Harianbengkuluekspress.id - Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Bengkulu Selatan, Sisardi SPd MM didampingi Sekretaris Daerah (Sekda), Sukarni SP MSi menerima kunjungan kerja Pejabat Walikota Bengkulu, Ir Arif Gunadi MSi beserta jajaran. Pertemuan tersebut digelar di Pendopo Rumah Dinas Bupati BS pada Senin 04 November 2024.
Pertemuan tersebut dalam upaya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa. Adapun pertemuan tersebut dengan tema utama "Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif melalui Sinergi dan Kolaborasi".
Pertemuan tersebut berisi diskusi untuk memperkuat tata kelola yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang efektif (Good Government) di tingkat daerah. Hal tersebut untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang lebih berdaya guna.
"Kegiatan tidak hanya sekadar pertemuan formal, dialog ini sebagai komitmen mendalam dari para pemimpin daerah untuk melahirkan inovasi yang mampu mengubah wajah pelayanan publik dan memberantas potensi penyalahgunaan wewenang," ujar Pjs Bupati BS, Sisardi.
BACA JUGA:BRI Ajak Pelaku Usaha Manfaatkan KUR, Ini Keuntungannya
BACA JUGA:5 Pelamar PPPK Diduga Lampirkan SK Fiktif, Ini Sanksinya
Lebih lanjut, Sisardi menyampaikan harapannya setiap pelayanan yang dihadirkan pemerintah benar-benar sampai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tentunya hal tersebut dibutuhkan sinergitas yang solid dalam mewujudkannya.
"Dengan kemampuan berinovasi, kita dapat melayani masyarakat secara lebih cepat, tepat dan efisien," samapainya.
Sisardi mengatakan pentingnya inovasi sebagai kunci dalam memperbaiki pelayanan publik. Sebab inovasi adalah jantung dari pelayanan publik yang lebih baik.
"Jika kita ingin kepercayaan masyarakat meningkat, maka kita harus berani menciptakan terobosan,” katanya.
BACA JUGA:PT Agricinal Tak Hadir, Rapat Kembali Ditunda, Ini Harapan Pjs Bupati BU
Ditambahkan Pejabat Walikota Bengkulu, Ir Arif Gunadi MSi bahwa selain meningkatkan kualitas layanan. Agenda utama pertemuan ini juga mencakup komitmen yang kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Diantaranya sepakat bahwa pencegahan korupsi adalah sebuah keharusan untuk menjaga integritas pemerintahan daerah.
"Diskusi ini menjadi momen penting untuk berbagi pengalaman dalam mengimplementasikan sistem pengawasan yang ketat dan transparan, dengan tujuan memastikan bahwa dana dan fasilitas yang dikelola oleh pemerintah benar-benar tepat sasaran," singkatnya. (Renald)