Kejari Seluma Lanjutkan Pengusutan Dugaan Korupsi Dana Insentif Fiskal Stunting, Giliran Pejabat Ini Diperiksa

Reporter: Jefrianto |

Editor: Asrianto |

Selasa , 23 Apr 2024 - 07:31

Kasi Pidsus, Ahmad Gufroni, SH MH sebut pihaknya sudah memeriksa beberapa pejabat untuk pengusutan dugaan korupsi dana insentif fiskal stunting tahun anggaran 2023-JEFRY/Bengkulu Ekspress-

Pihaknya memastikan penyelidikan kasus fiskal stunting sebesar Rp 5,7 Miliar yang diduga tidak sesuai dengan peruntukanya akan terus dipedalami.

"Masih terus berjalan, biar terang kesimpulannya," tambah Gufron.

Sekedar mengingatkan, dana fiskal stunting merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Atas reword kepada pemerintah Kabupaten Seluma yang telah sukses menekan angka stunting, sebesar Rp 5,7 Miliar pada Tahun Anggaran 2023 lalu.

Adapun OPD yang terdapat dana fiskal stunting yaitu :

1. RSUD Tais, untuk kegiatan pengadaan obat dan vaksin sebesar Rp 1 Miliar dan pengadaan barang habis pakai Rp 800 Juta.

2. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan, untuk kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni sebesar Rp 896,2 Juta.

3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, untuk kegiatan fasilitasi tim penggerak PKK sebesar Rp 500 Juta.

4. Dinas Kesehatan, untuk kegiatan pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat sebesar Rp 2,027 Miliar dan pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Rp 371,6 Juta.

5. Dinas Lingkungan Hidup, untuk kegiatan penanganan sampah sebesar Rp 91 juta.

6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, untuk kegiatan promosi dan sosialisasi kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga. (Jefri)

kejari seluma lanjutkan pengusutan dugaan korupsi dana insentif fiskal stunting, giliran pejabat ini diperiksa                            harianbengkuluekspress.id- kejari seluma melanjutkan pemeriksaan dalam dugaan penyelewengan anggaran dana insentif fiskal stunting rp 5,7 miliar tahun 2023.
senin 22 april 2024, giliran kepala badan keuangan daerah(bkd) sumiati bersama dua orang kabid menjalani pemeriksaan secara insentif.
bahkan kurang lebih 15 pertanyaan disampaikan ke masing masih pihak yang diperiksa.
“kepala bkd dan dua orang kabid di bkd kita periksa dimintai keterangannya seputaran anggaran stunting tahun 2023 tersebut,”sampai kajari seluma, wuriadi paramitha, sh mh melalui kasi pidsus, ahmad gufroni, sh mh kepada wartawan.
baca juga:kredit mobil daihatsu xenia, tenor 5 tahun, dp 20 persen, segini cicilannya perbulan
baca juga:daihatsu sigra, mobil super hemat, cocok untuk keluarga, 1 liter bbm mampu tempuh jarak sejauh ini
hanya saja, ketika ditanya lebih lanjut. gufron belum berkenan menyampaikan materi pemeriksaan yang dilakukan.
mengingat materi yang disampaikan masih dalam tahap klarifikasi terhadap realisasi anggaran stunting tahun 2023 lalu.
“materi pemeriksaan tidak bisa di publis ke publik karena tahapannya masih dalam lirik untuk klarifikasi,”sampainya.
seperti di ketahui, fakta yang ditemukan yaitu terjadi double posting anggaran dana fiskal stunting dimana dana stunting sebelumnya telah dianggarkan pada apbd.
akan tetapi dianggarkan juga menggunakan sumber dana fiskal stunting bantuan dari pemerintah pusat melalui kementerian keuangan.
"saat ini baru kepala bkd,"sampainya.
baca juga:pengusutan dana stunting seluma diserahkan ke kejari, begini pengakuan kasat reskrim polres seluma
baca juga:penyidik kejari gelar ekspose internal dugaan korupsi dana stunting, begini hasilnya
pihaknya memastikan penyelidikan kasus fiskal stunting sebesar rp 5,7 miliar yang diduga tidak sesuai dengan peruntukanya akan terus dipedalami. 
"masih terus berjalan, biar terang kesimpulannya," tambah gufron.
sekedar mengingatkan, dana fiskal stunting merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat.
atas reword kepada pemerintah kabupaten seluma yang telah sukses menekan angka stunting, sebesar rp 5,7 miliar pada tahun anggaran 2023 lalu.
adapun opd yang terdapat dana fiskal stunting yaitu :
1. rsud tais, untuk kegiatan pengadaan obat dan vaksin sebesar rp 1 miliar dan pengadaan barang habis pakai rp 800 juta.
2. dinas perumahan, kawasan pemukiman dan perhubungan, untuk kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni sebesar rp 896,2 juta.
3. dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, untuk kegiatan fasilitasi tim penggerak pkk sebesar rp 500 juta. 
baca juga:kepala bkd dan sekda ini saling 'lempar' soal kasus dana stunting
baca juga:adanya dugaan penyelewengan dana stunting, begini sikap dewan seluma
4. dinas kesehatan, untuk kegiatan pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat sebesar rp 2,027 miliar dan pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat rp 371,6 juta.
5. dinas lingkungan hidup, untuk kegiatan penanganan sampah sebesar rp 91 juta.
6. dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, untuk kegiatan promosi dan sosialisasi kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga. (jefri)