Harianbengkuluekspress.id- Pendidikan Madrasah selain sudah mendapat posisi di hati masyarakat Indonesia, kualitas pendidikan Madrasah bakal go internasional.
Pasalnya Kementerian Pendidikan Dasar, Tinggi dan Teknis (MBHTE) Otonomi Muslim Bangsamoro (BARMM) di Filipina mulai menjalin kerjasama dengan Kementerian Agama dalam pengembangan madrasah.
Pertemuan delegasi Ditjen Pendidikan Islam dengan MBHTE menjadi wahana memberikan gambaran tentang sistem pendidikan madrasah di Indonesia.
Kerja sama ini merupakan langkah maju yang signifikan bagi Kemenag RI dalam mewujudkan visinya menjadi institusi pendidikan Islam yang mendunia.
Rencana sinergi dua pihak ini dibahas bersama oleh Tim Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) Kementerian Agama dan Department of Education Filipina di Manila.
Kerja sama difokuskan pada pengembangan sistem pendidikan madrasah yang bermutu di Filipina, khususnya di Mindanao.
Dirjen Pendidikan Islam, Rohmat Mulyana Sapdi mengatakan, kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari serangkaian pertemuan yang sudah dilakukan, termasuk kunjungan delegasi Filipina ke Jakarta beberapa waktu lalu.
BACA JUGA:Kemenpora Buka Pendaftaran Talenta Muda 2024, Jadwal dan syaratnya Begini
BACA JUGA:Bangga Buatan Indonesia, Mendikbud Dukung Produk Lokal, Ini Terobosannya
BARMM, sebagai wilayah otonomi khusus, ingin mengembangkan pendidikan Islam yang setara dengan pendidikan lainnya di Filipina.
"Kerja sama ini dilakukan dalam rangka membantu BARMM dalam mengembangkan sistem pendidikan Islam yang bermutu," jelas Rohmat Mulyana
"BARMM telah memiliki UU pendidikan yang memberikan kesetaraan layanan bagi lembaga pendidikan Islam seperti madrasah negeri dan swasta, serta perguruan tinggi Islam," jelasnya.
Direktur DGME MBHTE Syekh Abdulgafur Abdulhamid menyambut baik kehadiran delegasi Kementarian Agama. Dia berharap MoU dua pihak bisa segera terwujud.
Kami sudah melakukan berbagai persiapan untuk kerja sama dengan Kementerian Agama RI. Rencana ini juga mendapat support dari Pathways Australia.
"Kini MoU sudah dalam tahap finalisasi dan saya kira akan segera selesai setelah proses legal antara Kementerian Luar Negeri Indonesia dan Kementerian Luar Negeri Filipina," kata Syeikh Abdulgafur Abdulhamid,.