Desak Bahas Raperda Disabilitas, Forum Ini Datangi DPRD Provinsi

Reporter: Eko |

Editor: Haijir |

Selasa , 05 Mar 2024 - 22:09

EKO/BE Forum Pengawal Peraturan Daerah Disabilitas Provinsi Bengkulu menggelar hearing bersama Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Selasa 5 Februari 2024.--

Sementara itu, Sekretaris Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Provinsi Bengkulu Ilona Azli mendorong percepatan pembahasan Raperda tentang Penyandang Disabilitas.

"Wakil rakyat kita ini sudah menerima sharing yang kita lakukan. Kedatangan kita ke DPRD Provinsi Bengkulu ini sebagai bentuk pengawalan terhadap perkembangan Raperda tentang penyandang disabilitas," kata Ilona.

Ilona berharap, Raperda tersebut dapat segera disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Agar hak-hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi.

"Raperda itu merupakan cikal bakal agar ruang gerak kita di tengah-tengah masyarakat tidak terbatas. Karena kita ini, juga memiliki kebutuhan yang sama seperti non disabilitas. Misal untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, akses mendapatkan kesehatan dan lainnya," ujarnya.

Ilona menambahkan, HWDI siap memberikan masukan dan saran kepada DPRD Provinsi Bengkulu dalam pembahasan Raperda tersebut.

"Kita ingin Raperda ini benar-benar komprehensif dan mengakomodir semua kebutuhan penyandang disabilitas," pungkas Ilona. (Eko)

desak bahas raperda disabilitas, forum ini datangi dprd provinsi                            harianbengkuluekspress.id - forum pengawal peraturan daerah disabilitas (fp22d2) provinsi bengkulu mendatangi dprd provinsi bengkulu untuk mengawal perkembangan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang penyandang disabilitas.
dprd provinsi bengkulu segera memastikan akan membahas rancangan peraturan daerah (raperda) tentang penyandang disabilitas.
ketua komisi iv dprd provinsi bengkulu edwar samsi sip mm mengatakan, pihaknya telah mendapatkan usulan untuk membahas raperada tentang penyandang disabilitas.
"jadi raperda tentang penyandang disabilitas ini, segera kita bahas," terang edwar usai menerima hearing fp22d2 provinsi bengkulu, di gedung dprd provinsi bengkulu, selasa 5 februari 2024.
edwar menjelaskan, raperda tentang penyandang disabilitas akan mulai dibahas pada masa sidang pertama tahun ini. tepatnya tanggal 16 april 2024 mendatang, akan dilakukan penyampaian nota penjelasan.
"barulah pada masa sidang kedua kita lakukan pembahasan terhadap raperda tersebut," terangnya.
baca juga:musrenbang rkpd 2025, pemkot selaraskan program prioritas
baca juga:belum terima bansos, warga miskin silahkan daftar ke dinsos
dalam hearing tersebut, perwakilan penyandang disabilitas juga menyampaikan beberapa poin penting terkait raperda tersebut.
"poin-poin tersebut dipastikan menjadi catatan kita. seperti sarana dan prasarana untuk disabilitas di instansi pemerintah atau perkantoran, termasuk gedung dprd provinsi bengkulu ini yang dinilai belum memadai bagi para penyandang disabilitas," kata edwar.
selain itu, perwakilan penyandang disabilitas juga menyoroti akses pendidikan dan pekerjaan.
"terkait akses pendidikan bagi penyandang disabilitas, dimana sejauh ini minimnya guru atau tenaga pengajar untuk para disabilitas. termasuk juga dari sisi pekerjaan, yang idealnya para penyandang disabilitas ini harus turut dijamin haknya untuk mendapatkan pekerjaan," papar edwar.
edwar memastikan, komisi iv dprd provinsi bengkulu akan mempertimbangkan semua poin yang disampaikan oleh perwakilan penyandang disabilitas dalam pembahasan raperda tersebut.
"kita ingin raperda ini benar-benar bermanfaat dan memberikan perlindungan bagi para penyandang disabilitas di provinsi bengkulu," ujarnya.
baca juga:pemkot evaluasi sdn 01, begini hasilnya
sementara itu, sekretaris  himpunan wanita disabilitas indonesia (hwdi) provinsi bengkulu ilona azli  mendorong percepatan pembahasan raperda tentang penyandang disabilitas.
"wakil rakyat kita ini sudah menerima sharing yang kita lakukan. kedatangan kita ke dprd provinsi bengkulu ini sebagai bentuk pengawalan terhadap perkembangan raperda tentang penyandang disabilitas," kata ilona.
ilona berharap, raperda tersebut dapat segera disahkan menjadi peraturan daerah (perda). agar hak-hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi.
"raperda itu merupakan cikal bakal agar ruang gerak kita di tengah-tengah masyarakat tidak terbatas. karena kita ini, juga memiliki kebutuhan yang sama seperti non disabilitas. misal untuk mengurus kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akses mendapatkan kesehatan dan lainnya," ujarnya.
ilona menambahkan, hwdi siap memberikan masukan dan saran kepada dprd provinsi bengkulu dalam pembahasan raperda tersebut.
baca juga:sebut pemilu paling brutal, desakan hak angket makin menggema di dpr ri
"kita ingin raperda ini benar-benar komprehensif dan mengakomodir semua kebutuhan penyandang disabilitas," pungkas ilona. (eko)