Program MBG tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan bergizi, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi lokal yang terintegrasi.
BACA JUGA: Program Makan Bergizi Gratis Dianggarkan Rp 71 T, Ini Jadwal Mulainya
BACA JUGA:Astra Motor Bengkulu Peduli Kesehatan, Berikan Bantuan Makanan Tambahan Bergizi
Setiap BUM Desa akan bekerja sama dengan petani, peternak, dan nelayan setempat untuk memastikan pasokan bahan pangan yang stabil dan berkualitas.
Mereka juga akan berperan sebagai konsolidator, membantu pengelolaan modal, kualitas produk, serta distribusi hasil panen.
BUM Desa yang memiliki kapasitas lebih besar akan diberdayakan untuk membangun dan mengelola kantor SP yang berfungsi sebagai pusat pengolahan makanan di desa.
"Kantor SP akan didirikan di atas lahan seluas 400 meter persegi, dengan bangunan seluas 200 meter persegi yang dilengkapi peralatan masak standar. Kami harap, dengan skema ini, BUM Desa bisa meraih keuntungan yang berkelanjutan dalam tiga tahun ke depan," kata Ivanovich.
Program ini menargetkan untuk membangun sekitar 30.000 SP di seluruh Indonesia pada tahun 2025.
Dengan total dana yang disalurkan mencapai Rp 1,3 triliun per hari, program ini akan menciptakan peluang ekonomi besar di tingkat desa.
Selain mendukung pemenuhan gizi masyarakat, Program MBG juga diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal hingga 1,4 juta jiwa, mulai dari petani, pekebun, nelayan, hingga pengelola SP.
Namun, tantangan utama saat ini adalah memastikan produk BUM Desa dapat masuk ke dalam e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk memudahkan proses pembelian komoditas secara cepat dan transparan.
"Kami sedang bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mempercepat proses verifikasi produk dan memasukkannya ke dalam e-katalog LKPP. Ini langkah krusial yang harus segera diselesaikan," tegasnya.
Untuk mendukung kelancaran program, Kementerian Desa PDTT berkolaborasi dengan berbagai kementerian terkait, seperti Kemenkumham, Ditjen Pajak, serta Kemenkeu, untuk mempercepat legalisasi BUM Desa.
Selain itu, BUM Desa juga didorong untuk mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan seperti PT LKM (Lembaga Keuangan Mikro) dan perbankan dengan skema kredit yang lebih murah.
"Kami mendorong kepala desa untuk aktif memimpin penambahan modal BUM Desa, serta memastikan bahwa seluruh posyandu di desa siap untuk mendukung implementasi program ini. Program ini harus menjadi kesempatan emas bagi desa untuk tumbuh dan berkembang secara ekonomi," ujar Ivanovich.
BACA JUGA:DKP Dukung Konsumsi Pangan Bergizi, Intervensi Pemerintah untuk Cegah Penyakit Ini