25 THL Kepahiang Gigit Jari, Masuk Database BKN, Tapi Tak Bisa Ikut Seleksi PPPK Tahap II, Berikut Alasannya

Reporter: Doni Parianata |

Editor: Asrianto |

Rabu , 02 Jul 2025 - 14:53

Sekkab Kepahiang, Dr. Hartono, M.Pd, MH-Doni Parianata/Bengkuluekspress-

Pasalnya puluhan honorer tersebut, secara administrasi memang merupakan honorer di lingkungan Pemkab Kepahiang dan bukan di daerah lain.

Hanya saja, surat yang dikirimkan oleh Pemkab Kepahiang belum mendapat balasan dari BKN RI selaku pemerintah pusat.

Untuk diketahui, dari 837 honorer di Kepahiang yang masuk dalam Database Badan Kepegawaian Nasional (BKN), ternyata ada 25 orang diantaranya yang dinyatakan tidak bisa ikut seleksi PPPK Tahap II Kabupaten Kepahiang.

Sebab, ke-25 THL tersebut, sebelumnya tercatat pernah ikut dalam seleksi PPPK di daerah lain, seperti Kota Bengkulu, Rejang Lebong dan Lebong, namun dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) alias gagal. (Doni)

25 thl kepahiang gigit jari, masuk database bkn, tapi tak bisa ikut seleksi pppk tahap ii, berikut alasannya                            harianbengkuluekspress.id- sebanyak 25 thl di kabupaten kepahiang harus gigit jari. pasalnya, disaat peserta lain sibuk mengurus pemberkasan nomor induk pppk.
sebab, dari hasil seleksi computer assist test (cat) telah diumumkan oleh pemkab kepahiang melalui badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkdpsdm) kabupaten kepahiang, mereka dnyatakan lulus.
namun, ke-25 thl ini meskipun namanya masuk dalam database bkn, akan tetapi tidak dapat ikut seleksi pppk tahap ii lantaran dinyatakan tms.
puluhan thl ini, dinyatakan tms lantaran sebelumnya sempat mendaftarkan diri untuk ikut seleksi pppk di kabupaten/kota lain. 
baca juga:indomaret dilarang tambah cabang baru di kepahiang, alfamart diizinkan, berikut alasan bupati
baca juga:lucky market, game penghasil saldo dana gratis, dapatkan cuan hingga rp 688 ribu perhari, mainkan yuk!
sehingga dengan demikian, mereka dianggap tidak memenuhi kriteria sebagai peserta pppk tahap ii kabupaten kepahiang ini.
terkait hal tersebut, sekkab kepahiang, dr. hartono, m.pd, mh menyatakan bahwa, pemkab kepahiang telah berupaya  untuk menarik kembali data mereka ke kabupaten kepahiang agar  dapat ikut serta dalam seleksi.
hanya saja, hingga saat ini bkn tidak juga kunjung memberikan respon yang baik.
"seleksi pppk ini kan domainnya pusat, artinya pemerintah daerah tidak punya kewenangan untuk mengatur. kita itu bersifat sebagai penyelenggara saja," katanya.
sekda kepahiang menjelaskan, pemkab kepahiang tetap akan terus memperjuangkan nasib seluruh thl kabupaten kepahiang agar dapat kepastian karir, termasuk melalui pppk kabupaten kepahiang ini.
"tetap akan kita perjuangkan, hanya saja memang kita tidak bisa ambil kebijakan. kita itu hanya sebatas mengusulkan, nanti yang memberikan kepastian adalah bkn atau menpan rb," ujarnya.
terkait nasib puluhan honorer yang aktif di kabupaten kepahiang tersebut, sekkab kepahiang, dr. hartono, m.pd, mh  mengungkapkan, bahwa pemkab kepahiang saat ini sudah bersurat  ke bkn ri untuk menarik kembali data puluhan honorer tersebut ke kabupaten kepahiang.
baca juga:candy crush saga, game penghasil saldo dana gratis rp 75.000 setiap hari, ayo mainkan!
baca juga:5 desa ini di mukomuko jadi koperasi merah putih percontohan provinsi bengkulu, target tingkat nasional 
pasalnya puluhan honorer tersebut, secara administrasi memang merupakan honorer di lingkungan pemkab  kepahiang dan bukan di daerah lain.
hanya saja, surat yang dikirimkan oleh pemkab kepahiang belum mendapat balasan dari  bkn ri selaku pemerintah pusat.
untuk diketahui, dari 837 honorer di kepahiang yang masuk dalam database badan kepegawaian nasional (bkn),  ternyata ada 25 orang diantaranya yang dinyatakan tidak bisa ikut  seleksi pppk tahap ii kabupaten kepahiang. 
sebab, ke-25 thl tersebut, sebelumnya tercatat pernah ikut dalam seleksi pppk di daerah lain, seperti kota bengkulu, rejang lebong dan lebong, namun dinyatakan tidak memenuhi syarat (tms) alias gagal. (doni)