Pemilu di Kuala Lumpur Malaysia Diulang, Ini Penyebabnya

Reporter: Dendi Supriadi |

Editor: Dendi Supriadi |

Kamis , 15 Feb 2024 - 21:52

Kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara Pemilu 2024 se-Kecamatan Teluk Segara dikumpulkan di ruangan penyimpanan PPK Teluk Segara di Kantor Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, Kamis, 15 Februari 2024.-RIO/BE -

“Putusan MK dimaksud oleh MKMK memutuskan telah terjadi pelanggaran etika barat, demikian juga dengan putusan DKPP yang menyatakan ketua KPU telah melakukan pelangkaran etika. Namun, semua itu terabaikan oleh penguasa saat ini," ujar Haposan.

Ia menambahkan, tindakan penguasa yang menggelontorkan bansos menjelang pemungutan suara, pengerahan kepala desa untuk mendukung paslon tertentu, serta upaya penegak hukum mengintimidasi para kepala desa dengan dugaan penyalahgunaan dana desa juga bentuk pelanggaran yang menguntungkan paslon tertentu.

Haposan menyampaikan, telah berkoordinasi dengan TPN Ganjar-Mahfud khususnya mengenai bukti-bukti kecurang pilpres yang tidak terbantahkan, agar dilakukan pengumpulan bukti yang selanjutnya dilakukan upaya hukum untuk memulihkan keadaan demokrasi di Indonesia.

Hal ini diupayakan dengan membentuk tim hukum yang kuat dan punya pengetahuan dan yang piawai menyajikan dalil-dalil pelanggaran serta bukti-bukti yang tidak terbantahkan atas dugaan pelanggaran pemilu.

“Atas dasar data data dugaan kecurangan dimaksud, Relawan Projo Ganjar meminta KPU sebagaimpelaksana pemilu untuk berlaku jujur yakni dengan atas kesadaran sendiri untuk membatalkan hasil pemilihan Presiden tanggal 14 Februari dan serya melakukan pemilihan ulang khusus pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, agar marwah demokrasi di Indonesia tidak ternodai oleh nafsu,” jelas Haposan.

Lebih lanjut, dia mengimbau pemerintah mendorong KPU untuk melakukan pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ulang.

Seperti diketahui, pelaksanaan Pemilu serentak yakni Pemilihan Presiden, DPD dan DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten dan kota telah dilakukan Rabu tanggal 14 Februari 2024.

Sejumlah lembaga survei telah menyajikan perhitungan cepat yang sementara mengunggulkan paslon Nomor Urut 02 Prabowo-Gibran dengan angka 56,72 persen.

Diikuti pasangan Anies-Muhaimin di angka 25,43 persen. Adapun paslon nomor urut 3, Ganjar-Mahfud, pada urutan ketiga dengam perolehan suara sekitar 17,85 persen.

Bawaslu Merespons

Sementatara itu, Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, Lolly Suhenty memberikan penjelasan terkait mekanisme pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Menurut Lolly, berdasarkan ketentuan undang-undang, Bawaslu diberikan batasan waktu selama 10 hari untuk melakukan tindakan pemungutan suara ulang.

"Makanya kita lagi melihat berbagai potensi yang ada, pantau dari data Bawaslu itu potensi PSU itu berarti ada di 2413 TPS," ungkap Lolly saat konferensi pers, Kamis, 15 Febuari 2024.

Lolly menekankan, perlunya kewaspadaan dalam menangani situasi ini karena batasan waktu yang ditetapkan tidak boleh melebihi 10 hari.

