Indeks RB Alami Kenaikan, Begini Artinya
RENALD/BE Bupati BS, Gusnan Mulyadi SE MM--
Harianbengkuluekspress.id - Bupati Bengkulu Selatan (BS), Gusnan Mulyadi SE MM menyampaikan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) BS mendapat penilaian yang cukup baik untuk reformasi birokrasi (RB).
Pada tahun 2023 ini Pemkab BS mendapatkan nilai B dari sebelumnya C, yang artinya ada peningkatan nilai indeks dari tahun sebelumnya.
Gusnan menyampaikan penilaian tersebut merupakan hasil dari evaluasi RB yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sepanjang tahun 2023.
Secara umum reformasi birokrasi adalah proses menata-ulang, mengubah, memperbaiki dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih baik, profesional, bersih, efisien, efektif dan produktif.
"Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan ASN dan OPD yang telah bekerja keras selama ini. Sehingga Bengkulu Selatan mendapat indeks penilai yang cukup baik," ujar Gusnan kepada BE, Minggu 18 Februari 2024.
BACA JUGA:Waspada, DBD dan Malaria, Ini Pesan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu
BACA JUGA:Berikut Prediksi 45 Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Golkar Berpeluang Rebut Posisi Ketua
Lebih lanjut, Gusnan mengatakan peningkatan nilai RB merupakan sejarah baru bagi Pemkab BS. Sehingga menjadi motivasi untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik sesuai dengan RB yang ada.
"Semoga Indek SAKIP juga minimal tetap B dan opini laporan keuangan dari BPK RI juga tetap WTP," harapnya.
Gusnan juga menyampaikan birokrasi yang dulunya berbasis aturan, saat ini harus mengarah pada masa depan. Sehingga birokrasi harus berbasis kinerja, berdampak, kolaboratif dan melayani masyarakat.
Sementara itu, RB tematik berfokus pada 4 tema utama, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan untuk penanganan stunting dan prioritas Presiden yaitu pengendalian inflasi dan mendorong penggunaan produk dalam negeri.
BACA JUGA:Sekolah Dilarang Rekrut Honorer Baru, Ini Alasan Pemprov
“Reformasi birokrasi sesuai dengan arahan Presiden harus langsung menyasar pada masalah-masalah utama pembangunan yang apabila diselesaikan akan mempercepat dampak nyata,” pungkasnya. (Renald).