6 Tersangka RSUD Mukomuko Dinonaktifkan, Dijerat Pasal Berlapis, Terancam 20 Tahun Penjara

Reporter: Budi Hartono |

Editor: Dendi Supriadi |

Minggu , 17 Mar 2024 - 19:34

Status ASN 6 dari 7 tersangka RSUD Mukomuko dinonaktifkan. -BUDI/BE -

Harianbengkuluekspress.id - Enam dari 7 orang tersangka korupsi pengelolaan keuangan RSUD Mukomuko tahun anggaran 2016-2021 ternyata masih berstatus sebagai ASN aktif. Sedangkan 1 tersangka lagi sudah memasuki masa pensiun.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mukomuko pun mengambil langkah tegas dengan memberhentikan sementara atau dinonaktifkan.

“Ada enam orang ASN dan satu ASN sudah pensiun yang ditetapkan tersangka dan ditahan. Berdasarkan aturan yang ada, ASN itu di

nonaktifkan sementara sebagai ASN, dan saat ini tengah kita proses dan akan diterbitkan SK pemberhentian sementara yang akan diteken kepala daerah,” kata Kepala Bidang Pengadaan, Pengembangan SDM dan Pembinaan ASN, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Mukomuko, Niko Hafri, Minggu, 17 Maret 2024.

Ia menyebutkan, status ke enam tersangka itu belum diberhentikan total sebagai ASN. Namun, mereka tidak memiliki jabatan apapun, mereka akan diberhentikan dari ASN jika perkara ini sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

“Ke enam ASN yang telah ditetapkan tersangka dugaan tipikor mereka masih terima gaji, tapi tidak penuh, hanya gaji pokok saja sebesar 50 persen,” ungkapnya.

Untuk diketahui, para tersangka dijerat pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1)

huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dengan subsidair pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Ancaman pidananya paling lama 20 tahun dan denda paling besar Rp 1 Miliar,” kata Kajari Mukomuko, Rudi Iskandar SH MH melalui Kasi Pidsus, Agung Malik Rahman Hakim SH MH dan Kasi Intel Radiman SH.

6 tersangka rsud mukomuko dinonaktifkan, dijerat pasal berlapis, terancam 20 tahun penjara                            harianbengkuluekspress.id - enam dari 7 orang tersangka korupsi pengelolaan keuangan rsud mukomuko tahun anggaran 2016-2021 ternyata masih berstatus sebagai asn aktif. sedangkan 1 tersangka lagi sudah memasuki masa pensiun. 
badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) kabupaten mukomuko pun mengambil langkah tegas dengan memberhentikan sementara atau dinonaktifkan. 
“ada enam orang asn dan satu asn sudah pensiun yang ditetapkan tersangka dan ditahan. berdasarkan aturan yang ada, asn itu di
nonaktifkan sementara sebagai asn, dan saat ini tengah kita proses dan akan diterbitkan sk pemberhentian sementara yang akan diteken kepala daerah,” kata kepala bidang pengadaan, pengembangan sdm dan pembinaan asn, badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) mukomuko, niko hafri, minggu, 17 maret 2024.
baca juga:breaking news, jelang berbuka, ruko dan rumah di terminal desa marga sakti terbakar 
baca juga:tersangka korupsi rsud mukomuko berpotensi bertambah, jaksa telusuri aliran dana rp 4,8 miliar
 
ia menyebutkan, status ke enam tersangka itu belum diberhentikan total sebagai asn. namun, mereka tidak memiliki jabatan apapun, mereka akan diberhentikan dari asn jika perkara ini sudah memiliki kekuatan hukum tetap. 
“ke enam asn yang telah ditetapkan tersangka dugaan tipikor mereka masih terima gaji, tapi tidak penuh, hanya gaji pokok saja sebesar 50 persen,” ungkapnya. 
untuk diketahui, para tersangka dijerat pasal 2 ayat (1)  jo pasal 18 ayat (1)
huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp. 
dengan subsidair pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
sebagaimana telah diubah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang no. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp. 
“ancaman pidananya paling lama 20 tahun dan denda paling besar rp 1 miliar,” kata kajari mukomuko, rudi iskandar sh mh melalui kasi pidsus, agung malik rahman hakim sh mh dan kasi intel radiman sh. 
kasi pidsus menjelaskan, ke tujuh tersangka memiliki peran masing-masing dalam mengelola keuangan di rsud mukomuko dari tahun 2016-2021. inisial ta yang merupakan direktur rsud tahun 2016 hingga 2021, selanjutnya af selaku bendahara pengeluaran blud rsud mukomuko
tahun 2016 hingga 2019. 
berikutnya, tersangka a merupakan kepala bidang keuangan rsud 2018 hingga 2021, tersangka hi selaku kepala bidang pelayanan medis tahun 2017-2021. 
selanjutnya, tersangka kn menjabat kasi perbendaharaan dan verifikasi bidang keuangan 2016-2021, jm selaku bendahara
pengeluaran blud rsud 2020-2021 dan hf kepala bidang keuangan rsud
mukomuko tahun 2016 hingga 2018. 
”ke tujuh tersangka itu memanfaatkan jabatannya dalam mengelola anggaran rsud tersebut,” jelas kasi pidsus. 
ia juga menyampaikan,  pengakuan para tersangka ketika diperiksa penyidik, ada dana non budgeter. hanya saja
tidak disebutkan aliran dana yang non budgeter tersebut. 
agung menjelaskan, dana non budgeter itu diambil dari sejumlah transaksi keuangan atau belanja yang dilakukan pihak manajemen rsud mukomuko. 
“modus operandi tersangka, kira-kira setiap pencairan, menurut pengakuan mereka, itu mereka sisikan 3,5 persen. itu digunakan untuk non
budgeter. ini sebenarnya materi penyidik dipersidangan nantinya, saya hanya bisa bocorkan sedikit. jadi tidak terlalu saya lebarkan lebih jauh. yang jelas para tersangka mengaku ada menyisikan uang 3,5 persen setiap pencairan,” bebernya. 
ia juga menyampaikan potensi adanya tersangka tambahan dalam dugaan tipikor rsud mukomuko bisa saja terjadi. pasalnya, saat ini pengembangan perkara. kemudian jika terungkap fakta-fakta baru dalam persidangan yang melibatkan pihak lain dan memenuhi dua alat bukti cukup, maka penyidik akan menetapkan tersangka baru.
“kalau potensi atau bakal ada tersangka lainnya, berkemungkinan ada. jika nanti dalam pengembangan atau mengungkapkan pihak lain dan cukup dua alat bukti maka sudah pasti kita tetapkan tersangka tambahan,” pungkasnya. (900)