Proyek Jalan Jadi Temuan BPK, Ini Rekomendasi BPK

Reporter: Eko Putra |

Editor: Haijir |

Jumat , 12 Jan 2024 - 21:52

RIO/BE Kepala BPK Perwakilan Bengkulu Muhammad Toha Arafat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas upaya pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jalan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan tahun 2021 sampai dengan triwulan III tahun--

BENGKULU, BE - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bengkulu banyak menemukan persoalan dalam proyek pembangunan jalan. Khususnya yang dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, dan Pemerintah Kabupaten Seluma.

Temuan itu dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kinerja atas upaya Pemda dalam penyelenggaraan jalan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan tahun anggaran 2021 sampai dengan Triwulan III 2023.

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bengkulu Muhamad Toha Arafat SE MSi Ak CA CSFA CFrA mengatakan, secara umum hasil pemeriksaan BPK menemukan permasalahan signifikan dalam persoalan pembangunan jalan.

Seperti Pemda belum menyusun pedoman operasional yang mengatur pembangunan dan preservasi jalan secara umum melalui peraturan daerah/peraturan kepala daerah. Sehingga mengakibatkan kegiatan penyelenggaraan jalan dilakukan tanpa mempertimbangkan keserasian dan konektivitas antar kabupaten, kota, kecamatan, desa sekitarnya.

"Pemda juga belum menyusun perencanaan pembangunan dan preservasi jalan secara memadai. Sehingga mengakibatkan konstruksi fisik yang dihasilkan dari perencanaan teknis berpotensi tidak sesuai dengan desain kebutuhan konstruksi yang seharusnya dan umur manfaat jalan yang diharapkan," terang Toha, usai menyerahkan LHP BPK atas pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) kepatuhan kepada Pemprov Bengkulu, Pemda Seluma, Pemda Bengkulu Selatan, Pemda Kota Bengkulu dan Pemda Rejang Lebong, di Gedung BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, Jumat 12 Januari 2024.

Toha mengatakan, BPK juga menemukan Pemda belum melaksanakan preservasi jalan secara memadai. Sehingga kuantitas dan kualitas hasil pekerjaan berisiko belum sesuai dengan yang ditargetkan. Dinas Pekerjaan Umum selaku penyelenggara jalan belum melaksanakan fungsi penilikan jalan sesuai kewenangananya.

"Hal itu, mengakibatkan tidak adanya informasi penilikan jalan yang disampaikan kepada penyelenggara jalan secara periodik untuk menjadi bahan masukan dalam perencanaan pembangunan dan preservasi jalan. Serta adanya keterlambatan dalam perbaikan kondisi jalan yang memerlukan penanganan," tuturnya.

Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala Daerah untuk memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, agar menyusun pedoman operasional penyelenggaraan jalan hingga ditetapkan menjadi Perda/perkada.

Kemudian, menyusun Pedoman Perencanaan Teknis yang memuat persyaratan minimum mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) ataupun spesifikasi Umum Bina Marga untuk dapat digunakan oleh Penyelenggara Jalan di lingkungan Provinsi Bengkulu.

"BPK juga merekomendasikan, Dinas PU untuk melakukan survei kondisi jalan minimal 1 kali dalam setahun dan menyusun rencana tahunan dengan mengacu pada analisa hasil survei kondisi jalan yang sudah dilakukan minimal 1 kali dalam setahun," beber Toha.

Tidak hanya itu, Toha mengatakan, Dinas PU juga harus mengaktifkan kegiatan penilikan jalan. Caranya, dengan menunjuk penilik jalan yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan analisa kebutuhan yang sebenarnya. Termasuk menetapkan panduan penilikan jalan yang lengkap dan jelas sampai pembuatan laporan hasil penilikan jalan.

"Atas temuan itu, BPK menyimpulkan, Pemprov Bengkulu Kabupaten Rejang Lebong, dan Kabupaten Seluma harus melakukan perbaikan atas permasalahan yang secara signifikan mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan jalan," ujarnya.

Disamping itu, BPK menurut Toha juga menyerahkan LHP kinerja kepada Pemda Kota Bengkulu, atas efektivitas pengelolaan mandatory spending mendukung belanja daerah yang berkualitas dari tahun anggaran 2021 sampai semester I 2023.

