Komunitas Mapan Demo Kantor Bupati dan Dewan BU, Ini Tuntutannya

Reporter: afrizal |

Editor: Novriyanto |

Kamis , 01 Feb 2024 - 20:49

Tampak puluhan masyarakat dari Komunitas Mapan melakukan aksi demo di depan Kantor Pemkab BU, Kamis 1 Februari 2024.-APRIZAL/BE -

komunitas mapan demo  kantor bupati dan dewan bu, ini tuntutannya                             harianbengkuluekspress.bacakoran.co - pada kamis pagi 1 februari 2024  sekitar pukul 10.00 wib, puluhan masyarakat yang tergabung dari komunitas masyarakat peduli pembangunan (mapan) melakukan aksi demo di depan kantor pemerintah kabupaten (pemkab) serta kantor dprd kabupaten bengkulu utara (bu). aksi demo tersebut bertujuan untuk menyampaikan beberapa tuntutan serta indikasi pelanggaran dokumen dan juga ketimpangan pembangunan yang dilakukan oleh pemkab dan dprd bu tersebut.
aksi yang dikomandoi oleh denno andeska marlandone di depan kantor pemkab bu menyampaikan, bahwa  aksi yang dilakukan tersebut pada intinya sebagai bentuk kekecewaan terhadap pembangunan di kabupaten bu dibawah kepemimpinan bupati ir h mian dan ketua dprd bu sonti bakara sh. dimana didalam kepemimpinan oleh kedua orang tersebut banyak menimbulkan permasalahan. sehingga dirinya bersama puluhan masyarakat dari komunitas mapan melakukan aksi demo tersebut.
"pada intinya, aksi demo ini kami lakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap kepemimpinan ir h mian selaku bupati bu dan sonti bakara sh selaku ketua dprd bu," ujarnya.
ia pun mengungkapkan, bahwa aksi demo ini sengaja dilakukan agar dapat bertemu langsung oleh bupati bu ir h mian, namun diketahui bupati mian tidak dapat ditemui. dirinya pun berharap dari aksi ini bupati mian dapat menemui secara langsung.
"kami tidak ingin menemui siapa-siapa, yang kami inginkan bupati mian, kami harap aksi ini bapak mian dapat menemui langsung kami. karena selain bupati mian tidak ada yang bisa mengakomodir tuntutan kami ini," terangnya.
baca juga: anggaran beasiswa pelajar di kepahiang segini
baca juga:akrel gelar berbagai perlombaan, dalam rangka ini
lanjut denno, bahwa aksi ini akan dilakukan secara maraton  hingga bupati mian dan ketua dprd bu dapat mengakomodir apa yang menjadi tuntutan dari pihaknya. jika tidak tentu aksi ini akan terus dilakukan.
"sebelum diakomdir, aksi ini tetap kami lakukan secara maraton," tukasnya.
sementara itu, asisten i setdakab bu, rahmat hidayat sstp msi mengungkapkan, bahwa bupati mian sedang dinas luar (dl). sehingga tidak dapat menemui langsung kepada massa aksi tersebut. kendat demikian, rahmat menuturkan, bahwa terkait berbagai poin tuntutan yang disampaikan oleh para aksi demo tersebut terhadap dengan pembangunan di kabupaten bu yang dinilai banyak ditemukan permaslahan termasuk dengan regulasi pengesahan apbd 2024 yang mereka anggap cacat regulasi itu tidak benar. karena pihaknya telah menjalankan sesuai regulasi yang berlaku.
"mereka maunya ketemu sama bupati langsung, tapi memang bapak bupati lagi dinas luar. jadi kita tidak dapat berbuat banyak atas aksi demo yang dilakukan tersebut. namun hal ini pasti akan kita sampaikan ke bupati," tandasnya.(afrizal)
 
 -tuntutan aksi mapan
 
 1. telah terjadi indikasi pengurangan kualitas dan pelanggaran dokumen spesifikasi teknis pada proyek pengadaan tas sekolah paud/tk kabupaten bengkulu utara tahun 2023. 
2. telah terjadi indikasi pemalsuan dokumen dan persyaratan dalam proses seleksi p3k tenaga pendidik tahun 2023. tercatat peserta inisial yp merupakan operator di sdn 121 malah bisa lulus p3k sebagai guru kelas. selain itu, ada fenomena oknum perangkat desa merangkap menjadi honorer dibeberapa sekolah dengan dugaan mencukupi syarat untuk ikut seleksi p3k. meskipun sebagian besar dari mereka tidak aktif mengajar, mereka bisa lulus p3k. 
3. telah terjadi indikasi penggunaan anggaran dan program yang bersumber dari apbd bengkulu utara untuk kepentingan politik praktis. 
4. telah terjadi indikasi penggunaan anggaran motor dinas kepala desa untuk kepentingan pemenangan pileg tahun 2024 oleh ketua dprd bengkulu utara sonti bakara. 
5. pembangunan infrastruktur dasar (jalan dan jembatan) di bengkulu utara tidak merata. pembangunan terkesan difokuskan dibeberapa wilayah saja. 
6. bupati kabupaten bu melalui tapd bersama ketua dprd bu sonti bakara terindikasi secara sengaja melanggar regulasi yang ada dalam proses penyusunan dan pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (rapbd) tahun 2024. mulai dari pengesahan rapbd tahun 2024 tanpa menyepakati rancangan kebijakan umum anggaran plafon prioritas anggaran sementara (rkua ppas) menjadi kua ppas terlebih dahulu, pengesahan rapbd tahun 2024 pada tanggal 29 november 2023 lalu tanpa penandatangan nota kesepakatan kepala daerah dan pimpinan dewan serta pembahasan hasil evaluasi rapbd tahun 2024 cuma dihadiri 5 orang dari 19 orang personil badan anggaran (banggar). 
7. berdasarkan rilis ombudsman republik indonesia perwakilan provinsi bengkulu pada desember tahun 2023 lalu, pepmkab bengkulu utara menduduki peringkat terakhir nilai kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik dari 9 pemkab dan 1 pemkot se-provinsi bengkulu. 
8. kepala dispendik bu harus menjelaskan ke publik secara detil soal jumlah anggaran, harga satuan dan spesifikasi teknis proyek pengadaan tas sekolah tk/paud tahun 2023. 
9. kepala dispendik bu harus segera memanggil oknum operator sekolah dan oknum operator dikbud yang terindikasi dengan sengaja melakukan perubahan data dapodik untuk kepentingan meluluskan peserta p3k.  
10. bupati bu harus adil dalam membangun, pembangunan haruslah merata dengan seluruh masyarakat bengkulu utara sebagai penerima manfaatnya. bangun jalan kabupaten yang ada di kecamatan arma jaya, hulu palik, kerkap, air besi dan air napal. 
11. sekda selalu ketua tapd bengkulu utara harus menjelaskan secara detil ke seluruh masyarakat bengkulu utara soal caruit marut rapbd tahun 2024. 
12. ketua dprd bu, sonti bakara harus mengundurkan diri dari dprd bu sebagai bentuk permintaan maafnya atas kesalahannya yang telah memanfaatkan anggaran negara untuk kepentingan pribadi dan sebagai pertanggungjawaban sosial atas carut marutnya rapbd tahun 2024. 
13. bupati bu dan sekda bu serta kepala dispendik bu harus meminta maaf secara terbuka kepada publik atas ketidakmampuan dan kegagalan mereka memimpin bengkulu utara. 
14. permintaan maafnya kami tunggu dalam rentang waktu seminggu, jika tidak maka kami akan menggelar aksi kembali.