748 PPPK Pemprov Bengkulu Diterbitkan SK Sementara, Sekda Ungkap Tujuannya

Reporter: Eko |

Editor: Dendi Supriadi |

Kamis , 21 Mar 2024 - 20:07

Para calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dinyatakan lulus 2023 melakukan audiensi dengan DPRD Provinsi Bengkulu belum lama ini.-RIO/BE -

748 pppk pemprov bengkulu diterbitkan sk sementara, sekda ungkap tujuannya                            harianbengkulubengkuluekspress.id - pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) di bawah pemprov bengkulu yang dinyatakan lulus pada tahun 2023 masih menunggu nomor induk pegawai (nip).
sekretaris daerah (sekda) provinsi bengkulu, isnan fajari ssos mkes mengatakan, pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu telah menerbitkan surat keputusan (sk) sementara untuk calon pppk. sk ini sebagai syarat untuk memproses pengurusan nip.
"sk sementara calon itu sudah diterbitkan. pemprov sudah mengusulkan ke bkn untuk mengeluarkan nip pppk," jelas isnan, kamis, 21 maret 2024.
pada tahun 2023 lalu, sebanyak 748 pppk telah dinyatakan lulus. mereka terdiri dari 109 tenaga kesehatan, 631 tenaga pendidik, dan 8 tenaga teknis penyuluh pertanian.
isnan menjelaskan, terlambatnya pengusulan nip ini disebabkan proses penempatan pppk yang membutuhkan waktu.
baca juga:mendikbudristek buka lowongan pengawas sekolah dari unsur asn pppk, kuota 18.729 orang, ini syarat utamanya
baca juga:1.500 ptt bakal diangkat pppk, ini pernyataan asisten 1 pemerintah kota bengkulu 
 
kendalanya, seperti pppk yang sebelumnya honorer di sekolah a, mengambil formasi umum. saat penempatan, formasi umum itu tidak ada di sekolah yang sebelumnya honorer itu bekerja. maka solusinya harus dicarikan ke sekolah lain untuk penempatannya. 
proses pemindahaan ini yang membutuhkan proses panjang di kemendikbud. karena prosesnya menggunakan sistem komputer semua.
"kalau sekarang sudah selesai dan sudah dikunci. tidak ada masalah lagi," tuturnya.
untuk penerbitan nip itu, semuanya tergantung dari pemerintah pusat. karena tugas pemprov hanya mengusulkan. untuk itu, isnan meminta para pppk untuk bersabar menunggu nip. ia memastikan, pemprov bengkulu terus berupaya agar nip segera terbit.
"kita terus upayakan agar nip pppk ini segera terbit. mohon bersabar," ungkap isnan.
sementara itu, kepala badan kepegawaian daerah (bkd) provinsi bengkulu,  gunawan suryadi ssos map mengatakan, penerimaan pppk tahun 2023 untuk penempatan tahun 2024 itu berbeda dengan penerimaan pppk tahun sebelumnya. 
sebab, pada formasi tahun 2024  tidak diterapkan penempatan tugas pppk. sementera formasi tahun 2023 yang direktur pppk tahun 2022, sudah dicantumkan penempatan tugasnya.
"jadi tahapan pemetaan, pemlotingan, penempatan," jelas gunawan.
dijelaskannya, lamanya proses penempatan itu terjadi pada 631 pppk tenaga pendidik. karena proses pemetaan, pemlotingan, penempatan itu dilakukan oleh dikbud provinsi bengkulu dan kemendikbud. prosesnya menggunakan aplikasi. 
hasilnya, ada analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja (abk) yang tidak tersedia di sekolah tempat honor sebelumnya. ada juga yang tidak sesuai dengan klasifikasinya. maka harus dicari tempat sekolah lainnya. 
ditambah lagi, proses pembukaan aplikasi abk itu juga harus mendapatkan izin dari kemendikbud.
"kalau dipaksakan di sekolah asal, tidak ada. harus cari ke sekolah lain," tuturnya.
namun saat ini, menurut gunawan, proses itu telah selesai semua. ajuannya telah diberikan ke bkn. tinggal lagi bkn akan mengeluarkan nip-nya. tentunya sesuai dengan penempatan kerja yang telah diusulkan.
"nip itu bisa keluar kalau penempatannya sudah dilakukan. sekarang penempatan sudah dan sudah diusulkan. mudah-mudahan tidak lama lagi nip-nya. semua itu tergantung dari pusat," ujar gunawan.  
sebelumnya,  ketua forum guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (fgppns) provinsi bengkulu ellya oktarina mengatakan, pihaknya meminta pemprov untuk segera mengusulkan pemberkasan nip mereka. 
"kami sering tanya, pasti jawabannya proses terus dari pemprov," ungkap ellya.
ellya mengatakan, pihaknya juga sering cek ke website badan kepegawaian negara (bkn) ri. namun hasilnya, bengkulu memang belum mengusulkan rencana dikeluarkannya nip pppk tersebut.
"saat kami cek melalui website, ternyata belum ada usulan dari bengkulu," bebernya.(151)