pemilu di kuala lumpur malaysia diulang, ini penyebabnya                            harianbengkuluekspress.id- komisi pemilihan umum (kpu) ri akan melakukan pemungutan suara ulang untuk pemilu 2024 di kuala lumpur, malaysia.
hal tersebut disampaikan langsung oleh ketua kpu ri, hasyim asy'ari saat konferensi pers di kantor kpu ri, menteng, jakarta pusat, kamis, 15 februari 2024.
"untuk metode pos dan metode ksk khusus di kuala lumpur akan dilakukan pemungutan suara ulang," kata hasyim.
"detail-detail dan mekanismenya kami di kpu pusat akan siapkan segala sesuatunya," sambungnya.
baca juga:real count kpu pilpres 2024 di ln, segini perolehan suara 3 pasangan capres dan cawapres
baca juga:hasil quick count pilpres 2024 prabowo-gibran menang telak, begini respon anies dan ganjar
hasyim menjelaskan alasan pihaknya melakukan pemungutan suara ulang karena ditemukan adanya kejanggalan yang mana temuannya itu dianggap sama dengan temuan yang dilakukan oleh pihak bawaslu ri.
oleh karena itu, kata hasyim, pihaknya memutuskan untuk menghentikan dua metode proses perhitungan suara, yaitu metode pos dan kotak suara keliling (ksk) di sana.
"dua metode itu dihentikan dulu karena ada temuan-temuan yang sebenarnya kpu sendiri sudah mengetahui ada situasi yang secara prosedural itu unprosedural dan kebetulan apa yang diketahui oleh kpu dan ditemukan bawaslu ini sinkron," jelasnya.
diketahui, badan pengawas pemilu (bawaslu) mengumumkan hasil temuannya terkait sejumlah masalah dalam proses pemungutan suara pemilu 2024 di kuala lumpur, malaysia. 
ketua bawaslu, rachmat bagja mengatakan bahwa pihaknya menemukan adanya orang yang menguasai ribuan surat suara lewat pos di sana.
"kami harus berhubungan dengan polisi di malaysia untuk mengungkap identitas orang yang menguasai ribuan surat suara pos," kata ketua bawaslu rahmat bagja di kantor bawaslu ri, jakarta, rabu, 14 februari 2024 lalu.
di sisi lain, rahmat bagja menyoroti kasus yang terjadi di kuala lumpur yang membutuhkan pendekatan luar biasa. 
"kecuali kasus kuala lumpur, ini agak luar biasa, karena kami minta pemutakhirannya yang kemudian dimulai dari pemutakhiran ini. karena kalau hanya pemungutan suara ulang, tidak akan mencapai yang real terjadi di kuala lumpur," jelas rahmat.
rahmat mengatakan, perlunya diskusi lebih lanjut untuk menemukan solusi terbaik dalam mengatasi masalah pemilu dan pemungutan suara umum di kuala lumpur melalui pemutahiran dan pemenuhan data pemilih yang akurat. 
"jadi, di sini harus kita obrolkan dulu bagaimana solusi untuk pemilu, pemungutan suara umum di kuala lumpur melalui pemutahiran dan data pemilih yang benar," tutur rahmat.
ia membeberkan, ada banyak kantong kotak suara keliling (ksk) yang jauh dari pemilih sehingga sulit dijangkau. 
tidak hanya itu, bahkan ksk juga dilaksanakan tanpa izin otoritas setempat sehingga dibubarkan.
padahal, lanjutnya, setiap ksk membawa 500 lembar surat suara meski jumlah pemilihnya tidak sampai 500. 
ia mengatakan panwaslu malaysia telah merekomendasikan agar suara itu tidak dihitung, tapi panitia pemungutan luar negeri (ppln) tetap menghitungnya.
untuk diletahui, di kuala lumpur ini paslon 02 prabowo-gibran unggul dengan memproleh 49,6 persen, disusul paslon amin 42,11 persen dan ganjar-mahfud 8,27 persen. 
projo ganjar desak pemilu ulang
pemilu 2024 diduga banyak terjadi kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (tsm).
untuk itu, organisasi relawan projo ganjar menilai kontestasi pemilu 2024 khususnya pilpres, marak diwarnai dugaan pelanggaran yang menjurus kecurangan sehingga pihaknya mendesak kpu untuk melakukan pemungutan suara diulang. 
hal ini disampaikan oleh ketua umum projo ganjar, haposan situmorang yang menilai banyak praktik kecurangan yang dilaporkan masyarakat melalui media sosial. 
