18.397 APS Bacaleg dari 18 Parpol Melanggar, Berikut Rinciannya

Reporter: Eko |

Editor: Dendy Supriadi |

Kamis , 02 Nov 2023 - 21:15

RIO/BE - Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah didampingi Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, Fahamsyah, pimpinan partai politik dan Forkopimda menandatangani deklarasi pemilu damai dalam kegiatan rilis hasil pengawasan Alat Peraga Sosialisasi (APS) se-Provinsi--

Eko menambahkan, pamasangan alat peraga juga tidak boleh di kawasan sarana dan prasaran pemerintah. Begitupun di daerah lahan pribadi yang tanpa seizin pemilih lahan tersebut.

"Itu juga melanggar," ungkapnya.

Di sisi lain, Eko mengatakan, pamasangan alat peraga kampanye (APK) hanya boleh dilakukan mulai tanggal 28 November 2023 mendatang.

Pada masa kampanye itu, Caleg juga bisa menampilkan konten yang mengaruh ajakan. Namun tetap harus mempertimbangan tata letak, yang akan diatur oleh KPU Provinsi Bengkulu nantinya.

"Penetapan daftar calon tetap (DCT) itu besok (hari ini,red). Kalau sudah ditetapkan, itu akan berpotensi caleg menampilkan konten ajakan. Harusnya itu dimulai tanggal 28 November masa kampanye. Maka sekarang kita sampaikan data ini, agar peserta Pemilu tidak melakukan pelanggarn," jelas Eko.

Jika terjadi pelanggaran, lanjut Eko, tentu penerapan regulasi akan dilakukan. Tentunya, akan dilihat unsur pelanggarannya. Jika dari sisi konten dan letak, maka akan ditertibkan. Namun jika melanggar lebih dari itu, bisa saja masuk ke ranah pidana.

"Maka penting untuk memperhatikan etika, estitika, keindahaan dan kebersihan," ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur Bengkulu, Prof H Rohidin Mersyah mengatakan, pihaknya menyambut baik komitmen Bawaslu menciptkan Pemilu yang damai. Kampanye yang tertib dan tidak menganggu keindahaan dan kebersiahaan serta lainnya.

"Kita lihat tadi, besar sekali potensi pelanggaran alat peraga. Lokasi, isi konten, ini menjadi peringatan pertama dari Bawaslu," terang Rohidin.

Rohidin mengatakan, semua pelanggaran yang terjadi itu wajib diperhatikan bagi Caleg maupun pimpinan parpol. Jangan sampai pelanggaran itu terus dilakukan. Tentu, Bawaslu dan pemerintah tidak akan ambil diam untuk melakukan penertiban.

"Ada zona yang boleh dan tidak boleh di pasang APK. Tentu harus diperhatikan," tegasnya.

NPHD Segera Diteken

Di sisi lain, KPU dan Bawaslu Provinsi Bengkulu akan segera mendatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