Termasuk LHP pemeriksaan kepatuhan atas belanja infrastruktur tahun Anggaran 2023 pada Pemda Kabupaten Rejang Lebong. Lalu LHP atas pemeriksaan terinci kepatuhan atas belanja barang dan jasa dan belanja modal tahun anggaran 2023 pada Pemda Kabupaten Bengkulu Selatan. (Lihat grafis)

proyek jalan jadi  temuan bpk, ini rekomendasi bpk                            bengkulu, be - badan pemeriksa keuangan (bpk) perwakilan provinsi bengkulu banyak menemukan persoalan dalam proyek pembangunan jalan. khususnya yang dikerjakan oleh pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu, pemerintah kabupaten rejang lebong, dan pemerintah kabupaten seluma. 
temuan itu dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (lhp) kinerja atas upaya pemda dalam penyelenggaraan jalan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan tahun anggaran 2021 sampai dengan triwulan iii 2023. 
kepala badan pemeriksa keuangan (bpk) perwakilan provinsi bengkulu muhamad toha arafat se msi ak ca csfa cfra mengatakan, secara umum hasil pemeriksaan bpk menemukan permasalahan signifikan dalam persoalan pembangunan jalan. 
seperti pemda belum menyusun pedoman operasional yang mengatur pembangunan dan preservasi jalan secara umum melalui peraturan daerah/peraturan kepala daerah.  sehingga mengakibatkan kegiatan penyelenggaraan jalan dilakukan tanpa mempertimbangkan keserasian dan konektivitas antar kabupaten, kota, kecamatan, desa sekitarnya.
"pemda juga  belum menyusun perencanaan pembangunan dan preservasi jalan secara memadai. sehingga mengakibatkan konstruksi fisik yang dihasilkan dari perencanaan teknis berpotensi tidak sesuai dengan desain kebutuhan konstruksi yang seharusnya dan umur manfaat jalan yang diharapkan," terang toha, usai menyerahkan lhp bpk atas  pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (pdtt) kepatuhan kepada pemprov bengkulu, pemda seluma, pemda bengkulu selatan, pemda kota bengkulu dan pemda rejang lebong, di gedung bpk perwakilan provinsi bengkulu, jumat 12 januari 2024.
toha mengatakan, bpk juga menemukan pemda belum melaksanakan preservasi jalan secara memadai. sehingga kuantitas dan kualitas hasil pekerjaan berisiko belum sesuai dengan yang ditargetkan.  dinas pekerjaan umum selaku penyelenggara jalan belum melaksanakan fungsi penilikan jalan sesuai kewenangananya.
"hal itu, mengakibatkan tidak adanya informasi penilikan jalan yang disampaikan kepada penyelenggara jalan secara periodik untuk menjadi bahan masukan dalam perencanaan pembangunan dan preservasi jalan. serta adanya keterlambatan dalam perbaikan kondisi jalan yang memerlukan penanganan," tuturnya. 
atas temuan tersebut, bpk merekomendasikan kepala daerah untuk  memerintahkan kepala dinas pekerjaan umum, agar menyusun pedoman operasional penyelenggaraan jalan hingga ditetapkan menjadi perda/perkada. 
kemudian, menyusun pedoman perencanaan teknis yang memuat persyaratan minimum mengacu kepada peraturan menteri pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr) ataupun spesifikasi umum bina marga untuk dapat digunakan oleh penyelenggara jalan di lingkungan provinsi bengkulu.
"bpk juga merekomendasikan, dinas pu untuk melakukan survei kondisi jalan minimal 1 kali dalam setahun dan menyusun rencana tahunan dengan mengacu pada analisa hasil survei kondisi jalan yang sudah dilakukan minimal 1 kali dalam setahun," beber toha. 
tidak hanya itu, toha mengatakan, dinas pu juga harus mengaktifkan kegiatan penilikan jalan. caranya, dengan menunjuk penilik jalan yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan analisa kebutuhan yang sebenarnya. termasuk menetapkan panduan penilikan jalan yang lengkap dan jelas sampai pembuatan laporan hasil penilikan jalan. 
"atas temuan itu, bpk menyimpulkan, pemprov bengkulu kabupaten rejang lebong, dan kabupaten seluma harus melakukan perbaikan atas permasalahan yang secara signifikan mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan jalan," ujarnya. 
disamping itu, bpk menurut toha juga menyerahkan lhp kinerja kepada pemda kota bengkulu, atas efektivitas pengelolaan mandatory spending mendukung belanja daerah yang berkualitas dari tahun anggaran 2021 sampai semester i 2023.
