. 
"itu masuk juga dalam kajian. tentu semua masukan dari masyarakat kita pertimbangkan," ungkap isnan. 
isnan mengatakan, kuota bbm subsidi, baik jenis pertalite maupun bio solar di provinsi bengkulu tahun 2024 sudah disetujui sebesar 374,974 kiloliter (kl). 
rinciannya, kuota bbm subsidi pertalite sebanyak 267.761 kl dan bbm jenis bio solar sebanyak 107.213 kl.
maka pendistribusian bbm subsidi itu harus tepat sasaran. 
"agar masyarakat benar-benar mendapatkan haknya sesuai dengan aturan," tuturnya.
untuk itu,  pemprov dan bph migas akan terus menggodok pks tersebut. ketika pks sudah siap, maka akan ditandatangani dan diterapkan kepada masyarakat.
"setelah siap, langsung diterapkan pks-nya," tegas isnan. 
sementara itu, anggota komite bph migas, abdul halim mengatakan, larangan penggunaan bbm subsidi bagi kendaraan tidak bayar pajak sudah diterapkan di daerah lain di indonesia. tentu, bengkulu akan menyusul daerah yang ikut menerapkan penggunana bbm subsidi tepat sasaran tersebut. 
"daerah lain sudah menerapkan. nanti bisa disosialisasikan kepada masyarakat," terang abdul. 
sejauh ini, bph migas akan terus mengumpulkan data-data di lapangan atas kebocoran pendistribusi bbm subsidi di bengkulu. karena setiap tahun, masalah bbm subsidi terus terjadi. 
"kita kumpulkan sampel masalah, baru kita tarik benang merahnya. penyelesainya tentu melalui forum-forum penting, untuk mengatur pendistribusian bbm subsidi," tandasnya. 
 
keluhkan harga bbm
 
di sisi lain, mulai tanggal 1 januari 2024 lalu, harga bahan bakar minyak (bbm) di bengkulu mengalami penurunan. meski kabar ini seharusnya menjadi kabar baik bagi sebagian besar masyarakat, namun sejumlah pengusaha jasa transportasi justru mengeluhkan penurunan tersebut. 
mereka menyoroti fakta bahwa penurunan harga hanya berlaku untuk bbm non subsidi, sementara subsidi belum mengalami perubahan.
salah satu pengusaha transportasi di kota bengkulu, lukman hakim mengungkapkan kekecewaannya terhadap penurunan harga bbm yang tidak merata. sebab, penurunan tersebut hanya terjadi pada bbm non subsidi dan bukan subsidi.
"kami sangat tergantung pada bbm untuk mengoperasikan kendaraan transportasi umum. penurunan harga hanya pada bbm non subsidi tidak memberikan dampak positif bagi kami," ujar lukman dengan nada kecewa, selasa 9 januari 2024.
menurut data yang dirilis oleh pertamina, harga pertamax di bengkulu mengalami penurunan sebesar rp 450 per liter. harga yang sebelumnya mencapai rp 14.250 per liter, kini turun menjadi rp 13.800 per liter. 
sementara itu, harga pertamax turbo juga mengalami penurunan signifikan dari rp 16.050 per liter menjadi rp 15.100 per liter.
dexlite, salah satu jenis bbm populer di kalangan pengusaha transportasi, juga mengalami penurunan harga. harga dexlite turun sebesar rp 1.000 per liter, dari rp 16.250 menjadi rp 15.250 per liter. begitu pula dengan harga pertamina dex yang turun sebesar rp 1.100 per liter, dari rp 16.900 menjadi rp 15.800 per liter.
namun, lukman menyayangkan bahwa harga bbm subsidi masih tetap tinggi untuk jenis pertalite yakni rp 10 ribu per liter. 
lukman berharap agar pemerintah dapat mempertimbangkan penurunan harga bbm subsidi agar bisa merata dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi sektor transportasi di bengkulu.
"kami memandang apa manfaatnya menurunkan harga bbm non subsidi, harusnya bbm subsidi juga turun agar merata," tutup lukman.
sementara itu, pengamat ekonomi bengkulu, prof kamaludin se mm mengatakan, penurunan harga bbm non subsidi di bengkulu mampu memberikan keringanan bagi masyarakat umum, tapi penurunan tersebut belum mendukung sektor transportasi yang berperan penting bagi ekonomi daerah.
"penurunan harga bbm non subsidi di bengkulu memang memberikan sedikit kelegaan bagi masyarakat umum, namun kita tidak boleh melupakan pentingnya mendukung sektor transportasi yang berperan penting dalam perekonomian daerah ini," ujar kamaludin.
ia berharap, pemerintah bisa menurunkan harga bbm subsidi juga, sehingga ada efek positif yang bisa dirasakan oleh masyarakat secara umum, termasuk para pelaku usaha jasa transportasi di bengkulu. 
"kami berharap agar kebijakan harga bbm bisa diterapkan secara adil dan merata, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat," tutupnya.(999/151)
 
draf rencana pks antara bph migas dan pemprov bengkulu
- pengawasan pembelian jenis bbm tertentu (jbt) atau bbm bersubsidi dan jenis bbm khusus penugasan (jbkp) berdasarkan surat rekomendasi yang diterbitan oleh kepala perangkat daerah/kepala pelabuhan perikanan/lurah/kepala desa di lingkungan provinsi bengkulu kepada konsumen pengguna jbt dan jbkp. 
- pengawasan atas pembelian jbt berdasarkan surat identitas yang diterbitkan oleh kepala perangkat daerah yang membidangi urusan sesuai dengan kewenangan masing-masing di lingkungan pemerintah provinsi bengkulu kepada konsumen pengguna jbt. 
- meningkatkan penertiban, pemantauan dan evaluasi surat rekomendasi dan surat identitas yang diterbitkan oleh kepala perangkat daerah/ kepala pelabuhan perikanan/lurah/ kepala desa secara transparan dan akuntabel untuk pembelian jbt dan jbkp
- melakukan pengendalian atas kuota jbt dan jbkp per-kabupaten/kota sesuai dengan besaran volume yang telah ditetapkan 
- melakukan sosialisasi terkait dengan kebijakan pemerintah terhadap jbt dan jbkp
- menentukan pihak-pihak yang terkait untuk melakukan pengawasan dan pengendalian dan pendistribusian jbt dan jbkp di provinsi bengkulu
- merumuskan langkah-langkah yang harus diambil dalam rangka pengendalian dan pengawasan pendistribusian jbt dan jbkp di provinsi bengkulu.