“pelaksanaan pemilu serentak kuat dugaan telah dilakukan kecurangan khususnya kecurangan pada pemilihan presiden dan wakil presiden. hal ini dapat kita lihat sebagaimana yang disajikan atau disampaikan oleh orang perorang pada medsos, yakni seperti lembaran suara telah dicoblos terlebih dahulu, intimidasi oleh oknum-oknum aparat serta menghalang-halangi mengikuti pemilu," kata haposan, kamis, 15 februari 2024. 
haposan menilai, tindakan seperti itu telah merusak demokrasi yang warga sipil perjuangkan di masa reformasi.
mewanti wanti bahwa kecurangan ini akan terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif. 
hal itu diyakininya sejak adanya putusan mahkamah konstitusi nomor 90 tahun 2023 tentang syarat calon wakil presiden boleh di bawah 40 tahun.
“putusan mk dimaksud oleh mkmk memutuskan telah terjadi pelanggaran etika barat,  demikian juga dengan putusan dkpp yang menyatakan ketua kpu telah melakukan pelangkaran etika. namun, semua itu terabaikan oleh penguasa saat ini," ujar haposan.
ia menambahkan, tindakan penguasa yang menggelontorkan bansos menjelang pemungutan suara, pengerahan kepala desa untuk mendukung paslon tertentu, serta upaya penegak hukum mengintimidasi para kepala desa dengan dugaan penyalahgunaan dana desa juga bentuk pelanggaran yang menguntungkan paslon tertentu.
haposan menyampaikan, telah berkoordinasi dengan tpn ganjar-mahfud khususnya mengenai bukti-bukti kecurang pilpres yang tidak terbantahkan, agar dilakukan pengumpulan bukti yang selanjutnya dilakukan upaya hukum untuk memulihkan keadaan demokrasi di indonesia. 
hal ini diupayakan dengan membentuk tim hukum yang kuat dan punya pengetahuan dan yang piawai menyajikan dalil-dalil pelanggaran serta bukti-bukti yang tidak terbantahkan atas dugaan pelanggaran pemilu.
“atas dasar data data dugaan kecurangan dimaksud, relawan projo ganjar meminta kpu sebagaimpelaksana pemilu untuk berlaku jujur yakni dengan atas kesadaran sendiri untuk membatalkan hasil pemilihan presiden tanggal 14 februari dan serya melakukan pemilihan ulang khusus pemilihan presiden dan wakil presiden, agar marwah demokrasi di indonesia tidak ternodai oleh nafsu,” jelas haposan.
lebih lanjut, dia mengimbau pemerintah mendorong kpu untuk melakukan pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden ulang. 
seperti diketahui, pelaksanaan pemilu serentak yakni pemilihan presiden, dpd dan dpr ri, dprd provinsi dan dprd kabupaten dan kota telah dilakukan rabu tanggal 14 februari 2024.
sejumlah lembaga survei telah menyajikan perhitungan cepat yang sementara mengunggulkan paslon nomor urut 02 prabowo-gibran dengan angka 56,72 persen.
diikuti pasangan anies-muhaimin di angka 25,43 persen. adapun paslon nomor urut 3, ganjar-mahfud, pada urutan ketiga dengam perolehan suara sekitar 17,85 persen.
 
bawaslu merespons
sementatara itu, anggota badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) ri divisi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat, lolly suhenty memberikan penjelasan terkait mekanisme pemungutan suara ulang dalam pemilihan umum (pemilu) 2024. 
menurut lolly, berdasarkan ketentuan undang-undang, bawaslu diberikan batasan waktu selama 10 hari untuk melakukan tindakan pemungutan suara ulang. 
"makanya kita lagi melihat berbagai potensi yang ada, pantau dari data bawaslu itu potensi psu itu berarti ada di 2413 tps," ungkap lolly saat konferensi pers, kamis, 15 febuari 2024.
lolly menekankan, perlunya kewaspadaan dalam menangani situasi ini karena batasan waktu yang ditetapkan tidak boleh melebihi 10 hari. 
"sebagaimana ketentuan undang undang, siapa yang menentukan waktunya? tentunya teman-teman kpu, dengan mempertimbangkan berbagai situasi," jelasnya.(*)