termasuk lhp pemeriksaan kepatuhan atas belanja infrastruktur tahun anggaran 2023 pada pemda kabupaten rejang lebong. lalu  lhp atas pemeriksaan terinci kepatuhan atas belanja barang dan jasa dan belanja modal tahun anggaran 2023 pada pemda kabupaten bengkulu selatan. (lihat grafis)
"temuan ini sudah kami serahkan, untuk segera ditindaklanjuti," tutur toha.
toha mengatakan, tindaklanjuti lhp bpk itu wajib dilakukan selama 60 hari kedepan. khususnya, tamuan yang bersifat kerugian negara. maka wajib dikembalikan ke kas daerah. 
"kalau temuan itu administratif, maka selesaikan secara administrasi. kalau kerugian, maka harus dikembalikan," ungkapnya.
toha mengatakan, jika tindaklanjut itu tidak selesai sampai 60 hari, maka ada pihak lain yang akan menindaklanjutinya. maka temuan, yang bersifat kerugian negara wajib dituntaskan sebelum deadline waktu yang diberikan oleh bpk. 
"jangan sampai ada pihak lain yang menindaklanjutinya. kita harap sebelum 60 hari bisa selesai," tegasnya.
sementara itu, gubernur bengkulu prof h rohidin mersyah mengatakan, temuan bpk itu telah menjadi prioritas untuk ditindaklanjuti. untuk itu, pemprov akan segera membahas yang menjadi temuan bpk. 
"segara dibahas temuan ini. pak sekda nanti, silahkan konfirmasi atau penjelasan tambahaan oleh tim pemeriksaan. bpk juga terbuka. ini mekanisme yang sangat baik," ungkap rohidin. 
temuan bpk, baik administrasi, regulasi maupun kerugian negara itu, menurut rohidin bisa segera diselesaikan dari deadline waktu yang diberikan oleh bpk. 
apalagi pemeriksaan bpk itu sudah hal biasa dan rutin. artinya temuan itu juga tidak banyak berbeda dengan sebelumnya. maka ditargetkan tidak sampai 60 hari sudah bisa diselesaikan. 
"temuan itu biasanya tidak terlalu berbeda. kerugian negara selalui saja diatas harga, kelebihaan bayar. ya bagitu-begitu saja. maka segera bicara dengan pihak ketiga. targetnya selesai sebelum 60 hari," tandas rohidin. (151)
rekomendasi bpk kepada pj walikota bengkulu 
1. menginstruksikan kepala bappeda agar memastikan keselarasan antara dokumen perencanaan daerah jangka menengah dengan dokumen perencanaan pemerintah pusat jangka menengah dan rencana tata ruang dan wilayah (rtrw) kota bengkulu.
2. menginstruksikan tim anggaran pemerintah daerah (tapd) agar secara bertahap mengatur strategi dalam rangka mencapai proporsi belanja pegawai dan infrastruktur pelayanan publik
sesuai amanat uu nomor 1 tahun 2022;
3. menginstruksikan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan (disdikbud) agar melakukan pemantauan secara periodik atas kemutakhiran dan keakuratan dapodik yang diinput oleh setiap
satuan pendidikan;
4. menginstruksikan kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr) agar melakukan pendataan dan pemutakhiran atas ruas-ruas dan kondisi jalan di kota bengkulu secara akurat;
5. menginstruksikan tim penerapan spm agar menyusun rencana aksi penerapan spm; dan
6. menginstruksikan inspektur agar melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi penerapan spm.
rekomendasi bpk kepada bupati rejang lebong 
1. memerintahkan kepala bpkd untuk memerintahkan kepala bidang aset agar membuat sop dalam pelaksanaan pekerjaan penyusunan ssh dengan mengakomodir usulan harga dari skpd;
2. memerintahkan para kepala dinas selaku pengguna anggaran (pa) untuk ppk selaku pembuat hps dan penanda tangan kontrak agar melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan
cermat;
3. memerintahkan tim pokja pemilihan supaya melakukan evaluasi secara cermat atas paket pekerjaan
4. memerintahkan para kepala dinas untuk memproses kelebihan pembayaran dan menyetorkannya ke kas daerah.
lhp bpk kepada pemda bengkulu selatan
1. pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas belanja perjalanan dinas pada lima opd di kabupaten bengkulu selatan tidak sesuai ketentuan;
2. belanja modal peralatan dan mesin alat telekomunikasi dan alat komputer melalui katalog elektronik tidak sesuai ketentuan dan terdapat kelebihan pembayaran pada 10 opd;
3. terdapat kelebihan pembayaran atas enam paket pekerjaan belanja modal jalan irigasi dan jaringan dan perencanaan mutu beton bahu jalan yang tidak sesuai ketentuan pada dinas pupr.