Penataan DDTS Kekurangan Anggaran, Tapi Tak Boleh Gunakan APBD, Ini Alasannya

Reporter: Eko |

Editor: Dendi Supriadi |

Minggu , 14 Apr 2024 - 20:26

Anggaran penataan kawasan wisata Danau Dendam Tak Sudah (DDTS) Bengkulu mengalami kekurangan mencapai Rp 65 miliar. -RIO/BE -

penataan ddts kekurangan anggaran, tapi tak boleh gunakan apbd, ini alasannya                            harianbengkuluekspress.id - anggaran penataan kawasan wisata danau dendam tak sudah (ddts) bengkulu mengalami kekurangan.
kekurangan anggaran tersebut mencapai rp 65 miliar. sebab, pemerintah pusat baru mengalokasikan rp 10 miliar, sedangkan kebutuhan totalnya mencapai rp 75 miliar.
anggota badan anggaran (banggar) dprd provinsi bengkulu, edwar samsi sip mm mengatakan, kekurangan anggaran ini tidak boleh dibebankan kepada apbd provinsi bengkulu.
alasannya, pemprov sudah mengalokasikan hampir rp 90 miliar untuk pembebasan lahan dan pembangunan jembatan elevated, yang merupakan prasyarat awal dalam penataan ddts.
baca juga:taman hutan kota tak diminati pengunjung, ini penyebabnya 
baca juga: yaris tertimpa pohon, begini kerusakan yang terjadi pada mobil
"pemprov bengkulu melalui dinas pupr juga menyampaikan, untuk penataan lanjutan ddts itu sepenuhnya dilakukan kementerian pupr dengan anggaran bersumber dari apbn," jelas edwar, minggu 14 april 2024.
edwar mengatakan, awalnya dinas pupr provinsi bengkulu memperkirakan anggaran untuk penataan lanjutan seperti pembangunan taman hanya membutuhkan rp 20 miliar. namun, angka tersebut kemudian naik menjadi rp 75 miliar.
dikhawatirkan jika tidak cepat diatasi, kekurangan anggaran itu akan ditutupi kembali dari apbd. hal tersebut bakal  berimbas pada terbengkalainya kembali infrastruktur yang sifatnya mendesak.
"terus terang saja, kita khawatir pada saat kekurangan anggaran itu harus ditutupi lagi dari apbd, akhirnya infrastruktur yang sifatnya mendesak kembali terbengkalai," tegasnya.
untuk itu, edwar meminta kepada pemerintah pusat untuk segera menyelesaikan kekurangan anggaran tersebut.
"kita minta kepada pemerintah pusat untuk segera menyelesaikan kekurangan anggaran tersebut, agar penataan ddts ini bisa segera diselesaikan dan menjadi ikon wisata baru di bengkulu," ujar edwar.
baca juga:sanksi asn tambah libur lebaran, tunjangan dipotong hingga diberhentikan 
sementara itu, kepala pupr provinsi bengkulu, tejo suroso st msi mengatakan kekurangan anggaran penataan ddts itu akan diatasi. pihaknya telah meminta kepada kementerian pupr agar perencanaan tidak menyesuaikan anggaran yang diperlukan. artinya, anggaran yang tersedia, bisa langsung dikerjakan. 
meskipun nantinya pekerjanya akan dilakukan secara bertahap.  
"jika anggaran tahun ini ada rp 10 miliar, kita kerjakan rp 10 miliar dan tahun depan dilanjutkan lagi dengan anggaran yang tersedia," jelas tejo.
tejo mengatakan, pihaknya menginginkan  kualitas dan mutu bangunan ddts tidak kalah dengan daerah lain. seperti  penataan kawasan wisata danau toba dan labuan bajo serta wisata lainnya.
"kita ingin punya kawasan wisata terpadu yang dibangun kementerian dengan kualitasnya bersaing dengan daerah lain," imbuhnya.
tejo menjelaskan, sebelumnya  tim dari kementerian pupr telah melakukan kunjungan untuk melihat pengelolaan dan pengembangan wisata terpadu ddts. tim  datang untuk melihat prioritas kementerian dan menilai kesiapan pemprov bengkulu.
"kita buktikan dengan jalan sudah dipindahkan dan lahan sudah dibebaskan. secara tanggung jawab, provinsi sudah diselesaikan," tandasnya. (151)