Terdakwa KUR Syariah Divonis 4 Tahun 10 Bulan, Ditambah Uang Pengganti Rp 1,4 Miliar

Reporter: Rizki |

Editor: Dendi Supriadi |

Selasa , 02 Apr 2024 - 21:10

Tiga terdakwa korupsi KUR BSI, Robi (paling kiri peci bulat) divonis paling tinggi dibanding 2 terdakwa lainnya. -RIZKY/BE -

Tuntutan tersebut lebih ringan dari tuntutan JPU Kejati Bengkulu. Selasa 27 Februari 2024 lalu, JPU menuntut Robi pidana 5 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsidair 6 bulan penjara. Pidana tambahan untuk Robi, berupa membayar uang pengganti Rp 1,4 miliar.

Jika uang tersebut tidak dibayar satu bulan setelah putusan dibacakan, maka diganti pidana penjara 2 tahun 6 bulan.

Untuk mantan Branch Manager, Adi Santika dan mantan Micro Marketing, Efriko Deswanto masing-masing dituntut 2 tahun 6 bulan penjara serta denda Rp 100 juta subsidair 3 bulan penjara.

"Kami masih meminta waktu 7 hari untuk pikir-pikir terkait putusan majelis hakim," ujar JPU Kejati Bengkulu, Dewi Kemalasari SH.

Selain Robi, dua terdakwa lain yakni Adi dan Efriko juga belum menyatakan sikap. Mereka masih pikir-pikir akan mengajukan banding atau menerima putusan hakim.

Seperti diketahui, kasus tersebut disidik Kejati Bengkulu. Total dana KUR yang diselewengkan oknum pegawai lembaga perbankan itu diperkirakan Rp 1,5 miliar pada tahun anggaran 2021 dan 2022.

Alasan mereka nekat menyelewengkan uang negara karena terlilit hutang. Seperti tersangka Robi yang terlilit hutang rentenir sehingga nekat menyelewengan dana KUR.

Modus korupsi atau penyelewengan dana KUR tersebut dilakukan oknum pegawai bank syariah dengan cara memalsukan data penerima. Harusnya dana KUR diterima per-orang, tetapi oknum pegawai tersebut mengumpulkan sejumlah data penerima KUR.

Setelah cair, uangnya tidak diserahkan kepada penerima KUR tetapi dinikmati sendiri untuk kepentingan pribadi.(167)

terdakwa kur syariah  divonis 4 tahun 10 bulan, ditambah uang pengganti rp 1,4 miliar                            harianbengkuluekspress.id - sidang putusan kasus korupsi kredit usaha rakyat (kur) salah satu lembaga perbankan syariah di kota bengkulu memasuki agenda putusan, selasa, 2 april 2024.
tiga orang terdakwa yakni mantan marketing, robi riantori, mantan branch manager, adi santika dan mantan  micro marketing, efriko deswanto divonis berbeda oleh majelis hakim yang diketuai oleh fauzi isra sh mh. paling tinggi mendapatkan putusan adalah terdakwa robi. 
majelis hakim memberikan vonis pidana penjara selama 4 tahun 10 bulan serta denda rp 300 juta subsidair 6 bulan penjara kepada robi. selain itu, juga dibebankan pidana tambahan kepada robi membayar uang pengganti rp 1,4 miliar dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan. 
majelis hakim menilai, perbuatan robi terbukti melanggar pasal 3 juncto pasal 18 ayat (1) huruf am huruf b ayat (2) ayat (3) undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp juncto pasal 64 ayat (1) kuhp.
baca juga:tiket pesawat ke bengkulu habis, pemudik diimbau gunakan transportasi ini
baca juga:pemudik mulai padati angkutan bus, puncak mudik diperkirakan mulai tanggal ini 
"menyatakan terdakwa robi riantori terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subasidair penuntut umum. menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun dan 10 bulan serta pidana denda rp 300 juta subsidair 6 bulan. pidana tambahan berupa membayar uang pengganti rp 1,4 miliar, jika tidak dibayar diganti pidana penjara 2 tahun 6 bulan," jelas hakim ketua membacakan putusan.
dua terdakwa lain yakni mantan  micro marketing, efriko deswanto divonis pidana penjara 2 tahun dan 2 bulan penjara serta denda rp 100 juta subsidair 6 bulan penjara. 
sementara mantan branch manager, adi santika menerima vonis paling ringan, yakni pidana penjara 1 tahun 8 bulan penjara serta denda rp 100 juta subsidair 2 bulan penjara. 
untuk pasal yang dipersangkakan sama dengan terdakwa robi, subsidar penuntut umum pasal 3 uu tipikor. robi menerima vonis paling tinggi karena punya peran paling besar sehingga mengakibatkan kerugian negara rp 1 miliar lebih. apalagi robi belum mengembalikan kerugian negara sampai putusan dibacakan. 
terkait dengan putusan tersebut, kuasa hukum robi, endah rahayu ningsih sh menyatakan pikir-pikir akan mengajukan banding atau tidak. 
yang jelas putusan dari majelis hakim terlalu berat, meski belum ada pengembalian kerugian negara dilakukan robi. 
disinggung apakah akan mengembalikan, endah mengaku belum bisa memastikan. dia akan koordinasi lebih dulu kepada keluarga robi terkait pembayaran uang pengganti.
"kami akan koordinasi dulu dengan keluarga terkait pembayaran uang pengganti," jelas endah.
tuntutan tersebut lebih ringan dari tuntutan jpu kejati bengkulu. selasa 27 februari 2024 lalu, jpu menuntut robi pidana 5 tahun penjara dan denda rp 300 juta subsidair 6 bulan penjara. pidana tambahan untuk robi, berupa membayar uang pengganti rp 1,4 miliar. 
jika uang tersebut tidak dibayar satu bulan setelah putusan dibacakan, maka diganti pidana penjara 2 tahun 6 bulan. 
untuk mantan branch manager, adi santika dan mantan micro marketing, efriko deswanto masing-masing dituntut 2 tahun 6 bulan penjara serta denda rp 100 juta subsidair 3 bulan penjara.
"kami masih meminta waktu 7 hari untuk pikir-pikir terkait putusan majelis hakim," ujar jpu kejati bengkulu, dewi kemalasari sh.
selain robi, dua terdakwa lain yakni adi dan efriko juga belum menyatakan sikap. mereka masih pikir-pikir akan mengajukan banding atau menerima putusan hakim.
seperti diketahui, kasus tersebut disidik kejati bengkulu. total dana kur yang diselewengkan oknum pegawai lembaga perbankan itu diperkirakan rp 1,5 miliar pada tahun anggaran 2021 dan 2022. 
alasan mereka nekat menyelewengkan uang negara karena terlilit hutang. seperti tersangka robi yang terlilit hutang rentenir sehingga nekat menyelewengan dana kur. 
modus korupsi atau penyelewengan dana kur tersebut dilakukan oknum pegawai bank syariah dengan cara memalsukan data penerima. harusnya dana kur diterima per-orang, tetapi oknum pegawai tersebut mengumpulkan sejumlah data penerima kur. 
setelah cair, uangnya tidak diserahkan kepada penerima kur tetapi dinikmati sendiri untuk kepentingan pribadi.(167)