18.397 aps bacaleg dari 18 parpol melanggar, berikut rinciannya                             bengkulu, be - bakal calon legislatif (bacaleg) di provinsi bengkulu sudah mulai curi start kempanye. 
pasalnya, berdasarkan data badan pengawas pemilu (bawaslu) provinsi bengkulu, para bacaleg itu melakukan pelanggaran saat memasang alat peraga sosialisasi (aps). totalnya ada 18.397 aps bacaleg yang tersebar di 18 partai politik (parpol) melanggar. baik melanggar pemasangan baliho, spanduk maupun aps lainnya yang dipasang di 10 kabupaten/kota di provinsi bengkulu.
paling banyak bacaleg melanggar berasal dari partai amanat nasional (pan) sebanyak 3.479 aps. disusul partai golkar sebanyak 2.613 aps, partai nasdem sebanyak 2.353 aps. sementara itu, parpol yang paling sedikit melakukan pelanggaran pemasangan aps adalah partai buruh sebanyak 53 aps. 
berdasarkan daerah, di kota bengkulu paling banyak melanggar, ada 3.176 aps, lalu bengkulu utara sebanyak 2.905 aps, kaur 2.118 aps, rejang lebong 1.901 aps, kepahiang dengan 2.180 aps, seluma 1.738 aps.
selanjutnya di bengkulu tengah 1.464 aps, bengkulu selatan dengan 1.429 aps, mukomuko sebanyak 1.117 aps dan lebong sebanyak 532 aps.
anggota bawaslu provinsi bengkulu, eko sugianto sp msi mengatakan, bacaleg yang melanggar mulai dari bacaleg dpr ri, dprd provinsi maupun dprd kabupaten/kota, serta dpd ri.
"melanggarnya itu, rata-rata dari sisi konten. karena pada masa sosialisasi  tidak ada bentuk ajakan," ungkap eko pada rilis hasil pengawasan aps serta deklarasi pemilu damai dan kampanye tertib pada pemilu serentak tahun 2024, di hotel santika bengkulu, kamis (2/11).
dijelaskan eko, baceleg pada masa sosialisasi telah melanggar peraturan komisi pemilihan umum (pkpu) nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum. 
dalam aturan tersebut, masa sosialisasi itu saat memasang alat peraga hanya boleh menampilkan gambar bacaleg dan nomor saja. namun, di lapangan, bacaleg itu menampilkan ajakan mengarah untuk memilih bacaleg dan parpol bersangkutan. 
"yang boleh itu, hanya gambar dan nomor urut. cukup itu saja, clear. tidak ada unsur ajakan apapun. coblos, pilihan dan sebagainya," tambahnya. 
tidak hanya dari sisi konten, menurut eko, bacaleg juga melanggar dalam sisi letak atau lokasi pemasangan alat peraga. 
dalam undang-undang, pamasangan alat peraga itu mengedepankan estitika, kebersihan, keindahaan dan etika. 
contohnya, banyak ditemukan pamasangan alat peraga secara sembarangan. kemudian, dipasangan di pohon-pohon dan banyak lainnya, yang menganggu keindahaan wilayah. 
"termasuk soal keselamatan juga diperhatikan. agar pamasangan alat peraga tidak mengganggu pendangan pengendara saat di jalan raya," tutur eko. 
eko menambahkan, pamasangan alat peraga juga tidak boleh di kawasan sarana dan prasaran pemerintah. begitupun di daerah lahan pribadi yang tanpa seizin pemilih lahan tersebut. 
"itu juga melanggar," ungkapnya.
di sisi lain, eko mengatakan, pamasangan alat peraga kampanye (apk) hanya boleh dilakukan mulai tanggal 28 november 2023 mendatang.
pada masa kampanye itu, caleg juga bisa menampilkan konten yang mengaruh ajakan. namun tetap harus mempertimbangan tata letak, yang akan diatur oleh kpu provinsi bengkulu nantinya. 
"penetapan daftar calon tetap (dct) itu besok (hari ini,red). kalau sudah ditetapkan, itu akan berpotensi caleg menampilkan konten ajakan. harusnya itu dimulai tanggal 28 november masa kampanye. maka sekarang kita sampaikan data ini, agar peserta pemilu tidak melakukan pelanggarn," jelas eko.
jika terjadi pelanggaran, lanjut eko, tentu penerapan regulasi akan dilakukan. tentunya, akan dilihat unsur pelanggarannya. jika dari sisi konten dan letak, maka akan ditertibkan. namun jika melanggar lebih dari itu, bisa saja masuk ke ranah pidana. 
"maka penting untuk memperhatikan etika, estitika, keindahaan dan kebersihan," ungkapnya. 
sementara itu, gubernur bengkulu, prof h rohidin mersyah mengatakan, pihaknya menyambut baik komitmen bawaslu menciptkan pemilu yang damai. kampanye yang tertib dan tidak menganggu keindahaan dan kebersiahaan serta lainnya. 
"kita lihat tadi, besar sekali potensi pelanggaran alat peraga. lokasi, isi konten, ini menjadi peringatan pertama dari bawaslu," terang rohidin.
rohidin mengatakan, semua pelanggaran yang terjadi itu wajib diperhatikan bagi caleg maupun pimpinan parpol. jangan sampai pelanggaran itu terus dilakukan. tentu, bawaslu dan pemerintah tidak akan ambil diam untuk melakukan penertiban. 
"ada zona yang boleh dan tidak boleh di pasang apk. tentu harus diperhatikan," tegasnya. 
 
nphd segera diteken
 
di sisi lain, kpu dan bawaslu provinsi bengkulu akan segera mendatangani naskah perjanjian hibah daerah (nphd) dana pemilihan kepala daerah (pilkada).
sesuai dengan pengajuan dana pilkada kpu sebsar rp 110 miliar dan bawaslu rp 50,5 miliar. 
"nphd segara ditandatangani. anggaran sudah tersedia agar tahapan bisa berjalan," tutur rohidin.
untuk dana pilkada serentak tahun 2024,  di apbd-p 2023 ini dianggarkan rp 3 miliar. rinciannya, untuk kpu rp 2,3 miliar dan bawaslu rp 700 juta. sementara sisa dana pilkada lainnya, akan dianggarkan penuh pada apbd murni tahun 2024. 
"apa yang telah disepakati, akan disediakan secara penuh," tutupnya. (151)
 
 
 
 
bacaleg pelanggar alat peraga kampanye:
pkb 1.471
partai gerindra 1.089
pdi-p 1.643
partai golkar 2.613
partai nasdem 2.353
partai buruh 53
partai gelora 412
pks 1.252
pkn 117
partai hanura 537
partai garuda 62
pan 3.479
pbb277
partai demokrat 1.315
psi 87
partai perindo 757
ppp 706
partai ummat 174
total 18.397