BENGKULU, BE - Pemerintah Provinsi Bengkulu mengeluarkan imbauan kepada lembaga perbankan untuk meningkatkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Hal ini disebabkan hingga awal bulan Oktober 2023 ini, penyaluran KUR di Bengkulu belum maksimal hanya mencapai angka Rp 1,77 triliun lebih dari target Rp 10 triliun.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri SSos MKes mengatakan, dalam upaya memaksimalkan penyaluran KUR dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan sektor perbankan. Karena jika tidak melakukan kolaborasi maka target KUR sebesar Rp 10 triliun akan sulit dicapai.
"Kita sangat mendesak seluruh perbankan di Bengkulu untuk bekerja maksimal dalam meningkatkan penyaluran KUR. Karena kita memiliki target penyaluran yang harus dicapai yakni Rp 10 triliun pada tahun 2023 ini," kata Isnan, Selasa (24/10).
Sejauh ini, penyaluran KUR di Bengkulu baru mencapai sekitar belasan persen dari target yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, pemerintah provinsi meminta perbankan agar mempermudah penyaluran KUR agar palaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bisa mengakses keuangan dengan lebih cepat.
"Kita minta perbankan di Bengkulu agar mempermudah penyalurannya misalnya tanpa agunan dan lainnya," tutupnya.
Merespon hal tersebut, Pimpinan Cabang BRI Bengkulu, Tunjung Yudho Wahono mengaku berkomitmen untuk mendukung upaya peningkatan penyaluran KUR. Bahkan pihaknya siap berkolaborasi dengan pemerintah untuk menyalurkan KUR yang lebih besar lagi.
"Kami siap berkolaborasi dengan pemerintah dalam mendukung penyaluran KUR yang lebih besar. KUR adalah instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah ini," ujar Tunjung.
Namun, tantangan yang dihadapi perbankan di Bengkulu tidaklah mudah. Menurut Tunjung, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan manfaat KUR dan mengurangi kendala-kendala administratif dalam proses pengajuan pinjaman dibutuhkan sosialisasi lebih lanjut.
"Kita berharap Pemerintah Provinsi Bengkulu bisa mengadakan sosialisasi yang lebih intensif guna memperkenalkan KUR kepada masyarakat khususnya pelaku usaha," tutupnya.
Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bengkulu, Tito Adji Siswantoro mengatakan pentingnya peran OJK dalam memastikan perbankan mematuhi regulasi dan standar yang berlaku dalam penyaluran KUR.
Karena dengan mematuhi regulasi dan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah maka akan membuat KUR lebih cepat disalurkan.
"OJK akan terus mengawasi dan mendukung perbankan dalam menjalankan fungsi sosialnya dengan memberikan akses keuangan kepada UMKM dan masyarakat," pungkasnya.
Dalam situasi di mana ekonomi lokal terus berkembang, peningkatan penyaluran KUR menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan ekonomi di daerah ini. Pemerintah berharap bahwa dengan kerjasama yang kuat antara pihak-pihak terkait, target penyaluran KUR sebesar Rp 10 triliun pada tahun 2023 dapat tercapai.(999)