Usai Mutasi, Bupati Rifa’i Beri Target ke Pejabat, Dewan Minta Penempatan Sesuai Kapasitas

Reporter: Renald |

Editor: Asrianto |

Rabu , 12 Nov 2025 - 10:45

Bupati Bengkulu Selatan H.Rifai Tajuddin saat memimpin jalannya mutasi pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Bengkulu Selatan, Senin, 10 November 2025 lalu.-Renald/Bengkuluekspress-

“Mutasi dan rotasi jabatan yang dilakukan pemerintah ini diharapkan bisa membuat langkah strategis yang lebih maju, dalam rangka pelayanan kemasyarakatan, urusan pemerintahan, dan pembangunan menuju Bengkulu Selatan mandiri dan berkelanjutan,” kata Dodi.

Lebih lanjut, ia menilai keputusan mutasi merupakan kewenangan penuh kepala daerah, dan masyarakat perlu memberi ruang serta kepercayaan kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk menata struktur pemerintahan sesuai kebutuhan.

“Kita punya harapan besar kepada pemerintahan sekarang. Kalaupun ada mutasi, itu adalah kewenangan Bupati sekarang dan penilaian itu pasti ada di pemerintahan sekarang,” ujarnya.

Namun Dodi juga mengingatkan agar penempatan pejabat dilakukan dengan pertimbangan profesional. Menurutnya, kesesuaian antara jabatan dan kapasitas individu menjadi kunci keberhasilan kinerja birokrasi.

“Harapannya adalah penempatan pejabat itu disesuaikan dengan kapasitas yang ada pada pejabat tersebut,” tegas Dodi.

Ia juga menambahkan, dalam kondisi ruang fiskal daerah yang semakin sempit, pemerintah perlu memastikan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan maksimal.

“Tentunya pelayanan kepada masyarakat jangan berkurang, itu harapan kami sebagai perwakilan masyarakat Bengkulu Selatan,” pungkasnya. (Renald)

usai mutasi, bupati rifa’i beri target ke pejabat, dewan minta penempatan sesuai kapasitas                            harianbengkuluekspress.id – suasana baru menyelimuti lingkungan pemerintah kabupaten bengkulu selatan. setelah resmi melaksanakan mutasi perdana bagi pejabat eselon ii, bupati bengkulu selatan h. rifa’i tajuddin menegaskan arah kerja baru pemerintahan bersama wakilnya, yevri sudianto.
mutasi yang digelar awal pekan ini menjadi langkah awal untuk memperkuat sistem birokrasi di masa kepemimpinan keduanya. total ada 16 pejabat eselon ii yang bergeser, 9 jabatan kini diisi oleh pelaksana tugas (plt), sementara 8 jabatan lainnya tetap tidak mengalami perubahan.
 adapun posisi sekretaris daerah (sekda) untuk sementara dijabat oleh pelaksana harian (plh).
bupati rifa’i menegaskan bahwa mutasi ini bukan semata soal pergantian posisi, melainkan bagian dari penyusunan ulang struktur birokrasi agar mesin pemerintahan berjalan lebih efektif dan selaras dengan visi pembangunan daerah.
baca juga:kelangkaan bbm di bengkulu selatan, bupati: ini masalah nasional, saya pun ikut antre
baca juga:apbdes 2026, pembangunan pelapis tebing dan jalan usaha tani jadi prioritas desa sosok baru
“fokus utama pemerintah daerah saat ini membangun bengkulu selatan. mutasi yang dilakukan ini adalah bagian dari upaya membangun sistem pemerintahan yang dibutuhkan oleh bupati dan wakil bupati,” ujar bupati rifa’i selasa 11 november 2025.
ia menegaskan pula bahwa tidak ada pejabat yang dipinggirkan atau dijadikan korban politik. semua pejabat, kata rifa’i, tetap memiliki ruang untuk berkarya. yang dibutuhkan hanyalah loyalitas dan kinerja nyata.
“dalam mutasi ini, saya pastikan tidak ada pejabat bengkulu selatan yang non job. tidak ada lagi lawan politik atau sebagiannya. jadi, semua harus langsung bekerja,” tegasnya.
dengan jabatan baru yang diemban, para pejabat eselon ii juga diberikan target kinerja. rifa’i dan wakil bupati akan melakukan evaluasi langsung terhadap capaian kerja di setiap perangkat daerah.
“nanti kita lihat sendiri, kita buatkan target. tunggu saja,” katanya menegaskan.
pernyataan tegas bupati tersebut menjadi sinyal bahwa era kerja santai di birokrasi bengkulu selatan telah berakhir. pemerintah kini menuntut pejabat untuk lebih produktif, adaptif, dan peka terhadap kebutuhan masyarakat.
sementara itu, wakil ketua ii dprd bengkulu selatan, dodi martian s.hut mm, menyambut positif langkah mutasi yang dilakukan pemerintah daerah. 
menurutnya, rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika birokrasi yang diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam pelayanan publik dan percepatan pembangunan.
“mutasi dan rotasi jabatan yang dilakukan pemerintah ini diharapkan bisa membuat langkah strategis yang lebih maju, dalam rangka pelayanan kemasyarakatan, urusan pemerintahan, dan pembangunan menuju bengkulu selatan mandiri dan berkelanjutan,” kata dodi.
lebih lanjut, ia menilai keputusan mutasi merupakan kewenangan penuh kepala daerah, dan masyarakat perlu memberi ruang serta kepercayaan kepada bupati dan wakil bupati untuk menata struktur pemerintahan sesuai kebutuhan.
“kita punya harapan besar kepada pemerintahan sekarang. kalaupun ada mutasi, itu adalah kewenangan bupati sekarang dan penilaian itu pasti ada di pemerintahan sekarang,” ujarnya.
baca juga:kepergok mencuri, 2 warga diamuk massa
baca juga:perkuat koordinasi dan sinergi, dprd benteng sambut kunjungan kajari
namun dodi juga mengingatkan agar penempatan pejabat dilakukan dengan pertimbangan profesional. menurutnya, kesesuaian antara jabatan dan kapasitas individu menjadi kunci keberhasilan kinerja birokrasi.
“harapannya adalah penempatan pejabat itu disesuaikan dengan kapasitas yang ada pada pejabat tersebut,” tegas dodi.
ia juga menambahkan, dalam kondisi ruang fiskal daerah yang semakin sempit, pemerintah perlu memastikan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan maksimal.
“tentunya pelayanan kepada masyarakat jangan berkurang, itu harapan kami sebagai perwakilan masyarakat bengkulu selatan,” pungkasnya. (renald)