Harianbengkuluekspress.id - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu, merilis angka kemiskinan Maret 2024. Jumlah penduduk miskin di Bengkulu tercatat 13,56 persen atau 281.360 orang. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama pada 2023, yang tercatat sebesar 14,04 persen atau 288.460 orang.
Kepala BPS Provinsi Bengkulu, Ir Win Rizal mengatakan dalam press release BPS, Senin, 1 Juli 2024, ''Persentase penduduk miskin di Provinsi Bengkulu mengalami tren menurun. Penurunan tersebut membuktikan kinerja pemerintah daerah telah berjalan dengan cukup baik.''
Angka kemiskinan di Bengkulu didukung dari menurunnya persentase penduduk miskin di daerah perkotaan dan perdesaan. Persentase penduduk miskin di perkotaan tercatat sebesar 13,56 persen atau mengalami penurunan dibandingkan 2023, tercatat sebesar 14,21 persen. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan hingga Maret 2024 tercatat sebesar 13,56 persen atau menurun dibandingkan periode yang sama pada 2023 tercatat sebesar 13,96 persen.
"Ini menjadi hal baik, karena di kota maupun di desa sama-sama mengalami penurunan persentase kemiskinan," ujar Win.
BACA JUGA:Sepuluh ODGJ Dievakuasi ke Sini
BACA JUGA:Bupati Berkomitmen Tingkatkan Sinergitas Antar Lembaga Dalam Rangka HUT Ini
Gubernur Bengkulu, Prof Dr drh Rohidin Mersyah MMA mengatakan, kemiskinan di Bengkulu sebenarnya bisa diselesaikan dalam hitungan tahun. Bahkan dalam waktu 1 tahun angka kemiskinan sebesar 13,56 persen bisa turun hingga 0 persen.
"Sebenarnya dalam satu tahun bisa kita turunkan menjadi 0 persen," kata Rohidin.
Ia menambahkan, jika pengeluaran rata-rata penduduk miskin di Bengkulu mencapai Rp 500 ribu per bulan, maka dengan jumlah penduduk miskin mencapai 281 ribu dibutuhkan anggaran bantuan sosial mencapai kurang lebih Rp 140,5 miliar untuk menolkan angka kemiskinan di Bengkulu.
"Tapi itu jangan dibebankan ke pemerintah provinsi saja, pemerintah kabupaten/kota di Bengkulu juga harus ikut berperan. Kalau itu dilakukan maka masing-masing kabupaten/kota di Bengkulu bisa menggelontorkan anggaran untuk mengatasi kemiskinan hanya sebesar Rp 14 miliar," ujar Rohidin.
BACA JUGA:PPDB Jalur Zonasi SMP Dimulai, Ini Jadwal dan Syaratnya
Meski begitu, menurut Rohidin, jika alokasi anggaran untuk bansos penduduk miskin tersebut dinilai terlalu besar, pemerintah kabupaten dan kota bisa menargetkan penurunan kemiskinan sebesar 4 hingga 5 persen pada 2025. Maka, alokasi anggaran yang dikeluarkan juga akan semakin rendah.
"Misal kita mau turunkan 5 persen dari 281 ribu penduduk miskin, alokasi anggaran yang dikeluarkan juga menjadi rendah, saya pikir ini bisa dipikirkan bersama," pungkasnya. (Rewa Yoke)